Reses di Jati, Muhidi Dorong Warga Maksimalkan Program Pembangunan dan Pendidikan

Penulis - Redaksi

Rabu, 19 Agustus 2026 - 19:26 WIB

URL berhasil dicopy

Ketua DPRD Sumbar Muhidi saat menggelar reses di Masjid An Nur Jati Rawang, Kelurahan Jati, Rabu (19/8/2026). (Foto: Ist)

Padang, Javanusa—Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Muhidi meminta masyarakat Kelurahan Jati, Kecamatan Padang Timur, lebih aktif memanfaatkan program pemerintah untuk meningkatkan ekonomi, pendidikan, dan pembangunan lingkungan.

Pesan itu disampaikan Muhidi saat menggelar reses di Masjid An Nur Jati Rawang, Kelurahan Jati, Rabu (19/8/2026).

Muhidi mengatakan Kelurahan Jati telah mendapat perhatian melalui sejumlah program pemerintah. Dukungan tersebut mencakup pelatihan bagi pelaku UMKM hingga pembangunan infrastruktur.

Salah satu aspirasi yang telah ditindaklanjuti berkaitan dengan pembangunan jalan di RW 1. Pemerintah telah melakukan survei dan memasukkan pekerjaan tersebut ke dalam perencanaan.

“Alhamdulillah, beberapa aspirasi masyarakat sudah kita tindak lanjuti. Untuk pembangunan jalan di RW 1 sudah dilakukan survei dan masuk dalam perencanaan, insyaallah bulan depan mulai dilaksanakan,” kata Muhidi.

Selain pembangunan jalan, pemerintah juga memberikan dukungan melalui bantuan hibah untuk masjid dan sejumlah program pemberdayaan masyarakat.

Karena itu, Muhidi meminta warga memanfaatkan forum rembuk RW hingga tingkat kota dan provinsi. Forum tersebut dapat menjadi jalur untuk menyampaikan kebutuhan masyarakat secara terukur.

“Setiap tahun ada rembuk RW, kelurahan, kecamatan sampai kota dan provinsi. Ini harus dimanfaatkan secara maksimal untuk menyampaikan kebutuhan masyarakat, baik pengembangan ekonomi, pendidikan maupun pembangunan fisik,” ujarnya.

Menurut Muhidi, dukungan pemerintah perlu berjalan beriringan dengan kemauan masyarakat untuk berkembang. Program dan bantuan akan lebih berdampak jika warga mampu memanfaatkan peluang yang tersedia.

“Yang paling penting tentu ada kemauan. Pemerintah bisa membuka peluang dan memberikan dukungan, tetapi masyarakat juga harus memiliki semangat untuk berkembang dan memanfaatkan peluang tersebut,” katanya.

Muhidi Ingatkan Pentingnya Literasi Anak

Perhatian Muhidi dalam reses tersebut tidak hanya menyasar pembangunan fisik. Ia juga menyoroti kesiapan generasi muda menghadapi perubahan teknologi dan derasnya arus informasi.

Muhidi meminta orang tua membekali anak dengan pengetahuan yang cukup. Kemampuan memilah informasi juga menjadi bekal penting agar anak tidak mudah terpengaruh informasi yang keliru.

“Sekarang terjadi disrupsi, perubahan berlangsung sangat cepat, terutama dalam dunia informasi. Karena itu, anak-anak harus dibekali ilmu pengetahuan agar mereka mampu mengikuti perubahan dan tidak mudah terpengaruh informasi yang tidak benar,” tutur Muhidi.

Ia juga menilai peluang pendidikan bagi generasi muda semakin terbuka. Anak-anak berprestasi dapat memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan hingga jenjang S1, S2, bahkan S3 melalui berbagai program beasiswa.

“Negara memberikan ruang bagi anak-anak berprestasi untuk mendapatkan pendidikan. Ada kesempatan kuliah gratis hingga S1, S2 bahkan S3, baik di dalam negeri maupun luar negeri, tentu dengan persyaratan dan prestasi yang harus dipenuhi,” jelasnya.

