Mutasi Polda Sumbar 2026: 8 Kapolres dan Sejumlah PJU Berganti, Ini Daftar Lengkapnya

Penulis -

Sabtu, 27 Juni 2026 - 12:22 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gedung Mapolda Sumbar. (Foto: Ist)

Gedung Mapolda Sumbar. (Foto: Ist)

Padang, Javanusa—Kepolisian Republik Indonesia kembali melakukan rotasi jabatan di jajaran Polda Sumbar.

Sejumlah pejabat utama (PJU) dan delapan Kapolres resmi berganti posisi berdasarkan Surat Telegram Kapolri yang diterbitkan pada akhir Juni 2026 sebagai bagian dari penyegaran organisasi.

Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1336/VI/KEP./2026, ST/1338/VI/KEP./2026, ST/1339/VI/KEP./2026, dan ST/1341/VI/KEP./2026 tertanggal 25 Juni 2026.

Keempat telegram itu menjadi tindak lanjut keputusan Kapolri mengenai pemberhentian dan pengangkatan jabatan di lingkungan Polri.

Dalam rotasi kali ini, sejumlah posisi strategis di Polda Sumbar mengalami pergantian. Jabatan Irwasda, Dirintelkam, Dirsamapta, Karolog, Dirpamobvit hingga Kabiddokkes kini ditempati pejabat baru.

Pada posisi Irwasda, Kombes Pol Guritno Wibowo, S.I.K, S.H, M.Si, dimutasi sebagai Pamen Bareskrim Polri. Jabatan tersebut selanjutnya diemban Kombes Pol Bambang Purwanto, S.I.K, yang sebelumnya bertugas sebagai Auditor Kepolisian Madya Tk. II Itwasum Polri.

Perubahan juga terjadi pada Direktorat Intelkam. Kombes Pol Dwi Mulyanto, S.I.K, S.H, M.Si, mendapat promosi sebagai Dirintelkam Polda Riau.

Posisi yang ditinggalkannya kini diisi Kombes Pol Riki Kurniawan, S.I.K, M.H, yang sebelumnya bertugas sebagai Pamen Bareskrim Polri.

Sementara itu, Kombes Pol Yessi Kurniati, S.IK., M.M, yang sebelumnya menjabat Dirpamobvit Polda Sumbar dipercaya mengemban tugas baru sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang Jianstra SSDM Polri dalam rangka pendidikan Lemhannas (Dikbantti) TA 2026.

Jabatannya kemudian diserahkan kepada AKBP Alex Prawira, S.H, S.I.K, yang sebelumnya menjabat Wadirintelkam Polda Sumbar.

Selain itu, posisi Dirsamapta Polda Sumbar kini dijabat oleh AKBP Andre Anas, S.I.K, M.H, menggantikan Kombes Pol Akmadi, S.I.K, yang mendapat tugas baru sebagai Kabidhumas Polda Riau.

Pergantian juga berlangsung pada posisi Karolog. Kombes Pol Faried Zulkarnain, S.I, menyerahkan jabatan kepada Kombes Pol Tunggul Sinatrio, S.I.K, M.H.

Baca Juga :  Pjs Bupati Tanah Datar Dorong Wirabraja Off Road Jadi Event Tahunan

Di bidang kesehatan, Dr. Faisal (AKBP), yang sebelumnya menjabat Kasubbidkespol Biddokkes, memperoleh promosi sebagai Kabiddokkes Polda Sumbar.

Delapan Kapolres di Sumbar Berganti

Gelombang mutasi juga menyentuh pimpinan kepolisian resor di sejumlah daerah. Pergantian meliputi Polres Pesisir Selatan, Payakumbuh, Agam, Pasaman, Solok Selatan, Pariaman, Solok, dan Tanah Datar.

Di Polres Pesisir Selatan, AKBP Derry Indra, S.I.K, mendapat penugasan baru sebagai Wadirpamobvit Polda Sumbar.

