Jakarta, Javanusa—Pemerintah resmi menetapkan pengemudi ojek online (ojol) roda dua sebagai pengusaha mikro transportasi online mulai 1 Juli 2026.
Kebijakan ini membuat para pengemudi berhak memperoleh berbagai fasilitas dan program pemberdayaan UMKM. Sekaligus menikmati skema pembagian pendapatan baru dengan potongan komisi platform maksimal 8 persen.
Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan kebijakan tersebut menjadi langkah pemerintah untuk memperkuat perlindungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan pengemudi dalam ekosistem transportasi digital.
“Alhamdulillah, mulai hari ini berlaku potongan komisi maksimal 8 persen untuk ojol roda dua dan mereka resmi masuk dalam kategori pengusaha mikro transportasi online,” ujar Menteri UMKM Maman Abdurrahman di Jakarta, Rabu (1/7).
Penetapan status baru itu berjalan seiring penerapan kebijakan batas maksimal komisi platform sebesar 8 persen untuk layanan transportasi penumpang roda dua. Dengan skema tersebut, pengemudi memperoleh 92 persen dari tarif perjalanan sesuai implementasi Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026.
Sebelumnya, pembagian pendapatan menetapkan 80 persen untuk pengemudi, sedangkan 20 persen menjadi bagian platform digital.
Berhak Mendapatkan Seluruh Fasilitas UMKM
Maman menjelaskan, status sebagai pengusaha mikro membuka akses pengemudi ojol terhadap berbagai program pemerintah yang selama ini diperuntukkan bagi pelaku UMKM. Program tersebut meliputi perlindungan usaha, pemberdayaan, pembiayaan, hingga fasilitas perpajakan.
Ia menambahkan, pengumuman resmi mengenai penerapan penyesuaian komisi akan disampaikan oleh Kementerian Perhubungan.
“Ojol sekarang berhak mendapatkan seluruh fasilitas yang diterima pengusaha mikro. Salah satunya, mereka tidak dikenakan pajak karena rata-rata pendapatannya masih berada di bawah batas omzet Rp500 juta,” kata Maman.
Pemerintah Siapkan Program Pemberdayaan
Selain perubahan status, pemerintah juga menyiapkan paket stimulus agar pengemudi memiliki peluang membangun sumber pendapatan baru di luar aktivitas sebagai mitra transportasi daring.
Program tersebut mencakup akses pembiayaan usaha, peningkatan kapasitas kewirausahaan, pengembangan kompetensi, serta pendampingan usaha produktif.
“Mereka memiliki waktu kerja yang fleksibel. Dengan status sebagai pengusaha mikro, mereka juga memiliki kesempatan membangun usaha lain secara mandiri bersama keluarga,” ujar Menteri Maman.
Transisi Dilakukan Bertahap
Menurut Maman, perubahan status pengemudi akan berlaku secara otomatis sesuai aspirasi berbagai asosiasi pengemudi ojol.
Pemerintah akan berkoordinasi dengan perusahaan aplikator dan organisasi pengemudi agar proses transisi berjalan tertib tanpa mengganggu operasional sehari-hari.
Ia menegaskan kebijakan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah memperkuat ekonomi rakyat, terutama bagi pelaku usaha super mikro, ultra mikro, dan mikro.
“Kebijakan yang berpihak kepada pelaku usaha super mikro, ultra mikro, dan mikro akan terus kami percepat agar pelindungan dan pemberdayaan masyarakat dapat berlangsung semakin optimal,” ujarnya.
Maman memastikan seluruh tahapan administrasi akan dilakukan secara bertahap sehingga tidak membebani pengemudi selama masa penyesuaian.
“Semangat utama kebijakan ini adalah memberikan pelindungan dan pemberdayaan kepada saudara-saudara ojol. Persyaratan administratif tidak boleh menjadi beban. Yang terpenting, implementasi kebijakan ini berjalan baik melalui koordinasi seluruh pihak terkait,” katanya.
Ia juga menyatakan pemerintah sedang menyiapkan landasan hukum yang kuat agar kebijakan tersebut dapat diterapkan secara berkelanjutan sekaligus menjaga keseimbangan seluruh ekosistem transportasi daring.
“Kami berkepentingan menjaga ekosistem ini tetap kondusif karena melibatkan perusahaan aplikator, pengemudi, merchant, hingga pelaku UMKM yang memanfaatkan platform digital. Karena itu, seluruh kebijakan disusun agar menciptakan ekosistem yang sehat, kondusif, dan berkeadilan,” tutur Menteri Maman. (*/red)
