Pariaman, Javanusa—Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah meminta kesiapsiagaan menghadapi gempa bumi dan tsunami tidak berhenti sebagai latihan.
Menurutnya, kesiapan menghadapi bencana harus menjadi kebiasaan masyarakat dan pemerintah dalam kehidupan sehari-hari.
Pesan tersebut disampaikan Mahyeldi saat menghadiri Gladi Kesiapsiagaan Bencana Gempa Bumi dan Tsunami tingkat Provinsi Sumbar 2026 di Balai Naras, Lapangan Parkir Josal Football Academy, Cubadak Air Utara, Kota Pariaman, Rabu (30/9/2026).
Gladi itu melibatkan tiga tahapan latihan, yakni Tabletop Exercise (TTX), Command Post Exercise (CPX), dan Field Training Exercise (FTX).
Ketiganya menguji kesiapan pemerintah serta berbagai unsur terkait dalam menghadapi potensi gempa bumi dan tsunami.
Mahyeldi mengatakan setiap tahapan latihan harus menghasilkan pembelajaran yang dapat memperkuat sistem penanggulangan bencana. Karena itu, evaluasi tidak boleh berhenti setelah kegiatan selesai.
“Keberhasilan gladi ini justru diukur dari berapa banyak pembelajaran yang dapat kita peroleh untuk memperkuat kesiapsiagaan kita di masa depan,” ujar Mahyeldi.
Menurutnya, TTX berfungsi menguji pemahaman peserta terhadap skenario bencana, pembagian tugas, kebijakan, hingga proses pengambilan keputusan.
Sementara itu, CPX menguji sistem komando, koordinasi, komunikasi, pelaporan, serta mobilisasi sumber daya. Adapun FTX memastikan seluruh rencana dapat diterapkan secara langsung dalam situasi lapangan.
Mahyeldi meminta seluruh temuan selama gladi dicatat secara lengkap. Catatan itu mencakup kendala, keterlambatan, ketidaksesuaian prosedur, hingga keterbatasan sumber daya.
Pemerintah kabupaten dan kota bersama perangkat daerah terkait kemudian harus menindaklanjuti setiap temuan tersebut.
Langkah ini penting agar kelemahan yang muncul saat latihan tidak kembali terjadi ketika bencana sesungguhnya datang.
“Jangan menunggu bencana datang untuk belajar berkoordinasi. Jangan menunggu sirene berbunyi untuk mencari jalur evakuasi. Jangan menunggu keadaan darurat untuk menentukan siapa berbuat apa. Semua itu harus kita siapkan dari sekarang,” tegasnya.
Selain evaluasi, Mahyeldi menyoroti pentingnya sistem komando dan koordinasi lintas instansi. Seluruh unsur perlu memahami SOP penanganan bencana dan menjalankannya secara terkoordinasi.
Sistem komunikasi kedaruratan juga perlu diuji secara berkala. Penguatan tersebut membutuhkan sinergi BPBD, BMKG, Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), TNI, Polri, dunia usaha, akademisi, organisasi kemanusiaan, serta relawan.
Kesiapsiagaan Perlu Menjadi Kebiasaan
Mahyeldi menegaskan hasil gladi tidak boleh hanya tersimpan sebagai laporan kegiatan. Pemerintah kabupaten dan kota perlu membawa pembelajaran tersebut ke wilayah masing-masing.
Sosialisasi kepada organisasi perangkat daerah (OPD) dan masyarakat juga perlu dilakukan secara berkelanjutan.
Dengan cara itu, pengetahuan serta keterampilan menghadapi bencana dapat menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
“Semakin banyak yang terlibat dan semakin sering dilaksanakan, semakin baik, sehingga proses internalisasi terhadap kebencanaan itu betul-betul menjadi sesuatu yang melekat dalam keseharian kita,” katanya.
Menurut Mahyeldi, gempa bumi dan tsunami tidak mengenal batas wilayah administratif. Karena itu, kesiapsiagaan juga membutuhkan kerja sama antardaerah.
Ia turut mengingatkan pemerintah agar memperhatikan kebutuhan dasar warga saat kondisi darurat.
Kebutuhan tersebut mencakup konsumsi, tempat pengungsian yang layak, layanan kesehatan, serta kebutuhan penting lainnya.
“Kesiapsiagaan kita menghadapi musibah bencana ini harus menjadi budaya kita, harus menjadi hal yang melekat dalam keseharian kita,” ujarnya.
BNPB Dorong Pembaruan Rencana Kontinjensi
Sekretaris Utama BNPB Rustian mengapresiasi Pemprov Sumbar dan BPBD yang telah menguji Rencana Kontinjensi (Renkon) gempa bumi dan tsunami.
Rustian meminta Renkon diperbarui dan diuji secara berkala. Menurutnya, dokumen tersebut harus tetap menyesuaikan kondisi serta kebutuhan setiap daerah.
Ia juga menekankan kesiapan jalur dan lokasi evakuasi. Selain itu, pemerintah perlu menyiapkan skenario rujukan kesehatan jika fasilitas kesehatan terdampak bencana.
Rumah sakit yang berada di kawasan aman perlu dipersiapkan untuk mendukung pelayanan medis dalam kondisi darurat. Langkah tersebut penting untuk menjaga kesinambungan layanan kesehatan ketika bencana terjadi.
“Bencana ini kita tidak tahu kapan terjadinya, dan yang pasti akan terjadi. Karena itu kita tidak boleh takut, tetapi harus siap,” katanya.
Pariaman Dorong Masyarakat Siap untuk Selamat
Wali Kota Pariaman Yota Balad menyebut gladi kesiapsiagaan menjadi bagian penting dalam membangun ketangguhan masyarakat.
Menurutnya, manusia tidak dapat mencegah alam ketika bencana terjadi. Namun, masyarakat dapat mempersiapkan diri untuk mengurangi risiko dan dampaknya.
Yota mengajak masyarakat menggunakan momentum gladi untuk memahami langkah yang harus dilakukan saat gempa bumi dan tsunami. Pemahaman itu mencakup pengenalan jalur evakuasi serta titik aman.
Ia mendorong masyarakat membangun kesiapan dengan semangat “Siap untuk Selamat”. (*)
