Jakarta, Javanusa—Polri menangani 207 kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) selama sepekan, terhitung 13–19 November 2026.
Dalam operasi tersebut, aparat mengamankan 238 tersangka dan mengidentifikasi 510 orang sebagai korban, termasuk 62 anak-anak.
Pengungkapan ini merupakan hasil Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) oleh Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dittipid PPA-PPO) Bareskrim Polri bersama jajaran Polda dan Polres di seluruh Indonesia.
Kabag Penum Divhumas Polri Kombes Pol. Erdi A. Chaniago mengatakan, operasi tersebut menjadi bagian dari prioritas Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam memperkuat pemberantasan perdagangan orang.
Menurutnya, Polri mengedepankan penegakan hukum yang profesional dan humanis. Langkah tersebut bertujuan memberikan perlindungan sekaligus menciptakan rasa aman bagi masyarakat.
“Penanganan TPPO merupakan program prioritas Bapak Kapolri dalam penguatan bidang penegakan hukum yang dilaksanakan secara humanis terhadap masyarakat. Melalui kegiatan ini, kita ingin memastikan upaya penegakan hukum berjalan berkelanjutan dan dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam beraktivitas serta dalam segala aspek kehidupan,” ujar Erdi di Jakarta, Jumat (20/11/2026).
510 Korban TPPO, 62 Di Antaranya Anak-anak
Direktur Tindak Pidana PPA-PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol. Nurul Azizah mengungkapkan, dari 510 korban yang teridentifikasi, sebanyak 448 orang merupakan orang dewasa dan 62 lainnya anak-anak.
Berdasarkan komposisi korban, perempuan dewasa mencapai 50 persen. Sementara itu, laki-laki dewasa menyumbang 37 persen dan anak-anak sebanyak 13 persen.
Nurul menjelaskan, penyidik menjalankan setiap penindakan berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan. Polri juga mempertimbangkan keselamatan petugas serta perlindungan saksi dan korban.
“Setiap langkah penindakan dilaksanakan secara selektif dan terukur berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan, dengan tetap mengutamakan keselamatan petugas serta pelindungan terhadap saksi dan korban,” ujar Nurul.
Penyidik menemukan berbagai peran dalam jaringan perdagangan orang. Para tersangka bertindak sebagai perekrut, penampung, penyalur, pengirim, penerima, pemodal hingga mucikari.
Polri masih mengembangkan penyidikan untuk mengungkap pengendali jaringan serta pihak-pihak yang menikmati keuntungan dari praktik perdagangan orang tersebut.
Pengiriman PMI Ilegal Mendominasi Modus TPPO
Hasil pengungkapan selama KRYD menunjukkan pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural menjadi modus paling dominan, dengan persentase 42 persen.
Modus berikutnya berupa eksploitasi seksual terhadap orang dewasa sebesar 38 persen. Selain itu, penyidik menemukan praktik eksploitasi seksual anak, pekerja rumah tangga dalam negeri, pengantin pesanan, perekrutan anak buah kapal (ABK), hingga pengiriman sebagai tentara bayaran.
Temuan tersebut menunjukkan beragam bentuk eksploitasi yang menyasar masyarakat melalui jaringan perdagangan orang.
Polri Gelar 279 Kegiatan Pencegahan TPPO
Selain membongkar jaringan kejahatan, Polri memperkuat pencegahan melalui program Rise and Speak. Selama 13–19 November 2026, program ini mencatat 279 kegiatan edukasi dengan melibatkan 47.550 peserta.
Kegiatan tersebut menyasar berbagai kelompok masyarakat. Perempuan, anak-anak, pencari kerja, serta warga di wilayah rawan TPPO menjadi kelompok prioritas.
Melalui edukasi tersebut, Polri berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai modus perekrutan dan risiko perdagangan orang.
Sebanyak 84 Korban Telah Dipulangkan
Dalam aspek perlindungan, Polri bersama instansi terkait telah memulangkan 84 korban selama periode operasi.
