Dharmasraya, Javanusa—Satreskrim Polres Dharmasraya mengungkap dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya, Kamis (19/11/2026).
Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan seorang perempuan berinisial T yang diduga berperan sebagai mucikari.
Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan di sebuah rumah kontrakan di Jorong Balai Timur, Nagari Sungai Rumbai Timur.
Menindaklanjuti informasi tersebut, tim Unit Reaksi Cepat (URC) bersama Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Dharmasraya melakukan penyelidikan.
Tim yang dipimpin Kasatreskrim AKP Andri A., S.H., M.M., mendatangi lokasi sekitar pukul 15.30 WIB.
Dari hasil penyelidikan, petugas mengamankan perempuan berinisial T yang diduga terlibat dalam praktik perdagangan orang sebagai mucikari. Polisi kemudian membawa terduga pelaku beserta barang bukti ke Mapolres Dharmasraya untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.
Terancam Hukuman Penjara hingga 15 Tahun
Atas dugaan perbuatannya, perempuan tersebut dipersangkakan melanggar Pasal 455 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Ketentuan tersebut mengatur ancaman pidana penjara selama 3 hingga 15 tahun atau denda kategori IV sampai VII.
Polisi Minta Masyarakat Aktif Melapor
Kapolres Dharmasraya AKBP Kartyana Widyarso Wardoyo Putro melalui Kasatreskrim AKP Andri A menegaskan komitmen kepolisian dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang.
Ia juga meminta masyarakat segera melaporkan kepada kepolisian apabila menemukan indikasi praktik TPPO di lingkungan sekitar.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat memiliki peran penting dalam membantu aparat mengungkap kejahatan sekaligus mencegah perdagangan orang dan eksploitasi terhadap perempuan serta anak.
Pengungkapan kasus di Sungai Rumbai ini menjadi bagian dari upaya Polres Dharmasraya menindaklanjuti laporan warga. Kepolisian juga terus berupaya menjaga keamanan serta memberikan perlindungan kepada masyarakat dari berbagai bentuk tindak kejahatan. (*)






