Kabut Asap Selimuti Padang, Nanda Satria Imbau Warga Kurangi Aktivitas di Luar Rumah

Penulis - Redaksi

Jumat, 4 September 2026 - 09:19 WIB

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua DPRD Sumbar, Nanda Satria. (Foto: Ist)

Padang, Javanusa—Kabut asap yang menyelimuti sejumlah kawasan di Kota Padang dalam beberapa hari terakhir memicu perhatian terhadap kondisi kualitas udara.

Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat, Nanda Satria, meminta masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah dan lebih memprioritaskan kesehatan.

Nanda mengingatkan warga agar tidak menganggap ringan penurunan kualitas udara tersebut. Menurut dia, udara yang memburuk dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan, terutama bagi kelompok yang lebih rentan.

Ia menduga kabut asap di Padang berkaitan dengan asap kiriman dari kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah sekitar Sumatera Barat.

“Kalau kualitas udara mulai menurun dan kabut asap semakin terasa, masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan. Aktivitas di luar rumah yang tidak terlalu penting sebaiknya dikurangi sementara,” kata Nanda Satria.

Kelompok Rentan Perlu Mendapat Perhatian

Nanda meminta masyarakat memberi perhatian lebih kepada anak-anak, lanjut usia, dan warga yang sensitif terhadap kondisi udara. Mereka sebaiknya membatasi kegiatan di luar ruangan selama kualitas udara belum membaik.

Selain mengurangi paparan udara luar, masyarakat perlu menjaga kondisi tubuh. Nanda menyarankan warga mengonsumsi makanan bergizi, memperbanyak minum air putih, serta mencukupi waktu istirahat.

“Jangan sampai kita mengabaikan kondisi ini. Di tengah kualitas udara yang kurang baik, daya tahan tubuh harus dijaga. Makan yang bergizi, cukup minum dan istirahat yang cukup,” ujarnya.

Nanda Minta Pemprov Sumbar Pertimbangkan WFH

Nanda tidak hanya meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan. Ia juga mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyiapkan langkah antisipasi jika kualitas udara terus memburuk.

Salah satu opsi yang ia usulkan ialah penerapan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Sumbar.

Menurut Nanda, kebijakan tersebut dapat mengurangi paparan udara yang tidak sehat sekaligus menekan mobilitas masyarakat. Namun, penerapannya tetap harus mempertimbangkan kebutuhan pelayanan publik.

“Kalau kondisi udara memang sudah tidak sehat, kita meminta Pemprov mempertimbangkan WFH bagi pegawai. Ini bagian dari langkah perlindungan kesehatan, bukan berarti pelayanan kepada masyarakat dihentikan,” tegasnya.

Ia menilai pemerintah perlu menyesuaikan kebijakan dengan perkembangan kualitas udara dan karakter pelayanan setiap instansi.

Pembelajaran Daring Bisa Menjadi Alternatif

Aktivitas pendidikan juga menjadi perhatian Nanda di tengah kondisi kabut asap. Ia meminta pemerintah dan instansi terkait mengevaluasi kegiatan belajar jika kualitas udara mencapai tingkat yang membahayakan anak-anak.

“Anak-anak harus menjadi perhatian utama. Kalau kondisi udara memang tidak memungkinkan untuk kegiatan belajar secara normal di sekolah, pembelajaran daring bisa menjadi alternatif sementara sampai situasi kembali membaik,” katanya.

Menurut Nanda, pemerintah tidak perlu terburu-buru mengambil keputusan mengenai kegiatan sekolah. Pemantauan kualitas udara harus menjadi dasar kebijakan bersama dinas pendidikan, sekolah, pemerintah daerah, dan instansi terkait.

Pemerintah Diminta Pantau Kualitas Udara

Nanda juga meminta pemerintah melakukan pemantauan kualitas udara secara berkala. Langkah cepat perlu disiapkan jika kabut asap semakin pekat atau kualitas udara masuk kategori tidak sehat.

Ia berharap kondisi tersebut segera berakhir sehingga aktivitas masyarakat di Kota Padang dan wilayah Sumatera Barat lainnya dapat kembali normal.

“Yang paling utama adalah keselamatan dan kesehatan masyarakat. Kita berharap kabut asap ini segera berakhir dan kualitas udara di Sumatera Barat, khususnya Kota Padang, kembali normal,” tuturnya.

Nanda turut mengingatkan pemerintah kabupaten dan kota yang terdampak kabut asap agar mengambil langkah antisipasi. Ia menilai perlindungan kesehatan masyarakat harus menjadi tanggung jawab bersama.

“Daerah yang terdampak juga harus mengambil langkah antisipasi. Jangan menunggu kondisi semakin buruk, karena kesehatan masyarakat harus kita dahulukan,” pungkas Nanda Satria. (*)

