Jakarta, Javanusa—Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) memperkuat koordinasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos) RI untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana. Salah satu fokusnya ialah penyempurnaan aplikasi Sistem Penanggulangan Bencana Terintegrasi (SAPILIN).
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumbar Arry Yuswandi menyampaikan kebutuhan tersebut saat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Kemensos RI, Kamis (24/9/2026).
Pertemuan berlangsung di Jakarta dan diterima langsung Direktur Jenderal Linjamsos RI Prof. Dr. Agus Zainal Arifin, S.Kom, M.Kom. Sejumlah anggota Tim Pokja di lingkungan Ditjen Linjamsos juga mengikuti pertemuan tersebut.
Sumbar Perkuat Sistem Data Kebencanaan
Arry mengatakan Sumatera Barat membutuhkan sistem data bencana yang terintegrasi untuk mendukung pengambilan keputusan saat menghadapi berbagai ancaman bencana.
“Dalam pertemuan ini, kami berkoordinasi dan berkonsultasi seputar kesiapsiagaan dan penanggulangan kebencanaan, sekaligus mengajukan permintaan dukungan atas penyempurnaan aplikasi Sistem Penanggulangan Bencana Terintegrasi atau yang kita singkat dengan SAPILIN,” kata Sekda Sumbar.
Dalam pertemuan itu, Arry juga menjelaskan karakteristik Sumbar yang memiliki potensi berbagai jenis bencana. Kondisi tersebut membuat kebutuhan terhadap data kebencanaan yang akurat dan terpadu menjadi semakin penting.
Pemprov Sumbar sebenarnya telah memiliki dashboard data kebencanaan terintegrasi. Namun, pemerintah daerah menilai sistem tersebut masih membutuhkan pengembangan melalui aplikasi SAPILIN.
“Oleh karenanya, kita membutuhkan dukungan dari Kemensos secara berkesinambungan, menyangkut berbagai program kegiatan terkait kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana,” ujarnya.
Dukungan Kemensos Mencakup Berbagai Program
Menurut Arry, kebutuhan dukungan dari Kemensos tidak hanya berkaitan dengan pengembangan aplikasi. Pemerintah Sumbar juga mengusulkan dukungan dalam sejumlah program penanganan bencana.
Program tersebut mencakup pengungsian dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak. Dukungan juga diarahkan pada pembentukan serta penguatan Kampung Siaga Bencana (KSB).
Selain itu, Pemprov Sumbar mengharapkan dukungan dalam penyediaan, pengelolaan, dan pendistribusian logistik bencana. Peningkatan kapasitas Taruna Siaga Bencana (Tagana) juga menjadi bagian dari kebutuhan tersebut.
Program lainnya meliputi bantuan uang duka bagi keluarga terdampak bencana. Pemerintah juga mengusulkan bantuan untuk mendukung pemulihan ekonomi keluarga yang terdampak bencana.
Kemensos Nyatakan Komitmen Dukungan
Dalam pertemuan tersebut, Dirjen Linjamsos menekankan pentingnya peta kawasan rawan bencana. Informasi tersebut dinilai perlu menjadi pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah.
“Setelah kami paparkan, Bapak Dirjen Linjamsos menyampaikan bahwa peta rawan bencana bersifat sangat penting, dan dalam merencanakan pembangunan harus memperhatikan titik lokasi yang aman dari risiko bencana (zona hijau),” kata Arry.
Menurut Arry, Dirjen Linjamsos juga menyampaikan dukungan terhadap upaya penanggulangan bencana di Sumatera Barat sesuai ketentuan yang berlaku.
Kemensos bahkan menyatakan kesediaannya untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS). Kerja sama tersebut akan mendukung agenda kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana di Sumbar. (*)