Penanganan selanjutnya melibatkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), serta BP2MI/Kementerian P2MI sesuai kewenangan masing-masing.
Pendampingan korban mencakup penyediaan tempat penampungan sementara, rehabilitasi sosial, dan dukungan psikologis. Bagi korban anak, pemerintah juga memfasilitasi pemenuhan hak pendidikan.
Sementara itu, korban dewasa mendapatkan pendampingan untuk mengakses pekerjaan dan pemberdayaan ekonomi. Program tersebut bertujuan membantu korban membangun kembali kehidupan sekaligus mencegah eksploitasi berulang.
“Penanganan TPPO tidak terhenti pada saat korban berhasil ditemukan atau diselamatkan, tetapi harus dilanjutkan dengan proses pemulangan, pendampingan, serta reintegrasi sosial agar korban dapat kembali menjalani kehidupan secara aman dan bermartabat,” jelas Nurul.
Polri Koordinasi dengan Interpol untuk Memburu Almisri
Dalam kesempatan yang sama, Nurul menyampaikan perkembangan penanganan kasus Almisri. Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri terus berkoordinasi dengan Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri untuk menindaklanjuti Red Notice yang telah diterbitkan.
Koordinasi dengan Interpol tersebut bertujuan memperoleh informasi mengenai keberadaan Almisri. Upaya pencarian masih terus berlangsung.
Terkait perkara yang melibatkan Bupati Kupang, penanganannya berada di bawah kewenangan Polda Nusa Tenggara Timur (NTT).
Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri memberikan asistensi sejak awal proses penanganan. Nurul juga membantah kabar di media sosial yang menyebutkan adanya perdamaian dalam perkara tersebut.
“Informasi bahwa terjadi perdamaian dan sebagainya itu tidak betul. Prosesnya tetap berjalan sesuai dengan prosedur. Asistensi tetap dilakukan dari awal sampai hari ini, dan teman-teman dari Polda NTT melakukan penegakan hukum secara profesional,” tegasnya.
Perekrutan Tentara Bayaran Libatkan WNI ke Rusia
Sementara itu, Kasubdit II Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri Kombes Pol. Yolanda Evalyn Sebayang menjelaskan bahwa data korban anak berasal dari kompilasi penanganan perkara di seluruh Indonesia.
Pihaknya masih berkoordinasi dengan masing-masing Polda untuk memeriksa perkembangan dan kondisi terkini para korban.
Yolanda juga menjelaskan perkembangan pengungkapan modus perekrutan warga negara Indonesia sebagai tentara bayaran. Kasus yang telah ditangani Polri sejauh ini berkaitan dengan keberangkatan sejumlah WNI ke Rusia.
Para korban berasal dari beberapa daerah, yakni Jakarta, Surabaya, Bogor, dan Sumatera Utara. Adapun informasi mengenai keberangkatan WNI ke Ukraina masih memerlukan pendalaman karena belum tercatat sebagai perkara resmi dalam data penanganan tersebut.
Polri Ingatkan Masyarakat Waspadai Tawaran Kerja Ilegal
Menutup keterangannya, Polri mengingatkan masyarakat agar lebih cermat menerima tawaran pekerjaan, terutama yang menjanjikan gaji besar tanpa kejelasan perusahaan maupun prosedur pemberangkatan.
Masyarakat perlu memeriksa legalitas perusahaan penempatan tenaga kerja dan memastikan seluruh dokumen pemberangkatan sesuai ketentuan. Polri juga mengingatkan agar warga tidak menyerahkan paspor atau dokumen pribadi kepada pihak yang tidak berwenang.
Polri menegaskan pemberantasan TPPO membutuhkan penegakan hukum, pencegahan, dan perlindungan korban secara berkelanjutan.
Keberhasilan pemberantasan perdagangan orang tidak hanya terlihat dari jumlah tersangka yang ditangkap. Upaya memutus jaringan kejahatan, menyelamatkan korban, dan mencegah perekrutan baru juga menjadi bagian penting dari penanganan TPPO. (*)






