Anggota DPRD Sumbar Ali Muda Dorong Nagari di Pasbar Makin Mandiri melalui Perda Pemberdayaan

Penulis - Redaksi

Minggu, 9 Agustus 2026 - 19:29 WIB

URL berhasil dicopy

Anggota DPRD Provinsi Sumbar, Ali Muda, SH, saat menyosialisasikan Perda Sumbar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari. (Foto: Ist)

Pasbar, Javanusa—Pemerintahan nagari memiliki peran penting dalam memastikan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

Karena itu, masyarakat perlu memahami aturan yang mengatur pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan nagari.

Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD Provinsi Sumbar, Ali Muda, SH, saat menyosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Sumbar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari.

Kegiatan berlangsung di Gedung Pertemuan Kuamang Alai, Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar), Minggu (9/8/2026).

Ali Muda mengatakan Perda Nomor 8 Tahun 2021 tidak sebatas mengatur aspek administratif. Regulasi tersebut juga dapat menjadi landasan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan nagari.

“Pembangunan nagari tidak akan berjalan maksimal kalau masyarakat hanya menjadi penonton. Masyarakat harus menjadi bagian dari proses, mulai dari menyampaikan kebutuhan, ikut merencanakan, mengawal hingga merasakan manfaat pembangunan,” ujar Ali Muda.

Nagari Jadi Ujung Tombak Pembangunan

Menurut Ali Muda, nagari memiliki posisi strategis karena berhadapan langsung dengan masyarakat. Berbagai persoalan sosial, ekonomi, hingga kebutuhan pembangunan dapat lebih cepat teridentifikasi di tingkat nagari.

Kondisi tersebut, lanjutnya, perlu didukung kemampuan pemerintah nagari dalam mengelola berbagai potensi daerah. Pemerintah juga perlu menyediakan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan.

“Potensi nagari sangat besar. Tinggal bagaimana potensi itu dikelola dengan perencanaan yang baik, pemerintahan yang terbuka dan dukungan masyarakat. Kita ingin nagari semakin mandiri dan masyarakatnya semakin berdaya,” katanya.

Ali Muda juga menyoroti pentingnya komunikasi antara pemerintah nagari, masyarakat, dan pemerintah daerah. Ia menilai hubungan yang kuat antarpihak dapat membantu memastikan program pembangunan berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Masyarakat Diberi Ruang Sampaikan Aspirasi

Sosialisasi Perda Sumbar Nomor 8 Tahun 2021 tersebut tidak hanya berisi penyampaian materi regulasi. Masyarakat juga mendapat kesempatan menyampaikan aspirasi, masukan, serta persoalan yang mereka hadapi.

Aspirasi tersebut mencakup berbagai persoalan dalam kehidupan masyarakat maupun penyelenggaraan pemerintahan nagari.

“Kami datang bukan hanya untuk menyampaikan aturan, tetapi juga mendengar apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Aspirasi dari nagari ini penting karena akan menjadi masukan bagi kami di DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan, legislasi dan penganggaran,” tutur Ali Muda.

Kegiatan itu turut dihadiri Kabid KMA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat, Pratama Winia Nazwir, SSTP, M.Si., serta Sekretaris Nagari Kuamang Alai.

Perda Diharapkan Berdampak Nyata

Ali Muda berharap sosialisasi tersebut meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Perda Sumbar Nomor 8 Tahun 2021. Ia ingin regulasi tersebut tidak hanya dipahami sebagai aturan, tetapi juga dimanfaatkan untuk memperkuat pembangunan nagari.

“Harapan kita, Perda ini tidak berhenti sebagai aturan di atas kertas. Ia harus hidup di tengah masyarakat dan menjadi pedoman bersama untuk membangun nagari yang kuat, terbuka, mandiri dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (*)

