Polri Ungkap 207 Kasus TPPO dalam Sepekan, 238 Tersangka Ditangkap dan Selamatkan 510 Korban

Penulis -

Minggu, 22 November 2026 - 18:23 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Polri mengungkap 207 kasus TPPO dalam sepekan, menangkap 238 tersangka, menyelamatkan 510 korban, termasuk 62 anak. (Foto: Humas Polri)

Polri mengungkap 207 kasus TPPO dalam sepekan, menangkap 238 tersangka, menyelamatkan 510 korban, termasuk 62 anak. (Foto: Humas Polri)

Jakarta, Javanusa—Polri menangani 207 kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) selama sepekan, terhitung 13–19 November 2026.

Dalam operasi tersebut, aparat mengamankan 238 tersangka dan mengidentifikasi 510 orang sebagai korban, termasuk 62 anak-anak.

Pengungkapan ini merupakan hasil Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) oleh Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dittipid PPA-PPO) Bareskrim Polri bersama jajaran Polda dan Polres di seluruh Indonesia.

Kabag Penum Divhumas Polri Kombes Pol. Erdi A. Chaniago mengatakan, operasi tersebut menjadi bagian dari prioritas Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam memperkuat pemberantasan perdagangan orang.

Menurutnya, Polri mengedepankan penegakan hukum yang profesional dan humanis. Langkah tersebut bertujuan memberikan perlindungan sekaligus menciptakan rasa aman bagi masyarakat.

“Penanganan TPPO merupakan program prioritas Bapak Kapolri dalam penguatan bidang penegakan hukum yang dilaksanakan secara humanis terhadap masyarakat. Melalui kegiatan ini, kita ingin memastikan upaya penegakan hukum berjalan berkelanjutan dan dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam beraktivitas serta dalam segala aspek kehidupan,” ujar Erdi di Jakarta, Jumat (20/11/2026).

510 Korban TPPO, 62 Di Antaranya Anak-anak

Direktur Tindak Pidana PPA-PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol. Nurul Azizah mengungkapkan, dari 510 korban yang teridentifikasi, sebanyak 448 orang merupakan orang dewasa dan 62 lainnya anak-anak.

Berdasarkan komposisi korban, perempuan dewasa mencapai 50 persen. Sementara itu, laki-laki dewasa menyumbang 37 persen dan anak-anak sebanyak 13 persen.

Nurul menjelaskan, penyidik menjalankan setiap penindakan berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan. Polri juga mempertimbangkan keselamatan petugas serta perlindungan saksi dan korban.

“Setiap langkah penindakan dilaksanakan secara selektif dan terukur berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan, dengan tetap mengutamakan keselamatan petugas serta pelindungan terhadap saksi dan korban,” ujar Nurul.

Baca Juga :  Tingkat Kemiskinan Sumbar Turun ke 5,42%, Penurunan Terbesar dalam 10 Tahun

Penyidik menemukan berbagai peran dalam jaringan perdagangan orang. Para tersangka bertindak sebagai perekrut, penampung, penyalur, pengirim, penerima, pemodal hingga mucikari.

Polri masih mengembangkan penyidikan untuk mengungkap pengendali jaringan serta pihak-pihak yang menikmati keuntungan dari praktik perdagangan orang tersebut.

Pengiriman PMI Ilegal Mendominasi Modus TPPO

Hasil pengungkapan selama KRYD menunjukkan pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural menjadi modus paling dominan, dengan persentase 42 persen.

Modus berikutnya berupa eksploitasi seksual terhadap orang dewasa sebesar 38 persen. Selain itu, penyidik menemukan praktik eksploitasi seksual anak, pekerja rumah tangga dalam negeri, pengantin pesanan, perekrutan anak buah kapal (ABK), hingga pengiriman sebagai tentara bayaran.

Temuan tersebut menunjukkan beragam bentuk eksploitasi yang menyasar masyarakat melalui jaringan perdagangan orang.

