Padang, Javanusa—Pemerintah Kota (Pemko) Padang mulai mempersiapkan pembangunan rumah sakit rehabilitasi narkoba untuk menangani penyalahgunaan narkotika yang semakin meluas.
Langkah ini ditandai dengan kunjungan Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, ke Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Pusat di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Maigus meminta dukungan dan arahan BNN agar Kota Padang segera memiliki fasilitas rehabilitasi khusus bagi masyarakat yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba.
Menurutnya, persoalan narkotika di Kota Padang sudah memasuki kondisi darurat. Peredarannya tidak hanya menyasar kelompok tertentu, tetapi juga menjangkau pelajar, mahasiswa, pekerja, hingga lingkungan keluarga.
Sementara itu, Kota Padang hingga kini belum memiliki rumah sakit khusus yang menangani rehabilitasi pengguna narkoba.
“Kami ingin menyembuhkan korban. Banyak anak-anak Kota Padang yang harus kita selamatkan. Karena itu kami datang ke BNN Pusat, untuk meminta arahan agar Kota Padang bisa punya fasilitas rehabilitasinya sendiri,” kata Maigus.
BNN Siap Dampingi Pendirian Rumah Sakit Rehabilitasi
Menanggapi langkah tersebut, Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Bidang Rehabilitasi BNN RI, Amrita Devi, menyambut baik inisiatif Pemko Padang.
Ia menegaskan, BNN siap mendampingi pemerintah daerah sejak tahap perencanaan. Pendampingan tersebut bertujuan memastikan fasilitas rehabilitasi memenuhi standar nasional dan ketentuan yang berlaku.
“BNN siap mendampingi Kota Padang sejak tahap perencanaan, agar RS Rehabilitasi yang dibangun langsung memenuhi standar nasional,” ujar Amrita.
BNN mengarahkan Pemko Padang untuk mengacu pada Peraturan Kepala BNN Nomor 24 Tahun 2017 dan SNI 8807:2022. Selain itu, fasilitas tersebut perlu memenuhi persyaratan akreditasi Kementerian Kesehatan serta memperoleh status Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL).
RSUD dr. Rasidin Diusulkan sebagai Pengelola
Dalam pembahasan tersebut, BNN juga merekomendasikan model pengelolaan rumah sakit rehabilitasi yang dinilai lebih efisien. Salah satu opsi yang disarankan ialah membentuk instalasi atau unit khusus di bawah RSUD dr. Rasidin Kota Padang.
Unit tersebut dapat menggunakan pola pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Skema ini diharapkan mempermudah proses perizinan, pengelolaan manajemen, serta pembiayaan operasional.
Untuk tahap awal, BNN menyarankan kapasitas layanan sebanyak 30 tempat tidur. Fasilitas tersebut juga harus didukung tenaga profesional yang memiliki kompetensi di bidang rehabilitasi adiksi.
Kebutuhan sumber daya manusia minimal mencakup dokter terlatih adiksi, perawat terlatih NAPZA, psikolog atau psikiater, serta konselor adiksi bersertifikat. Selain itu, diperlukan pekerja sosial, apoteker, dan tenaga administrasi pendukung.
BNN Siapkan Pelatihan dan Penguatan SDM
Tidak hanya memberikan rekomendasi teknis, BNN menyatakan kesiapannya mendukung peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan pengelola fasilitas rehabilitasi.
Dukungan tersebut meliputi bimbingan teknis penerapan SNI 8807:2022, pelatihan dan sertifikasi konselor adiksi, serta pelatihan detoksifikasi bagi dokter dan perawat.
BNN juga membuka kesempatan program magang ke Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido, Bogor. Program ini diharapkan memberikan pengalaman langsung kepada tenaga kesehatan dalam menangani pasien penyalahgunaan narkotika.
Selain pembangunan fasilitas kesehatan, BNN mendorong Pemko Padang memperkuat Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM). Program tersebut menyasar kelurahan yang memiliki kerawanan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkoba.
Pemko Padang Bentuk Tim Percepatan
Sebagai tindak lanjut pertemuan, Pemko Padang dan BNN sepakat menyusun Nota Kesepahaman (MoU) tentang Sinergi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) serta penyelenggaraan rehabilitasi.
Pemko Padang juga akan segera membentuk Tim Percepatan Pendirian Rumah Sakit Rehabilitasi Narkoba. Tim tersebut bertugas menyiapkan kajian kelayakan dan merancang tata kelola fasilitas sesuai standar SNI.
Selanjutnya, pemerintah kota akan mengajukan permohonan resmi kepada BNN Pusat untuk mendapatkan bimbingan teknis.
Maigus menegaskan, pembangunan fasilitas rehabilitasi bukan sekadar penambahan infrastruktur kesehatan. Menurutnya, keberadaan rumah sakit tersebut merupakan investasi jangka panjang untuk melindungi generasi muda dari ancaman narkotika.
“Ini investasi untuk menyelamatkan generasi muda. Kami ingin Kota Padang tidak hanya bersih dari narkoba, tapi juga punya tempat untuk menyembuhkan warganya yang menjadi korban,” tuturnya.
Dalam kunjungan tersebut, Maigus turut didampingi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Syahendri Barkah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Srikurnia Yati, serta Direktur RSUD dr. Rasidin Kota Padang Lismawati. (*)






