Jayapura, Javanusa—Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat tata kelola keamanan pangan dan perlindungan tenaga kerja dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua.
Komitmen ini ditegaskan dalam rapat koordinasi percepatan sertifikasi standar keamanan pangan serta peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Provinsi Papua di Jayapura, Kamis (30/4).
Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah III BGN, Ranto, menegaskan komitmen lembaganya untuk memperbaiki tata kelola keamanan pangan. Ia juga memastikan seluruh tenaga kerja dalam Program MBG memperoleh perlindungan kerja yang layak.
“Kami terus memperbaiki tata kelola keamanan pangan dan mendorong tenaga kerja dalam Program MBG mendapat perlindungan,” ujar Ranto.
Selain itu, BGN meminta seluruh mitra segera mendaftarkan pekerja ke BPJS Ketenagakerjaan. Langkah ini penting untuk melindungi relawan dan tenaga kerja di SPPG.
Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Kunci
Rapat koordinasi melibatkan pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, BPOM, BPJS Ketenagakerjaan, yayasan mitra, dan pengelola SPPG. Kolaborasi lintas sektor ini memastikan layanan MBG berjalan sesuai standar keamanan pangan dan keselamatan kerja.
Kepala KPPG Jayapura, Jimmy, menegaskan sinergi antarpemangku kepentingan menjadi kunci menjaga kualitas layanan MBG di Papua. Saat ini, terdapat 81 SPPG yang beroperasi di Papua. Sebanyak 79 SPPG sudah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Menurut Jimmy, capaian ini menunjukkan komitmen kuat pengelola dapur MBG dalam menghadirkan layanan yang sehat dan bersih.
“Ke depan, kami berharap seluruh SPPG segera melengkapi sertifikasi agar layanan MBG semakin optimal,” ujar Jimmy.
Dinas Kesehatan Perkuat Pengawasan
Dinas Kesehatan Provinsi Papua terus mendampingi pemenuhan standar kesehatan lingkungan di setiap SPPG. Pengawasan dilakukan sejak tahap pembangunan hingga operasional dapur.
Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan Kerja dan Olahraga, Ferry Maitindom, menyebut pengawasan mencakup kelayakan lokasi, bangunan dapur, hingga kesiapan pengelola.
“Dinas Kesehatan mendorong seluruh SPPG segera melengkapi SLHS untuk menjamin keamanan pangan,” ujar Ferry.
Kepesertaan BPJS Masih Perlu Dipercepat
Selain aspek keamanan pangan, rapat juga menyoroti perlindungan relawan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Dari 81 SPPG di Papua, baru 37 yang terdaftar sebagai peserta.
Karena itu, BGN terus mendorong percepatan kepesertaan agar seluruh relawan memperoleh perlindungan kerja yang optimal.
Pemprov Serahkan Kantor KPPG Jayapura
Dalam rangkaian kegiatan, Pemerintah Provinsi Papua menyerahkan Kantor KPPG Jayapura secara simbolis. Penyerahan ini disambut positif oleh Kepala KPPG Jayapura.
Jimmy menyebut keberadaan kantor baru akan mendukung pelaksanaan tugas pemenuhan gizi di Papua.
“Kami sangat senang karena kini memiliki kantor yang dapat menunjang tugas pemenuhan gizi anak,” ujar Jimmy. (*/red)
