Aksi Sehat Bersama Parlemen Semarakkan HUT ke-81 Sumbar, Ribuan Warga Ikut Jalan Sehat

Penulis - Redaksi

Rabu, 30 September 2026 - 23:51 WIB

URL berhasil dicopy

Ketua DPRD Sumbar Muhidi lepas jalan sehat. (Foto: Ist)

Padang, Javanusa—Ribuan warga mengikuti Aksi Sehat Bersama Parlemen yang digelar DPRD Sumatera Barat (Sumbar) dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-81 Sumbar, Rabu (30/9/2026).

Kegiatan yang berlangsung di kawasan DPRD Sumbar itu tidak hanya menghadirkan jalan sehat. Panitia juga menggelar senam, pemeriksaan kesehatan, donor darah, serta pasar UMKM yang melibatkan pelaku usaha lokal.

Sekretaris DPRD Sumbar Maifrizon mengatakan Aksi Sehat Bersama Parlemen menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-81 Sumbar.

Menurutnya, kegiatan tersebut dirancang agar masyarakat dapat berolahraga sekaligus memperoleh manfaat kesehatan dan mendukung aktivitas ekonomi pelaku UMKM.

“Ini Aksi Sehat Bersama Parlemen. Ada jalan santai, pemeriksaan kesehatan, donor darah dan pasar UMKM,” kata Maifrizon.

Panitia menyiapkan sekitar 7.000 minuman dan makanan ringan untuk mendukung kebutuhan peserta selama kegiatan berlangsung.

Suasana semakin ramai dengan pembagian berbagai hadiah atau doorprize. Partai-partai yang memiliki keterwakilan di DPRD Sumbar turut menyediakan hadiah bagi peserta.

Mahyeldi Dorong Kebiasaan Hidup Sehat

Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menilai Aksi Sehat Bersama Parlemen memberikan warna berbeda dalam rangkaian Hari Jadi ke-81 Sumbar.

Ia menyebut olahraga seperti jalan sehat dan senam dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan.

“Menjaga kesehatan salah satunya dengan berolahraga, seperti jalan santai dan senam. Dengan dukungan DPRD, kegiatan seperti ini bisa terus diinisiasi untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat agar gemar berolahraga,” ujarnya.

Mahyeldi berharap kegiatan tersebut tidak berhenti pada perayaan Hari Jadi Sumbar. Ia ingin momentum itu mendorong masyarakat membangun kebiasaan hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari.

Selain aspek kesehatan, gubernur juga mengapresiasi keterlibatan UMKM dalam kegiatan tersebut.

Menurutnya, kehadiran pelaku usaha lokal memberikan ruang promosi sekaligus membuka peluang bagi UMKM untuk memperluas pasar.

“Kita berharap UMKM kita mendapatkan tempat sehingga bisa terus bergerak dan berkembang. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah memberikan dukungan,” katanya.

DPRD Sumbar Tekankan Kolaborasi

Ketua DPRD Sumbar Muhidi mengatakan Hari Jadi ke-81 Sumbar dapat menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara parlemen, pemerintah dan masyarakat.

Ia menilai pembangunan daerah membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Karena itu, kegiatan jalan sehat juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan masyarakat dengan lembaga pemerintahan.

“Pembangunan tidak mungkin terwujud tanpa kebersamaan. Bagaimana kita menjaga budaya hidup sehat, karena dengan sehat kita bisa berbuat, beraktivitas dan mengisi pembangunan,” ujar Muhidi.

Muhidi menjelaskan, penggunaan nama Aksi Sehat Bersama Parlemen mencerminkan semangat untuk mengajak masyarakat membangun pola hidup sehat secara bersama-sama.

Kegiatan tersebut sekaligus menjadi ruang untuk memperkuat kepedulian masyarakat terhadap pembangunan Sumatera Barat.

Jaga Nilai Budaya Minangkabau

Dalam kesempatan itu, Muhidi juga menekankan pentingnya mempertahankan jati diri serta nilai budaya Minangkabau di tengah pembangunan Sumbar.

Ia mengaitkannya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 yang turut menegaskan kedudukan falsafah masyarakat Sumatera Barat, yaitu Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK).

“Harapan kita, mari sama-sama melanjutkan pembangunan demi Sumatera Barat yang lebih maju dan sejahtera,” katanya.

Aksi Sehat Bersama Parlemen akhirnya menjadi salah satu rangkaian HUT ke-81 Sumbar yang memadukan olahraga, layanan kesehatan, pemberdayaan UMKM, budaya dan kebersamaan masyarakat. (*)

