Padang, Javanusa—Pemerintah Kota Padang memperkuat pemahaman aparatur sipil negara (ASN) tentang ekonomi dan keuangan syariah.
Langkah ini bertujuan agar penerapan kebijakan di lingkungan pemerintah daerah tidak berhenti pada instruksi, tetapi tumbuh dari kesadaran bersama.
Penguatan literasi ekonomi keuangan syariah bagi ASN Kota Padang berlangsung di Aula Dinas Kesehatan Kota Padang, Rabu (9/9/2026).
Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir hadir dalam kegiatan tersebut bersama Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kota Padang Indra Noveri.
Perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) di lingkungan Pemerintah Kota Padang juga mengikuti kegiatan itu.
Maigus Nasir mengatakan Pemko Padang telah mulai menerapkan metode pengelolaan keuangan berbasis syariah sejak Juli 2026. Pemerintah daerah kemudian memperkuat penerapannya melalui edukasi kepada jajaran ASN.
“Sejak bulan Juli lalu, kita sudah menerapkan metode pengelolaan keuangan berbasis syariah. Alhamdulillah, Pemko Padang meraih penghargaan Terbaik 1 Anugerah Adinata Syariah 2026 tingkat Provinsi Sumatera Barat,” kata Maigus Nasir.
Penghargaan tersebut menjadi salah satu capaian Pemko Padang dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Gubernur Sumatera Barat menyerahkan penghargaan itu saat peringatan 17 Agustus lalu.
Menurut Maigus, capaian tersebut perlu diikuti dengan penguatan pemahaman di internal pemerintahan. Karena itu, edukasi menjadi bagian penting dalam memastikan kebijakan berjalan secara konsisten.
ASN Diminta Pahami Prinsip Keuangan Syariah
Pemko Padang menilai penerapan prinsip syariah membutuhkan pemahaman yang seragam di antara aparatur. Kurangnya literasi dapat membuat penerapan prinsip tersebut belum berjalan optimal.
Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah ingin membangun pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengelolaan keuangan berbasis syariah. Materi yang diperoleh juga diharapkan dapat diterapkan dalam lingkungan kerja masing-masing.
Maigus menegaskan kebijakan tersebut tidak boleh berjalan hanya karena instruksi dari pemerintah. Ia ingin setiap jajaran memahami alasan dan pentingnya penerapan sistem keuangan syariah.
“Kita ingin kebijakan ini berjalan bukan sekadar karena pendekatan power atau perintah, melainkan karena seluruh jajaran memiliki pemahaman yang sama bahwa pengelolaan berbasis syariah ini adalah hal penting yang harus kita tindak lanjuti bersama,” ujarnya.
Perwakilan OPD dan Perumda Jadi Penggerak
Pemko Padang juga memberikan tanggung jawab lanjutan kepada peserta kegiatan. Perwakilan OPD dan Perumda diminta menyampaikan kembali materi literasi keuangan syariah kepada lingkungan kerja masing-masing.
Sosialisasi tersebut diharapkan berlangsung secara berkelanjutan. Dengan cara itu, pemahaman mengenai ekonomi dan keuangan syariah dapat berkembang lebih luas di lingkungan pemerintah daerah.
Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen Pemko Padang di bawah kepemimpinan Wali Kota Fadly Amran. Pemerintah daerah ingin kebijakan dan tata kelola pemerintahan berjalan selaras dengan nilai agama dan budaya yang menjadi landasan masyarakat Kota Padang. (*)