Berita Terkait

Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Solsel, Mario Syahjohan Minta UU TPKS Ditegakkan Solsel, Javanusa—Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah hukum Polres Solok Selatan (Solsel) mendapat perhatian serius dari Anggota DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Mario Syahjohan. Mario meminta seluruh pihak memperkuat pencegahan dan memastikan setiap laporan kekerasan mendapat penanganan sesuai ketentuan hukum. Menurutnya, dampak kekerasan tidak berhenti pada luka fisik, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi psikologis dan masa depan korban. Sebagai putra daerah Solok Selatan, Mario menilai masyarakat perlu membangun lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak. Ia juga mengingatkan agar kasus kekerasan tidak dianggap sebagai persoalan keluarga yang dapat diselesaikan begitu saja melalui perdamaian. “Kekerasan seksual merupakan tindak pidana serius. Karena itu, setiap kasus harus ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jangan sampai persoalan seperti ini dianggap sebagai persoalan biasa yang cukup diselesaikan dengan perdamaian semata,” tegas Mario, Jumat (2/10/2026). Mario Tekankan Penegakan UU TPKS Mario mengatakan aparat dan pihak terkait perlu menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS sebagai dasar penanganan. Undang-undang tersebut mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual. Di antaranya pelecehan seksual nonfisik dan fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual hingga kekerasan seksual berbasis elektronik. Namun, Mario menegaskan penanganan perkara tidak cukup hanya mengejar pertanggungjawaban pelaku. Negara dan seluruh pihak terkait juga harus memastikan korban memperoleh perlindungan dan pendampingan. “Yang harus kita pikirkan bukan hanya bagaimana menghukum pelaku, tetapi juga bagaimana memastikan korban mendapatkan perlindungan, pendampingan, pemulihan, serta kesempatan untuk kembali menjalani kehidupan secara layak tanpa stigma,” ujarnya. Perdamaian Jangan Mengorbankan Hak Korban Mario turut mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan perdamaian sebagai jalan pintas dalam perkara kekerasan seksual. Terlebih jika korban merupakan anak, proses penyelesaian harus tetap mempertimbangkan keselamatan dan hak korban. Ia menilai tekanan untuk menjaga nama baik keluarga tidak boleh mengorbankan kepentingan anak. Korban juga tidak seharusnya menanggung beban untuk menyelesaikan persoalan yang dilakukan oleh orang dewasa. “Jangan sampai demi menjaga nama baik keluarga atau alasan lainnya, hak dan keselamatan korban justru dikorbankan. Anak adalah pihak yang harus kita lindungi, bukan pihak yang harus dibebani untuk menyelesaikan persoalan orang dewasa,” katanya. Selain itu, Mario meminta masyarakat berhati-hati terhadap pemberian uang atau imbalan yang berkaitan dengan upaya memengaruhi proses penegakan hukum. Menurutnya, penyelesaian setiap perkara harus berjalan dalam koridor peraturan perundang-undangan. Langkah tersebut penting untuk memastikan hak korban tetap terlindungi dan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Ancaman terhadap Anak Perlu Menjadi Evaluasi Mario juga menyoroti persoalan lain berupa ancaman pembunuhan dan tindakan penyerangan yang dilakukan orang dewasa hingga memasuki pekarangan rumah. Peristiwa tersebut menyasar anak dan pada akhirnya diselesaikan melalui jalan damai. Ia menilai kejadian seperti itu perlu menjadi bahan evaluasi bersama. Menurut Mario, lingkungan tempat anak tumbuh harus menghadirkan rasa aman, bukan ketakutan. “Ketika yang menjadi korban adalah anak, maka keselamatan dan masa depannya harus menjadi prioritas. Kita tidak ingin anak-anak tumbuh dalam ketakutan karena merasa lingkungan di sekitarnya tidak memberikan rasa aman,” ujarnya. Perlindungan Perempuan dan Anak Tanggung Jawab Bersama Mario yang telah dua periode menjadi Anggota DPRD Sumatera Barat menegaskan perlindungan perempuan dan anak tidak dapat dibebankan hanya kepada keluarga atau sekolah. Pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dunia usaha, keluarga dan masyarakat memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang aman. “Keamanan dan perlindungan anak adalah tanggung jawab kita bersama. Negara hadir untuk memberikan perlindungan, sementara masyarakat harus membangun lingkungan yang tidak memberikan ruang bagi kekerasan,” katanya. Karena itu, Mario mendorong Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dan seluruh pemangku kepentingan memperkuat program pencegahan kekerasan. Edukasi masyarakat, pendampingan korban serta sistem pelaporan yang mudah diakses juga perlu diperkuat. Ia berharap sistem tersebut berjalan secara berkelanjutan. Dengan demikian, korban dan keluarga tidak merasa takut ketika hendak melaporkan kekerasan yang mereka alami. Dorong Solok Selatan Jadi Kabupaten Ramah Perempuan dan Anak Mario berharap keberhasilan pembangunan Solok Selatan tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Kemampuan daerah menciptakan ruang hidup yang aman bagi perempuan dan anak juga harus menjadi indikator penting. “Mari kita jadikan Solok Selatan bukan hanya daerah yang maju pembangunannya, tetapi juga kabupaten yang ramah, aman dan memberikan rasa nyaman bagi perempuan dan anak. Tidak boleh ada toleransi terhadap kekerasan, dan tidak boleh ada anak yang merasa sendirian ketika menghadapi kekerasan,” pungkasnya. Menurut Mario, cita-cita menjadikan Solok Selatan sebagai Kabupaten Ramah Perempuan dan Anak membutuhkan komitmen lintas sektor. Penguatan keluarga, edukasi masyarakat, keberanian melapor, pendampingan korban dan penegakan hukum yang konsisten harus berjalan beriringan. “Melindungi perempuan dan anak bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga investasi moral untuk memastikan generasi Solok Selatan tumbuh dalam lingkungan yang aman, bermartabat dan penuh kasih,” tutup Mario Syahjohan. (*)