Polri Gelar 279 Kegiatan Pencegahan TPPO

Selain membongkar jaringan kejahatan, Polri memperkuat pencegahan melalui program Rise and Speak. Selama 13–19 November 2026, program ini mencatat 279 kegiatan edukasi dengan melibatkan 47.550 peserta.

Kegiatan tersebut menyasar berbagai kelompok masyarakat. Perempuan, anak-anak, pencari kerja, serta warga di wilayah rawan TPPO menjadi kelompok prioritas.

Melalui edukasi tersebut, Polri berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai modus perekrutan dan risiko perdagangan orang.

Sebanyak 84 Korban Telah Dipulangkan

Dalam aspek perlindungan, Polri bersama instansi terkait telah memulangkan 84 korban selama periode operasi.

Penanganan selanjutnya melibatkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), serta BP2MI/Kementerian P2MI sesuai kewenangan masing-masing.

Pendampingan korban mencakup penyediaan tempat penampungan sementara, rehabilitasi sosial, dan dukungan psikologis. Bagi korban anak, pemerintah juga memfasilitasi pemenuhan hak pendidikan.

Sementara itu, korban dewasa mendapatkan pendampingan untuk mengakses pekerjaan dan pemberdayaan ekonomi. Program tersebut bertujuan membantu korban membangun kembali kehidupan sekaligus mencegah eksploitasi berulang.

Baca Juga :  Kemenhaj Luncurkan “Haji & Umrah Store”, Permudah Akses Oleh-oleh dan Produk UMKM

“Penanganan TPPO tidak terhenti pada saat korban berhasil ditemukan atau diselamatkan, tetapi harus dilanjutkan dengan proses pemulangan, pendampingan, serta reintegrasi sosial agar korban dapat kembali menjalani kehidupan secara aman dan bermartabat,” jelas Nurul.

Polri Koordinasi dengan Interpol untuk Memburu Almisri

Dalam kesempatan yang sama, Nurul menyampaikan perkembangan penanganan kasus Almisri. Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri terus berkoordinasi dengan Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri untuk menindaklanjuti Red Notice yang telah diterbitkan.

Koordinasi dengan Interpol tersebut bertujuan memperoleh informasi mengenai keberadaan Almisri. Upaya pencarian masih terus berlangsung.

Terkait perkara yang melibatkan Bupati Kupang, penanganannya berada di bawah kewenangan Polda Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri memberikan asistensi sejak awal proses penanganan. Nurul juga membantah kabar di media sosial yang menyebutkan adanya perdamaian dalam perkara tersebut.

“Informasi bahwa terjadi perdamaian dan sebagainya itu tidak betul. Prosesnya tetap berjalan sesuai dengan prosedur. Asistensi tetap dilakukan dari awal sampai hari ini, dan teman-teman dari Polda NTT melakukan penegakan hukum secara profesional,” tegasnya.

Perekrutan Tentara Bayaran Libatkan WNI ke Rusia

Sementara itu, Kasubdit II Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri Kombes Pol. Yolanda Evalyn Sebayang menjelaskan bahwa data korban anak berasal dari kompilasi penanganan perkara di seluruh Indonesia.

Pihaknya masih berkoordinasi dengan masing-masing Polda untuk memeriksa perkembangan dan kondisi terkini para korban.

Yolanda juga menjelaskan perkembangan pengungkapan modus perekrutan warga negara Indonesia sebagai tentara bayaran. Kasus yang telah ditangani Polri sejauh ini berkaitan dengan keberangkatan sejumlah WNI ke Rusia.

Para korban berasal dari beberapa daerah, yakni Jakarta, Surabaya, Bogor, dan Sumatera Utara. Adapun informasi mengenai keberangkatan WNI ke Ukraina masih memerlukan pendalaman karena belum tercatat sebagai perkara resmi dalam data penanganan tersebut.

