Jakarta, Javanusa—Badan Gizi Nasional (BGN) kembali memperluas jangkauan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mengaktifkan 953 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru di 34 provinsi.
Penambahan dapur tersebut diproyeksikan menjangkau sekitar 1,5 juta penerima manfaat di berbagai wilayah Indonesia.
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menegaskan perluasan layanan MBG tidak hanya mengejar peningkatan jumlah penerima. BGN juga memastikan setiap dapur memenuhi kebutuhan masyarakat dan mampu memberikan pelayanan secara optimal.
“Kami berjanji untuk mengaktivasi dapur yang telah terdaftar di portal mitra secara bertahap dan berhati-hati, dengan mengutamakan asas kebermanfaatan dan kebutuhan penerima manfaat,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (4/11).
BGN Utamakan Kesiapan Dapur dan Keamanan Pangan
Agustina menjelaskan, BGN menerapkan sejumlah pertimbangan sebelum mengaktifkan SPPG baru. Kesiapan infrastruktur, ketersediaan tenaga pelaksana, serta kemampuan produksi dan distribusi makanan menjadi faktor utama.
BGN juga memastikan setiap dapur mampu menjalankan pelayanan sesuai standar tata kelola keamanan pangan.
“Dapur baru yang kami aktivasi adalah dapur yang dapat membuktikan kesiapannya, baik secara infrastruktur maupun personel, mampu melakukan produksi dan penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) sesuai tata kelola keamanan pangan,” jelasnya.
Selain kesiapan operasional, setiap SPPG wajib memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi. Salah satunya melalui kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk menjamin kelayakan lingkungan pengolahan makanan.
Aktivasi SPPG Berlanjut hingga November 2026
Perluasan layanan MBG berlangsung secara bertahap. Pada Oktober 2026, BGN telah menginisiasi aktivasi 1.460 SPPG yang tersebar di 32 provinsi.
Seluruh dapur tersebut berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta wilayah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi.
Memasuki November, BGN melanjutkan program dengan mengaktifkan 953 SPPG di 34 provinsi. BGN juga merencanakan aktivasi SPPG baru dalam jumlah serupa pada pekan berikutnya.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses makanan bergizi sekaligus meningkatkan pemerataan pelayanan di berbagai daerah.
Ibu Hamil, Balita, dan Santri Jadi Prioritas
BGN mengarahkan perluasan SPPG ke wilayah yang membutuhkan perhatian lebih dalam pemenuhan gizi masyarakat. Daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi serta kawasan 3T menjadi sasaran utama.
Kelompok penerima manfaat prioritas mencakup ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta santri di lingkungan pesantren.
“Dapur-dapur ini kami arahkan ke daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi serta daerah tertinggal, terdepan dan terluar. Prioritas penerima manfaat meliputi ibu hamil, ibu menyusui, balita serta santri di lingkungan pesantren,” jelas Arum.
Penentuan lokasi tersebut bertujuan agar program MBG menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan pemenuhan gizi secara lebih intensif.
BGN Tegaskan Aktivasi SPPG Tanpa Pungutan
BGN juga mengingatkan calon mitra dan masyarakat agar mengikuti seluruh mekanisme aktivasi melalui sistem resmi. Proses tersebut tidak memerlukan pembayaran kepada pihak mana pun.
Agustina menegaskan bahwa masyarakat perlu mewaspadai pihak yang mengatasnamakan BGN untuk meminta imbalan dalam proses pembukaan dapur MBG.
“Pembukaan SPPG berjalan lewat sistem. Tidak ada pihak yang berwenang mengatasnamakan BGN untuk meminta ketidakseimbangan. Jika Bapak dan Ibu berbohong, simpan buktinya dan laporkan kepada pihak berwajib,” tegasnya.
BGN akan melanjutkan aktivasi SPPG secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan kesiapan operasional setiap wilayah.
Dukungan pemerintah daerah, pesantren, dan media juga diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan program. Dengan demikian, perluasan MBG dapat berjalan lebih merata dan menjangkau penerima manfaat secara tepat sasaran. (*)