Kursi Kapolres Pesisir Selatan selanjutnya diisi AKBP Ricky Ricardo, S.I.K, S.H, M.H, yang sebelumnya memimpin Polres Payakumbuh.

Adapun jabatan Kapolres Payakumbuh kini dipercayakan kepada AKBP Irwan Andeta, S.I.K, M.H, yang sebelumnya menjabat Kasipulahjiantadakgar Subditdakgar Ditgakkum Korlantas Polri.

Di Kabupaten Agam, AKBP Muari, S.I.K, M.M, M.H, dimutasi menjadi Kasubbagbinkar Bag SDM Rorenminops Korbrimob Polri. Posisi tersebut kemudian diisi AKBP Masnoni, S.I.K, M.M, yang sebelumnya bertugas di Divhumas Polri.

Sementara itu, AKBP M. Agus Hidayat, S.H, S.I.K, meninggalkan jabatan Kapolres Pasaman untuk menjadi Wadirsamapta Polda Riau. Penggantinya adalah AKBP Adirawa Permana Anggawistara, S.I.K, yang sebelumnya menjabat Kabagbinopsnal Ditlantas Polda Sumbar.

Di wilayah Solok Selatan, AKBP M. Faisal Perdana, S.I.K, dipromosikan sebagai Wakapolrestabes Semarang Polda Jawa Tengah. Jabatan Kapolres Solok Selatan kemudian diserahkan kepada AKBP Andreanaldo Ademi, S.H, S.I.K, yang sebelumnya memimpin Polres Pariaman.

Posisi Kapolres Pariaman selanjutnya diisi AKBP Agung Pranajaya, S.I.K, yang sebelumnya menjabat Kapolres Solok. Sementara itu, AKBP Rini Anggraini, S.S, S.I.K, dipercaya menjadi Kapolres Solok setelah sebelumnya bertugas sebagai Kasubditregident Ditlantas Polda DIY.

Di Polres Tanah Datar, AKBP Dr. Nur Ichsan Dwi Septiyanto, S.H, S.I.K, M.I.K, mendapat penugasan baru sebagai Kasubbagbinpuan Bagbin PPNS Rokorwas PPNS Bareskrim Polri.

Baca Juga :  Aktivasi Progul Padang Juara, Wako Fadly Amran Bagikan Seragam Sekolah dan LKS Gratis

Tongkat komando Polres Tanah Datar kini dipegang AKBP Marwan Fajrin, S.I.K, M.I.K, yang sebelumnya menjabat Kanit 5 Subdit III Dittipidnarkoba Bareskrim Polri.

Penyegaran di Ditreskrimsus dan Ditresnarkoba

Selain pejabat utama dan Kapolres, mutasi juga menyasar bidang pengawasan penyidikan. AKBP Yunizar Yudhistira, S.H, M.H, kini menjabat Kabagwassidik Ditreskrimsus Polda Sumbar.

Sementara itu, AKBP Andi Sentosa, S.H, dipercaya mengemban tugas sebagai Kabagwassidik Ditresnarkoba Polda Sumbar.

Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Susmelawati Rosya, S.S, M.Tr. (A.P.) membenarkan penerbitan surat telegram mutasi tersebut.

Menurutnya, rotasi jabatan merupakan bagian dari mekanisme pembinaan karier di tubuh Polri. Mutasi dilakukan sebagai bentuk penyegaran organisasi, tour of duty, sekaligus penghargaan atas kinerja personel selama menjalankan tugas. (*/red)

Berita Terkait

Atasi Kemacetan Pengisian Solar di SPBU, Pemko Padang Terapkan Sistem Antrean Digital
Terkait Kisruh Gelar Datuak Rajo Bandaro, Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan Mantan Wali Nagari Puluik Puluik Mencuat
Fadly Amran Minta OPD Padang Perkuat Inovasi Smart City di Enam Dimensi
Koto Tangah Siapkan 16 Venue MTQ ke-42 Padang, Ini Daftar Lokasinya
Koto Tangah Siapkan 65 Kafilah, Bidik Juara Umum MTQ ke-42 Kota Padang
Pemko Padang dan Pelindo Siapkan Penataan Muaro Padang Jadi Kawasan Wisata Maritim
Tutupi Trotoar dan Drainase, Satpol PP Padang Bongkar Lapak Pedagang di Jalan Sutan Syahrir
Gubernur Mahyeldi Dorong Tata Kelola Pemerintahan Sumbar Makin Kuat, Cegah Korupsi Sejak Awal