Baca Juga :  Hujan Lebat dan Angin Kencang Tumbangkan Pohon di Beberapa Lokasi Kota Padang
Polri Ingatkan Masyarakat Waspadai Tawaran Kerja Ilegal

Menutup keterangannya, Polri mengingatkan masyarakat agar lebih cermat menerima tawaran pekerjaan, terutama yang menjanjikan gaji besar tanpa kejelasan perusahaan maupun prosedur pemberangkatan.

Masyarakat perlu memeriksa legalitas perusahaan penempatan tenaga kerja dan memastikan seluruh dokumen pemberangkatan sesuai ketentuan. Polri juga mengingatkan agar warga tidak menyerahkan paspor atau dokumen pribadi kepada pihak yang tidak berwenang.

Polri menegaskan pemberantasan TPPO membutuhkan penegakan hukum, pencegahan, dan perlindungan korban secara berkelanjutan.

Keberhasilan pemberantasan perdagangan orang tidak hanya terlihat dari jumlah tersangka yang ditangkap. Upaya memutus jaringan kejahatan, menyelamatkan korban, dan mencegah perekrutan baru juga menjadi bagian penting dari penanganan TPPO. (*)

Berita Terkait

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Ini 4 Pilar Utama dan Mekanisme Pemulihannya
Jaga Keamanan dan Ekosistem Laut Indonesia, Polri Luncurkan Blue Policing 26 November 2026
Lewat POLIRAN, Polri Gandeng Perusahaan Buka Peluang Kerja bagi Korban PHK dan Pengangguran Muda
Kementan Siapkan 2,5 Juta Dosis Semen Beku pada 2027, Sasar 36 Provinsi
HUT ke-81 Brimob Polri, Kapolri Suyudi Ario Seto Tekankan Pengabdian Humanis kepada Masyarakat
MagangHub Kemenhaj 2026 Resmi Dimulai, 838 Peserta Terpilih dari 15.332 Pelamar
MUI Ungkap 3 Alasan Vape Diharamkan, Mulai dari Bahaya Kesehatan hingga Penyalahgunaan Narkotika
BMKG Luncurkan 5 Buku Geofisika, Perkuat Mitigasi Gempa dan Pembangunan Tahan Bencana

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 13:08 WIB

Perkuat Ekosistem Penyiaran Sumbar, Muhidi Fasilitasi Bootcamp Jurnalis dan Kreator Konten

Senin, 16 November 2026 - 15:01 WIB

Sekwan DPRD Sumbar Terima Kunjungan Siswa SD Plus Lillah, Kenalkan Fungsi Legislatif Sejak Dini

Senin, 16 November 2026 - 13:57 WIB

Nanda Satria Apresiasi Kepala Daerah yang Jaga Independensi Musda KNPI Sumbar dari Intervensi Politik

Kamis, 12 November 2026 - 23:17 WIB

Muhidi Dorong Hidroponik Jadi Peluang Usaha, Produktivitas Pertanian Sumbar Perlu Ditingkatkan

Kamis, 12 November 2026 - 10:00 WIB

Perluas Pasar Produk Lokal, Muhidi Dorong UMKM Sumbar Perkuat Literasi Media

Selasa, 10 November 2026 - 19:19 WIB

Muhidi Dorong Anak Muda Sumbar Kuasai Keterampilan Barista, Kopi Lokal Jadi Peluang Usaha

Selasa, 10 November 2026 - 12:00 WIB

Muhidi Ajak Masyarakat Sumbar Jadikan Hari Pahlawan 2026 Momentum Membangun Daerah

Minggu, 8 November 2026 - 14:41 WIB

Muhammad Yasin Dorong Masyarakat Padang Pariaman Lebih Kritis, Hak Konsumen Harus Dilindungi

Berita Terbaru

Ilustrasi penderita asam urat. (Foto: AI Generated)

Kesehatan

Apakah Buncis Bisa Memicu Asam Urat? Simak Penjelasan Medisnya

Minggu, 22 Nov 2026 - 20:09 WIB