Maumere, Javanusa—Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 53.971 rumah mengalami kerusakan akibat gempa bumi magnitudo 7,7 Flores di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Data tersebut merupakan pembaruan pada hari kedelapan, Sabtu (22/8). BNPB masih melakukan verifikasi dan validasi untuk memastikan kondisi rumah sesuai fakta di lapangan.
Pendataan berjalan bersamaan dengan penanganan fase tanggap darurat. Langkah ini mengikuti arahan Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto.
Puluhan Ribu Rumah Mengalami Kerusakan
Dari total 53.971 rumah, sebanyak 19.006 unit masuk kategori rusak berat. Kemudian, 11.777 rumah mengalami rusak sedang dan 23.188 lainnya rusak ringan.
Kerusakan tersebar di tujuh kabupaten terdampak. Kabupaten Manggarai Timur mencatat jumlah rumah rusak paling banyak.
Berikut rincian data sementara BNPB:
-
- Manggarai Timur: 17.039 rumah, terdiri dari 6.713 rusak berat, 4.496 rusak sedang, dan 5.830 rusak ringan.
- Manggarai Barat: 9.402 rumah, terdiri dari 3.334 rusak berat, 1.438 rusak sedang, dan 4.630 rusak ringan.
- Ngada: 8.129 rumah, terdiri dari 1.973 rusak berat, 1.678 rusak sedang, dan 4.478 rusak ringan.
- Manggarai: 7.045 rumah, terdiri dari 3.582 rusak berat, 2.113 rusak sedang, dan 1.350 rusak ringan.
- Nagekeo: 4.829 rumah, terdiri dari 1.702 rusak berat, 560 rusak sedang, dan 2.567 rusak ringan.
- Ende: 3.953 rumah, terdiri dari 763 rusak berat, 870 rusak sedang, dan 2.320 rusak ringan.
- Sikka: 3.574 rumah, terdiri dari 939 rusak berat, 622 rusak sedang, dan 2.013 rusak ringan.
BNPB menegaskan bahwa angka tersebut masih bersifat sementara. Tim tetap mengecek dan mencocokkan data dengan kondisi rumah di lapangan.
Data BNBA Sudah Tersedia di Enam Kabupaten
BNPB melalui Kedeputian Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi telah mengirim tim ke tujuh kabupaten.
Tim tersebut menyiapkan proses verifikasi dan validasi data kerusakan rumah. Pemerintah juga menggunakan data by name by address (BNBA) hingga tingkat desa.
Data BNBA sudah tersedia untuk Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka. Sementara itu, petugas masih menginput data dari Kabupaten Manggarai.
BNPB menargetkan proses input data Manggarai selesai dalam satu hingga dua hari. Setelah itu, tim dapat melanjutkan tahapan pemeriksaan berikutnya.
Verifikasi Menentukan Keabsahan Data
Di Kabupaten Nagekeo, pemerintah daerah telah menjalankan verifikasi selama dua hari. Petugas menggunakan instrumen pendataan yang disiapkan BNPB.
Jika hasil pemeriksaan sesuai, pemerintah daerah dapat menetapkan data melalui keputusan kepala daerah. Namun, BNPB akan meminta verifikasi ulang jika hasil sampling menunjukkan ketidaksesuaian.
Proses tersebut bertujuan menjaga akurasi data sebelum pemerintah menetapkan dukungan bagi warga terdampak. Data yang valid juga menjadi dasar perencanaan kebutuhan pemulihan.
Data Kerusakan Jadi Dasar Bantuan Perumahan
Pendataan rumah rusak turut menentukan kebutuhan tenaga enumerator. BNPB dan pemerintah daerah akan menyesuaikan jumlah petugas dengan kebutuhan verifikasi lapangan.
Khusus rumah rusak berat, data menjadi salah satu dasar untuk menghitung kebutuhan hunian sementara (huntara). Data tersebut juga mendukung perhitungan dana tunggu perumahan (DTH) bagi masyarakat terdampak.
Dengan mekanisme itu, pemerintah dapat menyalurkan dukungan berdasarkan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah.
Bimtek Digelar Sebelum Verifikasi Lapangan
BNPB berencana menggelar bimbingan teknis atau bimtek pada Selasa, 25 Agustus 2026. Kegiatan tersebut bertujuan memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan pendataan.
Setelah bimtek, petugas akan melanjutkan verifikasi dan validasi kerusakan rumah di setiap kabupaten terdampak. BNPB berharap proses tersebut menghasilkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto, sebelumnya menekankan pentingnya akurasi data. Menurutnya, data menjadi fondasi untuk menentukan bentuk dan sasaran dukungan pemerintah.
Pendataan Berjalan Bersamaan dengan Tanggap Darurat
BNPB tidak menunggu fase tanggap darurat berakhir untuk memulai pendataan. Pemerintah menjalankan kedua proses tersebut secara paralel sejak awal penanganan bencana.
Penanganan darurat tetap menjadi prioritas utama. Pemerintah fokus menjaga keselamatan warga sekaligus memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak.
Di sisi lain, pendataan kerusakan terus berlangsung sebagai persiapan menuju tahap pemulihan. Langkah ini memungkinkan pemerintah menyusun kebutuhan secara lebih cepat dan terukur.
BNPB dan pemerintah daerah terus memperkuat koordinasi dalam proses tersebut. Kolaborasi berbagai pihak menjadi bagian penting dalam memastikan setiap bantuan mengacu pada data valid.
Dengan pendataan yang akurat, pemerintah dapat menyiapkan pemulihan secara bertahap. Masyarakat terdampak gempa bumi M 7,7 Flores diharapkan mendapat dukungan sesuai kondisi dan kebutuhannya. (*)
