Jakarta, Javanusa—Jumlah titik panas atau hotspot kebakaran hutan dan lahan (karhutla) nasional turun lebih dari separuh dalam sehari.
Data Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mencatat hotspot berkurang dari 2.170 titik pada 19 Agustus menjadi 950 titik pada 20 Agustus 2026.
Penurunan tersebut mencapai 1.220 titik atau sekitar 56,2 persen. Meski demikian, pemerintah tetap mempertahankan kesiapsiagaan karena penurunan hotspot belum berarti risiko karhutla telah berakhir.
Data SiPongi Kemenhut menunjukkan penurunan paling besar terjadi di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.
Di Kalimantan Barat, jumlah hotspot merosot dari 784 titik menjadi 82 titik. Angka tersebut berarti penurunan sebanyak 702 titik dalam satu hari.
Kalimantan Tengah juga mencatat penurunan signifikan. Hotspot di wilayah tersebut turun dari 694 titik menjadi hanya 22 titik atau berkurang 672 titik.
Sementara itu, Kalimantan Selatan mengalami penurunan dari 85 titik menjadi 12 titik. Jumlahnya berkurang 73 titik dibandingkan sehari sebelumnya.
Jika digabungkan, hotspot di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan turun dari 1.563 menjadi 116 titik. Penurunan di tiga provinsi tersebut mencapai sekitar 92,6 persen.
Data Satelit Perlu Verifikasi Lapangan
Kemenhut memperoleh data tersebut dari pemantauan Satelit Terra-Aqua NASA. Pemantauan menggunakan tingkat kepercayaan menengah dan tinggi atau medium dan high confidence level.
Petugas menghimpun data hingga pukul 23.59 WIB setiap hari. Dengan basis pengamatan yang sama, data menunjukkan penurunan hotspot nasional dalam periode 19-20 Agustus 2026.
Namun, hotspot tidak otomatis berarti terjadi kebakaran. Istilah tersebut merujuk pada indikasi anomali suhu permukaan yang tertangkap sensor satelit.
Sejumlah faktor dapat memengaruhi hasil pemantauan. Waktu lintasan satelit, tutupan awan, kondisi atmosfer, serta kemampuan sensor mendeteksi panas turut menentukan hasil pengamatan.
Karena itu, pemerintah tetap membutuhkan verifikasi lapangan untuk memastikan kondisi sebenarnya. Pemantauan satelit menjadi salah satu dasar dalam menentukan langkah pengendalian karhutla.
Musim Kemarau Masih Dominan
Penurunan hotspot terjadi ketika sebagian besar wilayah Indonesia masih menghadapi kondisi kering. Informasi BMKG yang diperbarui pada 21 Agustus 2026 menunjukkan 535 Zona Musim atau 76,5 persen wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau.
Kondisi curah hujan juga memperkuat kewaspadaan. Sebanyak 90,79 persen wilayah mengalami curah hujan kategori rendah, sementara 87,28 persen wilayah mencatat sifat hujan bawah normal.
Situasi tersebut berlangsung bersamaan dengan El Niño yang telah mencapai intensitas sangat kuat. Pada saat yang sama, Indian Ocean Dipole atau IOD berada dalam fase positif.
Kedua fenomena tersebut secara umum dapat mengurangi curah hujan. Dampaknya, potensi kekeringan dan karhutla meningkat meski hujan lokal masih mungkin terjadi di sejumlah daerah.
Asap Masih Terdeteksi di Sejumlah Wilayah
Pemantauan BMKG juga menunjukkan keberadaan sebaran asap di beberapa kawasan. Citra Satelit Himawari-9 pada 19 Agustus 2026 mendeteksi asap di Sumatra bagian tengah dan selatan serta Kalimantan.
Pola angin turut memengaruhi pergerakan asap. Sebagian sebaran asap terbawa menuju wilayah di sekitarnya.
Temuan tersebut membuat pemerintah tetap mempertahankan kesiapsiagaan. Penurunan jumlah hotspot belum cukup menjadi alasan untuk menurunkan kewaspadaan terhadap potensi karhutla.
Pengendalian Karhutla Terus Berjalan
Kementerian Kehutanan terus berkoordinasi dengan BMKG, BNPB, BPBD, TNI, Polri, pemerintah daerah, Masyarakat Peduli Api, pelaku usaha, relawan, dan masyarakat.
Pengendalian mencakup pemantauan hotspot dan patroli terpadu. Tim juga melakukan verifikasi lapangan, pemadaman melalui jalur darat dan udara, serta memperkuat kesiapan personel dan sarana prasarana.
Respons cepat menjadi bagian penting, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. Pemerintah juga melakukan pemantauan berkala karena jumlah hotspot dapat berubah mengikuti kondisi atmosfer dan waktu pengamatan satelit.
Masyarakat Diminta Tidak Membakar Lahan
Kemenhut mengingatkan masyarakat dan pelaku usaha agar tidak membuka maupun mengolah lahan dengan metode pembakaran.
Pemerintah juga meminta masyarakat menghindari berbagai aktivitas yang berpotensi memicu api. Perhatian khusus perlu diberikan pada kawasan gambut, semak belukar, serta daerah yang mengalami kekeringan berkepanjangan.
Perkembangan hotspot dan kondisi karhutla dapat dipantau melalui Sistem Pemantauan Karhutla SiPongi Kemenhut di https://sipongi.gakkum.kehutanan.go.id/. (*)
