Jakarta, Javanusa—Densus 88 Antiteror Polri menangkap 15 tersangka tindak pidana terorisme dalam operasi di enam provinsi pada 13–18 November 2026.
Penindakan ini menyasar jaringan Negara Islam Indonesia (NII), Jamaah Ansharut Daulah (JAD), dan Anshor Daulah (AD) yang terafiliasi dengan ISIS.
Enam provinsi tersebut meliputi Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Sejumlah orang yang diamankan juga diketahui merupakan mantan narapidana terorisme atau eks napiter.
Juru Bicara Densus 88 AT Polri Kombes Pol. Mayndra Eka Wardhana menjelaskan, operasi tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian memutus aktivitas jaringan terorisme.
“Penegakan hukum ini merupakan bagian dari upaya Densus 88 AT Polri dalam mencegah berkembangnya jaringan terorisme, termasuk aktivitas propaganda, perekrutan, penggalangan dana, hingga pelatihan yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme,” ujar Mayndra dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Sebaran 15 Tersangka di Enam Provinsi
Dalam operasi tersebut, Aceh menjadi salah satu wilayah penindakan dengan tiga tersangka. Densus 88 menangkap HN (66), JN (51), dan HB (54) pada 17 November 2026.
Petugas mengamankan ketiganya di Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Besar, dan Kota Banda Aceh. Sementara itu, Densus 88 menangkap satu tersangka berinisial MRZ (45) di Kota Padang, Sumatera Barat, pada 13 November 2026.
Pada tanggal yang sama, petugas juga mengamankan tiga tersangka di Riau. Mereka masing-masing berinisial RB (43), AHD (52), dan MNZ (41), yang berada di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar.
Berikutnya, operasi di Jawa Barat menyasar tiga orang pada 17 November 2026. Ketiganya berinisial HRW (40), TKD (40), dan NM (24). Penangkapan berlangsung di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Indramayu.
Di Jawa Tengah, Densus 88 menangkap empat orang yang terafiliasi dengan jaringan Anshor Daulah (AD) Solo. Mereka terdiri atas SO (33), AJ (35), MO (50), dan IB (57).
Petugas melakukan penindakan pada 17 November 2026 di Kabupaten Sukoharjo. Operasi kemudian berlanjut pada 18 November 2026 di Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Pekalongan.
Adapun di Nusa Tenggara Barat, Densus 88 mengamankan EA (38) di Kota Bima pada 17 November 2026.
Penyidik Dalami Peran dan Aktivitas Jaringan
Mayndra mengungkapkan, hasil penyelidikan dan penyidikan menunjukkan para tersangka memiliki peran berbeda dalam jaringan terorisme.
Aktivitas yang diduga mereka lakukan mencakup penyebaran propaganda ideologi ekstrem dan perekrutan anggota dari masyarakat. Penyidik juga menemukan dugaan aktivitas penggalangan dana serta penyelenggaraan pelatihan terkait tindak pidana terorisme.
“Dari hasil penyelidikan, ditemukan berbagai peran dan aktivitas para tersangka dalam jaringan kelompok terorisme. Penyidik juga masih mendalami keterkaitan masing-masing tersangka, termasuk terhadap jaringan maupun pihak lain yang berpotensi terlibat,” jelasnya.
Saat ini, penyidik Densus 88 AT Polri terus mengembangkan perkara tersebut. Mereka mengumpulkan dan melengkapi alat bukti untuk mengungkap tindak pidana serta menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Densus 88 Minta Masyarakat Waspadai Propaganda Digital
Selain melakukan penegakan hukum, Densus 88 AT Polri mengingatkan masyarakat agar mewaspadai penyebaran paham radikal dan propaganda terorisme.
Perhatian khusus perlu diberikan terhadap aktivitas di ruang digital dan media sosial. Sebab, kelompok terorisme dapat memanfaatkan platform tersebut untuk menyebarkan provokasi, manipulasi informasi, dan narasi ekstrem.
Densus 88 juga menyoroti kerentanan anak-anak dan remaja terhadap propaganda serta proses radikalisasi melalui penggunaan gawai dan berbagai platform digital.
Karena itu, keluarga dan lingkungan masyarakat memiliki peran penting dalam mencegah penyebaran paham ekstrem. Pengawasan terhadap aktivitas digital anak juga perlu menjadi perhatian bersama.
“Peran keluarga dan lingkungan sangat penting dalam mencegah proses radikalisasi. Kami mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar dan segera melaporkan kepada aparat keamanan apabila menemukan indikasi aktivitas mencurigakan yang mengarah pada tindak pidana terorisme,” tutup Mayndra. (*)