Berita Terkait

Sabtu, 10 Oktober 2026 - 11:00 WIB

Ketua DPRD Sumbar Muhidi Dorong Sinergi Legislatif-Eksekutif untuk Cegah Korupsi

Jumat, 9 Oktober 2026 - 21:20 WIB

Evi Yandri Tinjau SLB Negeri 1 Padang, Siap Perjuangkan Kebutuhan Sekolah

Selasa, 6 Oktober 2026 - 22:09 WIB

Muhidi Ungkap 3 Kunci Kesuksesan Siswa: Dengarkan Guru, Perbanyak Literasi, dan Perkuat Karakter

Selasa, 6 Oktober 2026 - 21:10 WIB

Guru PPPK Sumbar Didorong Jadi Agen Perubahan, Muhidi Tekankan SDM Unggul

Minggu, 4 Oktober 2026 - 07:46 WIB

Gebyar Pajak Sumbar, Muhidi Dorong Warga Taat Bayar PKB untuk Perkuat Pembangunan

Sabtu, 3 Oktober 2026 - 15:39 WIB

Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Solsel, Mario Syahjohan Minta UU TPKS Ditegakkan Solsel, Javanusa—Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah hukum Polres Solok Selatan (Solsel) mendapat perhatian serius dari Anggota DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Mario Syahjohan. Mario meminta seluruh pihak memperkuat pencegahan dan memastikan setiap laporan kekerasan mendapat penanganan sesuai ketentuan hukum. Menurutnya, dampak kekerasan tidak berhenti pada luka fisik, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi psikologis dan masa depan korban. Sebagai putra daerah Solok Selatan, Mario menilai masyarakat perlu membangun lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak. Ia juga mengingatkan agar kasus kekerasan tidak dianggap sebagai persoalan keluarga yang dapat diselesaikan begitu saja melalui perdamaian. “Kekerasan seksual merupakan tindak pidana serius. Karena itu, setiap kasus harus ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jangan sampai persoalan seperti ini dianggap sebagai persoalan biasa yang cukup diselesaikan dengan perdamaian semata,” tegas Mario, Jumat (2/10/2026). Mario Tekankan Penegakan UU TPKS Mario mengatakan aparat dan pihak terkait perlu menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS sebagai dasar penanganan. Undang-undang tersebut mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual. Di antaranya pelecehan seksual nonfisik dan fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual hingga kekerasan seksual berbasis elektronik. Namun, Mario menegaskan penanganan perkara tidak cukup hanya mengejar pertanggungjawaban pelaku. Negara dan seluruh pihak terkait juga harus memastikan korban memperoleh perlindungan dan pendampingan. “Yang harus kita pikirkan bukan hanya bagaimana menghukum pelaku, tetapi juga bagaimana memastikan korban mendapatkan perlindungan, pendampingan, pemulihan, serta kesempatan untuk kembali menjalani kehidupan secara layak tanpa stigma,” ujarnya. Perdamaian Jangan Mengorbankan Hak Korban Mario turut mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan perdamaian sebagai jalan pintas dalam perkara kekerasan seksual. Terlebih jika korban merupakan anak, proses penyelesaian harus tetap mempertimbangkan keselamatan dan hak korban. Ia menilai tekanan untuk menjaga nama baik keluarga tidak boleh mengorbankan kepentingan anak. Korban juga tidak seharusnya menanggung beban untuk menyelesaikan persoalan yang dilakukan oleh orang dewasa. “Jangan sampai demi menjaga nama baik keluarga atau alasan lainnya, hak dan keselamatan korban justru dikorbankan. Anak adalah pihak yang harus kita lindungi, bukan pihak yang harus dibebani untuk menyelesaikan persoalan orang dewasa,” katanya. Selain