Payakumbuh, Javanusa—Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggelar rapat koordinasi bersama Pemerintah Kota Payakumbuh di Aula Josrizal Zain, Kantor Wali Kota Payakumbuh, Rabu (25/2/2026).
Agenda ini menjadi forum penyelarasan program pembangunan daerah tahun 2026–2027 sekaligus penyampaian isu strategis lintas sektor.
Rakor tersebut dihadiri Gubernur Mahyeldi, Wali Kota Zulmaeta, Wakil Wali Kota Elzadaswarman, serta kepala OPD provinsi dan kota. Kegiatan ini bertepatan dengan kunjungan Safari Ramadan Pemprov Sumbar.
Dalam paparannya, Zulmaeta menyampaikan Payakumbuh masih menghadapi tantangan penanganan bencana, khususnya banjir akibat luapan Sungai Batang Agam, Batang Lampasi, dan Batang Pulau.
Ia merujuk data kebencanaan per 25 Desember 2025 yang menunjukkan perlunya penanganan pascabencana (Jitupasna) secara menyeluruh. Bencana hidrometeorologi pada akhir 2025, menyebabkan kerusakan rumah dan lahan pertanian di sejumlah wilayah.
Pemko Payakumbuh terus memperbarui data dampak bencana dan menyiapkan langkah rehabilitasi. Pemerintah kota juga mengusulkan percepatan penanganan melalui pergeseran anggaran pasca alokasi Transfer ke Daerah (TKD).
TPA Regional dan Infrastruktur Jalan
Selain bencana, Zulmaeta menyoroti persoalan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) regional yang masih menimbulkan keluhan masyarakat. Tumpukan sampah yang belum tertutup tanah serta pengelolaan air lindi yang belum optimal dinilai berpotensi mencemari lingkungan.
Pemko Payakumbuh meminta dukungan provinsi agar TPA regional dapat kembali dimanfaatkan pada 2026, termasuk perbaikan akses jalan menuju TPST selama masa konstruksi.
Di sektor infrastruktur, pemerintah kota mengusulkan pemeliharaan jalan provinsi yang rusak akibat cuaca ekstrem dan kendaraan over dimension over load (ODOL), serta pelebaran Jalan Lingkar Selatan untuk mendukung kawasan pergudangan dan distribusi barang.
Keterbatasan Air Bersih
Zulmaeta juga menyampaikan keterbatasan kapasitas produksi air minum Perumda Tirta Sago yang belum sebanding dengan pertumbuhan kawasan perumahan. Sebagian besar jaringan pipa, menurutnya, dibangun pada era 1980-an dan kini mengalami tingkat kebocoran tinggi.
Akibat kondisi tersebut, Pemko Payakumbuh menunda penerbitan rekomendasi bagi 11 pengembang perumahan. Pemerintah kota mengusulkan rehabilitasi jaringan pipa, pembangunan instalasi pengolahan air di Limbukan, serta penambahan reservoir baru.
UMKM dan Pendidikan
Di bidang ekonomi, Zulmaeta mengungkapkan peluang kerja sama dengan perusahaan The Sak Bali yang membuka potensi penyerapan produk dari sekitar 1.000 pengrajin rajut dan anyaman. Saat ini, jumlah pengrajin di Payakumbuh baru sekitar 400 orang.
Selain itu, ia juga meminta dukungan peningkatan kualitas lulusan SLTA agar lebih banyak diterima di perguruan tinggi unggulan, serta fasilitasi penyelesaian tapal batas dan peralihan aset antara Pemko Payakumbuh dan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
Gubernur: 2026 Arah Transisi Ekonomi
Menanggapi usulan tersebut, Gubernur Mahyeldi menyatakan bahwa 2026 ditargetkan sebagai awal kebangkitan ekonomi Sumatera Barat setelah tekanan ekonomi sepanjang 2025. Pemerintah provinsi menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7 persen.
Ia memaparkan empat strategi utama, yakni hilirisasi agroindustri, transformasi pariwisata dan ekonomi hijau, percepatan digitalisasi UMKM, serta penguatan mitigasi bencana sebagai bagian dari investasi ekonomi.
Mahyeldi menambahkan, percepatan perbaikan jalur vital seperti Sitinjau Lauik dan Lembah Anai dinilai penting untuk menjaga distribusi pangan. Pemerintah provinsi juga mendorong asuransi pertanian dan pembangunan pengendali banjir di sentra produksi. (*/red)