Dalam kegiatan reses, Muhidi menerima sejumlah aspirasi masyarakat terkait pendidikan. Salah satunya menyangkut kebutuhan untuk memperkuat budaya literasi di kalangan generasi muda.

“Literasi sangat penting. Anak-anak harus memiliki banyak pengetahuan sehingga mereka mampu memilih dan memilah informasi serta menentukan langkah terbaik untuk masa depannya,” katanya.

Kemajuan Teknologi Tetap Perlu Diiringi Budaya

Di tengah perubahan zaman, Muhidi mengingatkan masyarakat agar kemajuan ilmu pengetahuan tidak membuat generasi muda melupakan akar budaya.

Ia menekankan pentingnya menjaga adat dan budaya Minangkabau, baik bagi masyarakat yang tinggal di kampung halaman maupun mereka yang berada di perantauan.

“Walaupun kita merantau dan hidup di tengah perubahan zaman, budaya dan adat tetap harus dijaga. Kemajuan ilmu pengetahuan harus berjalan bersama dengan nilai-nilai budaya,” ujarnya.

Sementara itu, Lurah Jati menyampaikan apresiasi atas perhatian Muhidi terhadap masyarakat setempat. Ia juga berterima kasih atas dukungan berupa bantuan untuk wirausaha dan berbagai bantuan lainnya.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPRD Sumbar yang telah memberikan perhatian kepada masyarakat, termasuk bantuan untuk wirausaha dan bantuan lainnya. Kami juga berterima kasih karena reses ini dilaksanakan di Kelurahan Jati,” katanya.

Lurah Jati berharap komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat terus terjaga. Dengan komunikasi tersebut, berbagai kebutuhan warga dapat disampaikan dan diperjuangkan melalui jalur pembangunan yang tersedia. (*)

