Pariaman, Javanusa—Pemerintah Kota Pariaman mencatat realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2024 sebesar Rp 644,3 miliar.
Namun, angka ini masih di bawah realisasi belanja yang mencapai Rp 648,1 miliar, sehingga menimbulkan defisit sekitar Rp 3,7 miliar.
Defisit tersebut ditutupi melalui penerimaan pembiayaan dari SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) tahun sebelumnya sebesar Rp7,3 miliar.
Setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 1 miliar untuk penyertaan modal, SILPA 2024 tercatat sebesar Rp 2,6 miliar.
Wakil Wali Kota Pariaman, Mulyadi, menyampaikan hal ini dalam rapat paripurna penyampaian pandangan akhir fraksi terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2024, Selasa (8/7/2025) di ruang rapat utama DPRD Kota Pariaman.
Menurut Mulyadi, evaluasi menyeluruh akan dilakukan terhadap seluruh program yang telah berjalan. Ia menekankan pentingnya monitoring berkelanjutan agar pengelolaan anggaran tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Kami ingin memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar bermanfaat. Pemantauan dan evaluasi harus dilakukan secara objektif untuk memperbaiki kelemahan serta melahirkan inovasi sejalan dengan arah pembangunan daerah dan nasional,” ujarnya.
Kolaborasi Eksekutif dan Legislatif Jadi Kunci
Mulyadi juga mengapresiasi sinergi yang telah terbangun antara pemerintah daerah dan DPRD. Ia menyebut kolaborasi ini sebagai fondasi untuk optimalisasi pemanfaatan anggaran ke depan.
Rapat paripurna ini ditutup dengan penandatanganan Nota Kesepakatan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 oleh Ketua DPRD Kota Pariaman, Muhajir Muslim. Pemerintah berharap seluruh proses selanjutnya berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Kami berharap evaluasi LKPD ini menjadi momentum penting untuk memperkuat transparansi dan tata kelola pemerintahan,” kata Mulyadi. (*/red)