Berita Terkait

Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Solsel, Mario Syahjohan Minta UU TPKS Ditegakkan Solsel, Javanusa—Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah hukum Polres Solok Selatan (Solsel) mendapat perhatian serius dari Anggota DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Mario Syahjohan. Mario meminta seluruh pihak memperkuat pencegahan dan memastikan setiap laporan kekerasan mendapat penanganan sesuai ketentuan hukum. Menurutnya, dampak kekerasan tidak berhenti pada luka fisik, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi psikologis dan masa depan korban. Sebagai putra daerah Solok Selatan, Mario menilai masyarakat perlu membangun lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak. Ia juga mengingatkan agar kasus kekerasan tidak dianggap sebagai persoalan keluarga yang dapat diselesaikan begitu saja melalui perdamaian. “Kekerasan seksual merupakan tindak pidana serius. Karena itu, setiap kasus harus ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jangan sampai persoalan seperti ini dianggap sebagai persoalan biasa yang cukup diselesaikan dengan perdamaian semata,” tegas Mario, Jumat (2/10/2026). Mario Tekankan Penegakan UU TPKS Mario mengatakan aparat dan pihak terkait perlu menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS sebagai dasar penanganan. Undang-undang tersebut mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual. Di antaranya pelecehan seksual nonfisik dan fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual hingga kekerasan seksual berbasis elektronik. Namun, Mario menegaskan penanganan perkara tidak cukup hanya mengejar pertanggungjawaban pelaku. Negara dan seluruh pihak terkait juga harus memastikan korban memperoleh perlindungan dan pendampingan. “Yang harus kita pikirkan bukan hanya bagaimana menghukum pelaku, tetapi juga bagaimana memastikan korban mendapatkan perlindungan, pendampingan, pemulihan, serta kesempatan untuk kembali menjalani kehidupan secara layak tanpa stigma,” ujarnya. Perdamaian Jangan Mengorbankan Hak Korban Mario turut mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan perdamaian sebagai jalan pintas dalam perkara kekerasan seksual. Terlebih jika korban merupakan anak, proses penyelesaian harus tetap mempertimbangkan keselamatan dan hak korban. Ia menilai tekanan untuk menjaga nama baik keluarga tidak boleh mengorbankan kepentingan anak. Korban juga tidak seharusnya menanggung beban untuk menyelesaikan persoalan yang dilakukan oleh orang dewasa. “Jangan sampai demi menjaga nama baik keluarga atau alasan lainnya, hak dan keselamatan korban justru dikorbankan. Anak adalah pihak yang harus kita lindungi, bukan pihak yang harus dibebani untuk menyelesaikan persoalan orang dewasa,” katanya. Selain itu, Mario meminta masyarakat berhati-hati terhadap pemberian uang atau imbalan yang berkaitan dengan upaya memengaruhi proses penegakan hukum. Menurutnya, penyelesaian setiap perkara harus berjalan dalam koridor peraturan perundang-undangan. Langkah tersebut penting untuk memastikan hak korban tetap terlindungi dan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Ancaman terhadap Anak Perlu Menjadi Evaluasi Mario juga menyoroti persoalan lain berupa ancaman pembunuhan dan tindakan penyerangan yang dilakukan orang dewasa hingga memasuki pekarangan rumah. Peristiwa tersebut menyasar anak dan pada akhirnya diselesaikan melalui jalan damai. Ia menilai kejadian seperti itu perlu menjadi bahan evaluasi bersama. Menurut Mario, lingkungan tempat anak tumbuh harus menghadirkan rasa aman, bukan ketakutan. “Ketika yang menjadi korban adalah anak, maka keselamatan dan masa depannya harus menjadi prioritas. Kita tidak ingin anak-anak tumbuh dalam ketakutan karena merasa lingkungan di sekitarnya tidak memberikan rasa aman,” ujarnya. Perlindungan Perempuan dan Anak Tanggung Jawab Bersama Mario yang telah dua periode menjadi Anggota DPRD Sumatera Barat menegaskan perlindungan perempuan dan anak tidak dapat dibebankan hanya kepada keluarga atau sekolah. Pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dunia usaha, keluarga dan masyarakat memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang aman. “Keamanan dan perlindungan anak adalah tanggung jawab kita bersama. Negara hadir untuk memberikan perlindungan, sementara masyarakat harus membangun lingkungan yang tidak memberikan ruang bagi kekerasan,” katanya. Karena itu, Mario mendorong Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dan seluruh pemangku kepentingan memperkuat program pencegahan kekerasan. Edukasi masyarakat, pendampingan korban serta sistem pelaporan yang mudah diakses juga perlu diperkuat. Ia berharap sistem tersebut berjalan secara berkelanjutan. Dengan demikian, korban dan keluarga tidak merasa takut ketika hendak melaporkan kekerasan yang mereka alami. Dorong Solok Selatan Jadi Kabupaten Ramah Perempuan dan Anak Mario berharap keberhasilan pembangunan Solok Selatan tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Kemampuan daerah menciptakan ruang hidup yang aman bagi perempuan dan anak juga harus menjadi indikator penting. “Mari kita jadikan Solok Selatan bukan hanya daerah yang maju pembangunannya, tetapi juga kabupaten yang ramah, aman dan memberikan rasa nyaman bagi perempuan dan anak. Tidak boleh ada toleransi terhadap kekerasan, dan tidak boleh ada anak yang merasa sendirian ketika menghadapi kekerasan,” pungkasnya. Menurut Mario, cita-cita menjadikan Solok Selatan sebagai Kabupaten Ramah Perempuan dan Anak membutuhkan komitmen lintas sektor. Penguatan keluarga, edukasi masyarakat, keberanian melapor, pendampingan korban dan penegakan hukum yang konsisten harus berjalan beriringan. “Melindungi perempuan dan anak bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga investasi moral untuk memastikan generasi Solok Selatan tumbuh dalam lingkungan yang aman, bermartabat dan penuh kasih,” tutup Mario Syahjohan. (*)