Padang, Javanusa—Sepuluh provinsi di Pulau Sumatera menyatukan langkah untuk memperkuat konektivitas wilayah dan integrasi ekonomi regional.
Kesepakatan ini menjadi upaya bersama mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan ketahanan pembangunan antardaerah.
Komitmen tersebut tertuang dalam kesepakatan bertajuk Mufakat Tuah Sakato, dengan semangat “Barek Samo Dipikua, Ringan Samo Dijinjiang: Sumatera Tumbuh Bersama”.
Para gubernur se-Sumatera menandatangani kesepakatan itu dalam Konsultasi Regional Produk Domestik Regional Bruto dan Indikator Sosial Ekonomi (Konreg PDRB-ISE) 2026. Kegiatan berlangsung di Auditorium Gubernuran Sumatera Barat, Padang, Kamis (12/11/2026).
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menilai kolaborasi antardaerah menjadi faktor penting dalam mengoptimalkan potensi ekonomi Pulau Sumatera.
Menurutnya, setiap provinsi memiliki keunggulan pada sektor pertanian, perikanan, industri pengolahan, perdagangan, energi, dan pariwisata. Integrasi antarsektor tersebut berpeluang memberikan manfaat lebih besar apabila pemerintah daerah memperkuat konektivitas wilayah.
“Jawabannya adalah kolaborasi, konektivitas, dan sinergi. Potensi yang dimiliki masing-masing daerah di Sumatera akan memberikan dampak maksimal apabila dikembangkan secara bersama-sama,” tegas Mahyeldi.
Mahyeldi Dorong Perencanaan Pembangunan Terpadu
Mahyeldi menilai sejumlah persoalan pembangunan regional membutuhkan penanganan lintas provinsi. Persoalan tersebut mencakup distribusi barang, akses pasar, pengembangan kawasan industri, perdagangan, hingga pariwisata.
Menurutnya, setiap daerah tidak bisa menyelesaikan persoalan tersebut hanya melalui kebijakan masing-masing. Pemerintah provinsi perlu menyusun perencanaan pembangunan yang saling terhubung dan berorientasi pada kepentingan regional.
Karena itu, Mahyeldi mendorong seluruh 10 provinsi di Sumatera menyusun agenda pembangunan secara terpadu. Selanjutnya, pemerintah daerah dapat menyampaikan hasil perencanaan tersebut kepada pemerintah pusat melalui Bappenas.
Langkah ini bertujuan agar pemerintah pusat dapat mengakomodasi kebutuhan serta potensi pembangunan Sumatera dalam kebijakan nasional.
Kereta Trans Sumatera dan Tol Laut Jadi Prioritas
Selain perencanaan terpadu, penguatan infrastruktur transportasi juga menjadi perhatian dalam kesepakatan tersebut.
Mahyeldi menekankan pentingnya mengintegrasikan transportasi darat, kereta api, dan laut. Pemerintah daerah juga perlu mendorong percepatan Kereta Trans Sumatera serta mengoptimalkan fungsi pelabuhan.
Konektivitas transportasi yang terintegrasi dapat memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi barang. Infrastruktur tersebut juga berperan memperkuat hubungan antarkawasan ekonomi serta membantu pengendalian inflasi.
Di sisi lain, Mahyeldi mengingatkan pemerintah daerah agar mempertimbangkan risiko bencana dalam pembangunan infrastruktur.
Gangguan jalur transportasi akibat bencana dapat menghambat distribusi kebutuhan pokok, aktivitas ekonomi, dan pelayanan publik. Oleh sebab itu, perencanaan regional perlu mencakup jalur alternatif serta strategi menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi.
Mufakat Tuah Sakato Perkuat Koordinasi Lintas Provinsi
Kesepakatan Mufakat Tuah Sakato juga memuat sejumlah agenda strategis untuk memperkuat kerja sama antarpemerintah provinsi.
Para gubernur mendorong penguatan forum komunikasi dan koordinasi lintas daerah. Mereka juga menyepakati percepatan pengembangan Kereta Trans Sumatera serta optimalisasi layanan Tol Laut.
Selain infrastruktur, kesepakatan tersebut menekankan pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Data ini menjadi rujukan utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan sosial ekonomi.
“Kita sepakat untuk tumbuh bersama melalui kolaborasi dan sinergitas para pihak. Tidak hanya di bidang infrastruktur tapi juga sosial dan ekonomi,” ungkap Gubernur Mahyeldi.
Ia juga menegaskan bahwa data PDRB dan indikator sosial ekonomi harus menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan pembangunan.
Menurut Mahyeldi, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya terlihat dari peningkatan angka pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga perlu memastikan pertumbuhan tersebut membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan, dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat.
Evaluasi Kesepakatan Dilakukan Secara Berkala
Untuk memastikan seluruh agenda berjalan, para gubernur menyepakati mekanisme evaluasi secara berkala.
Setiap provinsi akan mengevaluasi pelaksanaan rekomendasi sekurang-kurangnya setiap enam bulan. Sementara itu, evaluasi pada tingkat regional Sumatera berlangsung minimal satu kali dalam setahun.
Kesepakatan tersebut juga menetapkan agenda Konreg PDRB-ISE berikutnya. Provinsi Kepulauan Riau akan menjadi tuan rumah pada 2027, kemudian Provinsi Jambi pada 2028.
Melalui komitmen bersama ini, pemerintah provinsi se-Sumatera diharapkan dapat memperkuat sinergi pembangunan. Kolaborasi tersebut mencakup pengembangan potensi daerah, peningkatan konektivitas, serta pemerataan pertumbuhan ekonomi regional.
Sejumlah Pejabat Nasional Hadiri Konreg PDRB-ISE 2026
Kegiatan Konreg PDRB-ISE 2026 turut menghadirkan sejumlah pejabat kementerian dan lembaga nasional.
Di antaranya Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas, Dr. Ir. Medrilzam, M.Prof.Econ; Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik (BPS), Moh Edy Mahmud; serta Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, Andy Setyo Biwado.
Hadir pula Direktur Sistem Perimbangan Keuangan Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Dr. Subandono, SE, M.Sc.
Selain itu, Executive Vice President of Strategic Business Growth PT Kereta Api Indonesia (KAI), Ir. Bernike Christiawan, S.T, IPM, MIRSE, ASEAN Eng, turut menghadiri kegiatan tersebut bersama perwakilan pemerintah provinsi se-Sumatera. (*)