Berita Terkait

Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Solsel, Mario Syahjohan Minta UU TPKS Ditegakkan Solsel, Javanusa—Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah hukum Polres Solok Selatan (Solsel) mendapat perhatian serius dari Anggota DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Mario Syahjohan. Mario meminta seluruh pihak memperkuat pencegahan dan memastikan setiap laporan kekerasan mendapat penanganan sesuai ketentuan hukum. Menurutnya, dampak kekerasan tidak berhenti pada luka fisik, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi psikologis dan masa depan korban. Sebagai putra daerah Solok Selatan, Mario menilai masyarakat perlu membangun lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak. Ia juga mengingatkan agar kasus kekerasan tidak dianggap sebagai persoalan keluarga yang dapat diselesaikan begitu saja melalui perdamaian. “Kekerasan seksual merupakan tindak pidana serius. Karena itu, setiap kasus harus ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jangan sampai persoalan seperti ini dianggap sebagai persoalan biasa yang cukup diselesaikan dengan perdamaian semata,” tegas Mario, Jumat (2/10/2026). Mario Tekankan Penegakan UU TPKS Mario mengatakan aparat dan pihak terkait perlu menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS sebagai dasar penanganan. Undang-undang tersebut mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual. Di antaranya pelecehan seksual nonfisik dan fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual hingga kekerasan seksual berbasis elektronik. Namun, Mario menegaskan penanganan perkara tidak cukup hanya mengejar pertanggungjawaban pelaku. Negara dan seluruh pihak terkait juga harus memastikan korban memperoleh perlindungan dan pendampingan. “Yang harus kita pikirkan bukan hanya bagaimana menghukum pelaku, tetapi juga bagaimana memastikan korban mendapatkan perlindungan, pendampingan, pemulihan, serta kesempatan untuk kembali menjalani kehidupan secara layak tanpa stigma,” ujarnya. Perdamaian Jangan Mengorbankan Hak Korban Mario turut mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan perdamaian sebagai jalan pintas dalam perkara kekerasan seksual. Terlebih jika korban merupakan anak, proses penyelesaian harus tetap mempertimbangkan keselamatan dan hak korban. Ia menilai tekanan untuk menjaga nama baik keluarga tidak boleh mengorbankan kepentingan anak. Korban juga tidak seharusnya menanggung beban untuk menyelesaikan persoalan yang dilakukan oleh orang dewasa. “Jangan sampai demi menjaga nama baik keluarga atau alasan lainnya, hak dan keselamatan korban justru dikorbankan. Anak adalah pihak yang harus kita lindungi, bukan pihak yang harus dibebani untuk menyelesaikan persoalan orang dewasa,” katanya. Selain itu, Mario meminta masyarakat berhati-hati terhadap pemberian uang atau imbalan yang berkaitan dengan upaya memengaruhi proses penegakan hukum. Menurutnya, penyelesaian setiap perkara harus berjalan dalam koridor peraturan perundang-undangan. Langkah tersebut penting untuk memastikan hak korban tetap terlindungi dan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Ancaman terhadap Anak Perlu Menjadi Evaluasi Mario juga menyoroti persoalan lain berupa ancaman pembunuhan dan tindakan penyerangan yang dilakukan orang dewasa hingga memasuki pekarangan rumah. Peristiwa tersebut menyasar anak dan pada akhirnya diselesaikan melalui jalan damai. Ia menilai kejadian seperti itu perlu menjadi bahan evaluasi bersama. Menurut Mario, lingkungan tempat anak tumbuh harus menghadirkan rasa aman, bukan ketakutan. “Ketika yang menjadi korban adalah anak, maka keselamatan dan masa depannya harus menjadi prioritas. Kita tidak ingin anak-anak tumbuh dalam ketakutan karena merasa lingkungan di sekitarnya tidak memberikan rasa aman,” ujarnya. Perlindungan Perempuan dan Anak Tanggung Jawab Bersama Mario yang telah dua periode menjadi Anggota DPRD Sumatera Barat menegaskan perlindungan perempuan dan anak tidak dapat dibebankan hanya kepada keluarga atau sekolah. Pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dunia usaha, keluarga dan masyarakat memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang aman. “Keamanan dan perlindungan anak adalah tanggung jawab kita bersama. Negara hadir untuk memberikan perlindungan, sementara masyarakat harus membangun lingkungan yang tidak memberikan ruang bagi kekerasan,” katanya. Karena itu, Mario mendorong Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dan seluruh pemangku kepentingan memperkuat program pencegahan kekerasan. Edukasi masyarakat, pendampingan korban serta sistem pelaporan yang mudah diakses juga perlu diperkuat. Ia berharap sistem tersebut berjalan secara berkelanjutan. Dengan demikian, korban dan keluarga tidak merasa takut ketika hendak melaporkan kekerasan yang mereka alami. Dorong Solok Selatan Jadi Kabupaten Ramah Perempuan dan Anak Mario berharap keberhasilan pembangunan Solok Selatan tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Kemampuan daerah menciptakan ruang hidup yang aman bagi perempuan dan anak juga harus menjadi indikator penting. “Mari kita jadikan Solok Selatan bukan hanya daerah yang maju pembangunannya, tetapi juga kabupaten yang ramah, aman dan memberikan rasa nyaman bagi perempuan dan anak. Tidak boleh ada toleransi terhadap kekerasan, dan tidak boleh ada anak yang merasa sendirian ketika menghadapi kekerasan,” pungkasnya. Menurut Mario, cita-cita menjadikan Solok Selatan sebagai Kabupaten Ramah Perempuan dan Anak membutuhkan komitmen lintas sektor. Penguatan keluarga, edukasi masyarakat, keberanian melapor, pendampingan korban dan penegakan hukum yang konsisten harus berjalan beriringan. “Melindungi perempuan dan anak bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga investasi moral untuk memastikan generasi Solok Selatan tumbuh dalam lingkungan yang aman, bermartabat dan penuh kasih,” tutup Mario Syahjohan. (*)