itu, Mario meminta masyarakat berhati-hati terhadap pemberian uang atau imbalan yang berkaitan dengan upaya memengaruhi proses penegakan hukum. Menurutnya, penyelesaian setiap perkara harus berjalan dalam koridor peraturan perundang-undangan. Langkah tersebut penting untuk memastikan hak korban tetap terlindungi dan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Ancaman terhadap Anak Perlu Menjadi Evaluasi Mario juga menyoroti persoalan lain berupa ancaman pembunuhan dan tindakan penyerangan yang dilakukan orang dewasa hingga memasuki pekarangan rumah. Peristiwa tersebut menyasar anak dan pada akhirnya diselesaikan melalui jalan damai. Ia menilai kejadian seperti itu perlu menjadi bahan evaluasi bersama. Menurut Mario, lingkungan tempat anak tumbuh harus menghadirkan rasa aman, bukan ketakutan. “Ketika yang menjadi korban adalah anak, maka keselamatan dan masa depannya harus menjadi prioritas. Kita tidak ingin anak-anak tumbuh dalam ketakutan karena merasa lingkungan di sekitarnya tidak memberikan rasa aman,” ujarnya. Perlindungan Perempuan dan Anak Tanggung Jawab Bersama Mario yang telah dua periode menjadi Anggota DPRD Sumatera Barat menegaskan perlindungan perempuan dan anak tidak dapat dibebankan hanya kepada keluarga atau sekolah. Pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dunia usaha, keluarga dan masyarakat memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang aman. “Keamanan dan perlindungan anak adalah tanggung jawab kita bersama. Negara hadir untuk memberikan perlindungan, sementara masyarakat harus membangun lingkungan yang tidak memberikan ruang bagi kekerasan,” katanya. Karena itu, Mario mendorong Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dan seluruh pemangku kepentingan memperkuat program pencegahan kekerasan. Edukasi masyarakat, pendampingan korban serta sistem pelaporan yang mudah diakses juga perlu diperkuat. Ia berharap sistem tersebut berjalan secara berkelanjutan. Dengan demikian, korban dan keluarga tidak merasa takut ketika hendak melaporkan kekerasan yang mereka alami. Dorong Solok Selatan Jadi Kabupaten Ramah Perempuan dan Anak Mario berharap keberhasilan pembangunan Solok Selatan tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Kemampuan daerah menciptakan ruang hidup yang aman bagi perempuan dan anak juga harus menjadi indikator penting. “Mari kita jadikan Solok Selatan bukan hanya daerah yang maju pembangunannya, tetapi juga kabupaten yang ramah, aman dan memberikan rasa nyaman bagi perempuan dan anak. Tidak boleh ada toleransi terhadap kekerasan, dan tidak boleh ada anak yang merasa sendirian ketika menghadapi kekerasan,” pungkasnya. Menurut Mario, cita-cita menjadikan Solok Selatan sebagai Kabupaten Ramah Perempuan dan Anak membutuhkan komitmen lintas sektor. Penguatan keluarga, edukasi masyarakat, keberanian melapor, pendampingan korban dan penegakan hukum yang konsisten harus berjalan beriringan. “Melindungi perempuan dan anak bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga investasi moral untuk memastikan generasi Solok Selatan tumbuh dalam lingkungan yang aman, bermartabat dan penuh kasih,” tutup Mario Syahjohan. (*)

Jumat, 2 Oktober 2026 - 19:04 WIB

Muhidi Dorong Sekolah Ramah Anak Perkuat Perlindungan dan Hak Pelajar

Jumat, 2 Oktober 2026 - 17:14 WIB

Ketua DPRD Sumbar Muhidi Bacakan Ikrar Hari Kesaktian Pancasila di HUT ke-81 Sumbar

Berita Terbaru