Berita Terkait

Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Solsel, Mario Syahjohan Minta UU TPKS Ditegakkan Solsel, Javanusa—Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah hukum Polres Solok Selatan (Solsel) mendapat perhatian serius dari Anggota DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Mario Syahjohan. Mario meminta seluruh pihak memperkuat pencegahan dan memastikan setiap laporan kekerasan mendapat penanganan sesuai ketentuan hukum. Menurutnya, dampak kekerasan tidak berhenti pada luka fisik, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi psikologis dan masa depan korban. Sebagai putra daerah Solok Selatan, Mario menilai masyarakat perlu membangun lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak. Ia juga mengingatkan agar kasus kekerasan tidak dianggap sebagai persoalan keluarga yang dapat diselesaikan begitu saja melalui perdamaian. “Kekerasan seksual merupakan tindak pidana serius. Karena itu, setiap kasus harus ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jangan sampai persoalan seperti ini dianggap sebagai persoalan biasa yang cukup diselesaikan dengan perdamaian semata,” tegas Mario, Jumat (2/10/2026). Mario Tekankan Penegakan UU TPKS Mario mengatakan aparat dan pihak terkait perlu menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS sebagai dasar penanganan. Undang-undang tersebut mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual. Di antaranya pelecehan seksual nonfisik dan fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual hingga kekerasan seksual berbasis elektronik. Namun, Mario menegaskan penanganan perkara tidak cukup hanya mengejar pertanggungjawaban pelaku. Negara dan seluruh pihak terkait juga harus memastikan korban memperoleh perlindungan dan pendampingan. “Yang harus kita pikirkan bukan hanya bagaimana menghukum pelaku, tetapi juga bagaimana memastikan korban mendapatkan perlindungan, pendampingan, pemulihan, serta kesempatan untuk kembali menjalani kehidupan secara layak tanpa stigma,” ujarnya. Perdamaian Jangan Mengorbankan Hak Korban Mario turut mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan perdamaian sebagai jalan pintas dalam perkara kekerasan seksual. Terlebih jika korban merupakan anak, proses penyelesaian harus tetap mempertimbangkan keselamatan dan hak korban. Ia menilai tekanan untuk menjaga nama baik keluarga tidak boleh mengorbankan kepentingan anak. Korban juga tidak seharusnya menanggung beban untuk menyelesaikan persoalan yang dilakukan oleh orang dewasa. “Jangan sampai demi menjaga nama baik keluarga atau alasan lainnya, hak dan keselamatan korban justru dikorbankan. Anak adalah pihak yang harus kita lindungi, bukan pihak yang harus dibebani untuk menyelesaikan persoalan orang dewasa,” katanya. Selain itu, Mario meminta masyarakat berhati-hati terhadap pemberian uang atau imbalan yang berkaitan dengan upaya memengaruhi proses penegakan hukum. Menurutnya, penyelesaian setiap perkara harus berjalan dalam koridor peraturan perundang-undangan. Langkah tersebut penting untuk memastikan hak korban tetap terlindungi dan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Ancaman terhadap Anak Perlu Menjadi Evaluasi Mario juga menyoroti persoalan lain berupa ancaman pembunuhan dan tindakan penyerangan yang dilakukan orang dewasa hingga memasuki pekarangan rumah. Peristiwa tersebut menyasar anak dan pada akhirnya diselesaikan melalui jalan damai. Ia menilai kejadian seperti itu perlu menjadi bahan evaluasi bersama. Menurut Mario, lingkungan tempat anak tumbuh harus menghadirkan rasa aman, bukan ketakutan. “Ketika yang menjadi korban adalah anak, maka keselamatan dan masa depannya harus menjadi prioritas. Kita tidak ingin anak-anak tumbuh dalam ketakutan karena merasa lingkungan di sekitarnya tidak memberikan rasa aman,” ujarnya. Perlindungan Perempuan dan Anak Tanggung Jawab Bersama Mario yang telah dua periode menjadi Anggota DPRD Sumatera Barat menegaskan perlindungan perempuan dan anak tidak dapat dibebankan hanya kepada keluarga atau sekolah. Pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dunia usaha, keluarga dan masyarakat memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang aman. “Keamanan dan perlindungan anak adalah tanggung jawab kita bersama. Negara hadir untuk memberikan perlindungan, sementara masyarakat harus membangun lingkungan yang tidak memberikan ruang bagi kekerasan,” katanya. Karena itu, Mario mendorong Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dan seluruh pemangku kepentingan memperkuat program pencegahan kekerasan. Edukasi masyarakat, pendampingan korban serta sistem pelaporan yang mudah diakses juga perlu diperkuat. Ia berharap sistem tersebut berjalan secara berkelanjutan. Dengan demikian, korban dan keluarga tidak merasa takut ketika hendak melaporkan kekerasan yang mereka alami. Dorong Solok Selatan Jadi Kabupaten Ramah Perempuan dan Anak Mario berharap keberhasilan pembangunan Solok Selatan tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Kemampuan daerah menciptakan ruang hidup yang aman bagi perempuan dan anak juga harus menjadi indikator penting. “Mari kita jadikan Solok Selatan bukan hanya daerah yang maju pembangunannya, tetapi juga kabupaten yang ramah, aman dan memberikan rasa nyaman bagi perempuan dan anak. Tidak boleh ada toleransi terhadap kekerasan, dan tidak boleh ada anak yang merasa sendirian ketika menghadapi kekerasan,” pungkasnya. Menurut Mario, cita-cita menjadikan Solok Selatan sebagai Kabupaten Ramah Perempuan dan Anak membutuhkan komitmen lintas sektor. Penguatan keluarga, edukasi masyarakat, keberanian melapor, pendampingan korban dan penegakan hukum yang konsisten harus berjalan beriringan. “Melindungi perempuan dan anak bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga investasi moral untuk memastikan generasi Solok Selatan tumbuh dalam lingkungan yang aman, bermartabat dan penuh kasih,” tutup Mario Syahjohan. (*)