Padang Pariaman, Javanusa—Masyarakat perlu memahami hak perlindungan konsumen agar tidak mudah dirugikan dalam aktivitas perdagangan.
Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhammad Yasin, STP, mengingatkan warga agar lebih kritis terhadap produk dan layanan yang mereka gunakan.
Pesan tersebut disampaikan Muhammad Yasin saat menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) tentang Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen di SMPIT Madinah Al Fatih, Nagari Gadur, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Sabtu (7/11/2026).
Sekitar 100 peserta dari berbagai nagari di Kabupaten Padang Pariaman mengikuti kegiatan tersebut. Mereka mendapat penjelasan mengenai aturan perlindungan konsumen sekaligus menyampaikan persoalan perdagangan yang sering dijumpai.
Dalam kegiatan itu, Muhammad Yasin mengajak masyarakat memahami Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sumbar tersebut menilai, pemahaman terhadap regulasi menjadi modal penting bagi masyarakat. Konsumen perlu mengetahui haknya, sementara pelaku usaha wajib menjalankan kegiatan perdagangan sesuai ketentuan.
Menurut Muhammad Yasin, perlindungan konsumen tidak sebatas mengatur hubungan antara penjual dan pembeli. Regulasi tersebut juga menjamin keamanan, kenyamanan, keterbukaan informasi, serta kepastian hukum bagi masyarakat.
Kegiatan ini turut menghadirkan Anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Risdianto, ST, bersama sejumlah tokoh masyarakat. Diskusi berlangsung interaktif ketika peserta mulai mengangkat persoalan yang mereka hadapi dalam transaksi sehari-hari.
Perda Mengatur Hak Konsumen hingga Penyelesaian Sengketa
Pada kesempatan tersebut, Muhammad Yasin memaparkan sejumlah ketentuan dalam Perda Nomor 21 Tahun 2018. Regulasi ini terdiri atas 14 bab dan 48 pasal yang mencakup berbagai aspek perlindungan konsumen.
Materinya meliputi kewenangan pemerintah daerah, hak dan kewajiban konsumen, tanggung jawab pelaku usaha, serta pengawasan perdagangan. Perda tersebut juga mengatur larangan, penyampaian informasi, pengaduan, hingga mekanisme penyelesaian sengketa.
Salah satu pertanyaan peserta berkaitan dengan kemungkinan terjadinya kerugian pada pihak produsen akibat tindakan konsumen. Mereka ingin mengetahui bagaimana mekanisme hukum menyelesaikan persoalan tersebut.
Menanggapi hal itu, Muhammad Yasin menjelaskan bahwa Perda Nomor 21 Tahun 2018 mengatur penyelesaian sengketa antara konsumen dan produsen. Dengan demikian, aturan tersebut tidak hanya melindungi pembeli, tetapi juga memberikan ruang keadilan bagi pelaku usaha.
Kehalalan Produk Menjadi Perhatian Peserta
Selain persoalan sengketa perdagangan, peserta juga menyoroti keamanan produk makanan dan minuman yang beredar di pasaran. Mereka mempertanyakan kejelasan informasi mengenai status kehalalan produk sebelum masyarakat melakukan pembelian.
Menjawab pertanyaan tersebut, Muhammad Yasin menyampaikan bahwa Fraksi PKS DPRD Sumbar tengah menginisiasi penyusunan peraturan daerah terkait kehalalan produk yang beredar di Sumatera Barat.
Ia menilai, kejelasan informasi mengenai produk sangat penting bagi masyarakat. Konsumen berhak memperoleh informasi yang benar sebelum menentukan pilihan pembelian.
Masyarakat Harus Berani Perjuangkan Hak
Melalui sosialisasi ini, Muhammad Yasin berharap masyarakat tidak sekadar mengetahui keberadaan Perda Perlindungan Konsumen. Warga juga perlu memahami penerapan aturan tersebut ketika menghadapi persoalan dalam aktivitas perdagangan.
Ia mengingatkan konsumen agar berani memperjuangkan haknya apabila mengalami kerugian. Namun, masyarakat juga harus menghormati hak pelaku usaha agar hubungan perdagangan berjalan secara sehat.
Pemahaman yang baik terhadap perlindungan konsumen diharapkan dapat mendorong terciptanya transaksi yang adil dan bertanggung jawab. Dengan begitu, masyarakat maupun pelaku usaha dapat memperoleh kepastian hukum dalam menjalankan aktivitas perdagangan. (*)
