Jaksa Agung Serahkan Rp 13,25 Triliun Hasil Korupsi CPO ke Negara, Presiden Prabowo: Prabowo: Ini Langkah Tegas Lawan Korupsi

Penulis -

Senin, 20 Oktober 2025 - 18:33 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 13,25 triliun hasil korupsi CPO dari Kejagung kepada Kemenkeu di Gedung Utama Kompleks Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Senin (20/10/2025). (Foto: BPMI Setpres)

Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 13,25 triliun hasil korupsi CPO dari Kejagung kepada Kemenkeu di Gedung Utama Kompleks Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Senin (20/10/2025). (Foto: BPMI Setpres)

Jakarta, Javanusa—Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 13,25 triliun dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya, dari Kejaksaan Agung (Kejagung) kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Acara tersebut digelar di Gedung Utama Kompleks Kejaksaan Agung RI, Jakarta, pada Senin (20/10/2025).

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi dan penghargaan tinggi kepada seluruh jajaran Kejaksaan Agung atas kerja keras dan komitmennya dalam upaya pemberantasan korupsi.

Kepala Negara menyebut, penyerahan uang pengganti tersebut merupakan langkah penting dalam memperkuat integritas dan menegakkan keadilan ekonomi di Indonesia.

“Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua jajaran, terutama Kejaksaan Agung yang telah dengan gigih bekerja keras untuk bertindak melawan korupsi, manipulasi, penyelewengan,” ujar Presiden.

Sementara itu dalam laporannya, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan terkait hasil penegakan hukum dan pemulihan kerugian negara dalam perkara korupsi di sektor ekspor CPO.

Ia menegaskan perkara ini melibatkan sejumlah korporasi besar, yaitu Wilmar Group, Musim Mas Group, dan Permata Hijau Group, dengan total kerugian perekonomian negara mencapai Rp 17 triliun.

“Bahwa kejaksaan telah melakukan satu penuntutan kepada grup korporasi yaitu Wilmar Group dan Musim Mas Group, serta Permata Hijau Group. Total kerugian perekonomian negara itu Rp 17 triliun. Dan hari ini kami akan serahkan sebesar 13,255 (triliun),” jelas Jaksa Agung.

Lebih lanjut, Jaksa Agung memaparkan masih terdapat selisih sekitar Rp 4,4 triliun yang akan dibayarkan melalui mekanisme penundaan dengan jaminan aset perusahaan.

Jaksa Agung pun menegaskan langkah Kejaksaan Agung dalam memulihkan kerugian negara merupakan bagian dari upaya menegakkan keadilan ekonomi demi kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga :  Bupati Hamsuardi Serukan ASN Pasbar Jadi Teladan dan Tingkatkan Kapasitas

“Kejaksaan dalam mengungkap pemulihan kerugian negara merupakan suatu wujud upaya kejaksaan dalam menegakkan keadilan ekonomi yang semuanya ditujukan hanya untuk kemakmuran rakyat,” ujar Jaksa Agung.

Acara penyerahan ini menjadi momentum penting yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menegakkan hukum dan memulihkan keuangan negara dari tindak pidana korupsi.

Turut hadir dalam acara tersebut Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh. (*/BPMI Setpres)

Berita Terkait

Kementan Siapkan 2,5 Juta Dosis Semen Beku pada 2027, Sasar 36 Provinsi
HUT ke-81 Brimob Polri, Kapolri Suyudi Ario Seto Tekankan Pengabdian Humanis kepada Masyarakat
MagangHub Kemenhaj 2026 Resmi Dimulai, 838 Peserta Terpilih dari 15.332 Pelamar
MUI Ungkap 3 Alasan Vape Diharamkan, Mulai dari Bahaya Kesehatan hingga Penyalahgunaan Narkotika
BMKG Luncurkan 5 Buku Geofisika, Perkuat Mitigasi Gempa dan Pembangunan Tahan Bencana
BGN Mulai Grading Dapur SPPG, Pulau Jawa Jadi Wilayah Pertama Penataan MBG
Kemenag Siapkan Rp2,38 Triliun untuk Digitalisasi dan Revitalisasi Ribuan Madrasah
Komisi III DPR Minta Kapolri Jerat Tersangka Penyadapan Ilegal dengan Pasal Makar

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 20:37 WIB

Fadly Amran Usulkan Pengembangan Muaro Padang hingga Optimalisasi Kampung Nelayan ke Wamen KKP

Rabu, 18 November 2026 - 19:23 WIB

Perkuat Daya Tarik Wisata, Fadly Amran dan Wadan Kodaeral II Padang Bahas Penataan Tugu Merpati

Rabu, 18 November 2026 - 19:03 WIB

Fadly Amran Apresiasi Program IAS Anak Indonesia, Kenalkan Dunia Penerbangan kepada Pelajar

Rabu, 18 November 2026 - 18:15 WIB

Bukan Sekadar Expo! SIVE 2026 Perkuat Kolaborasi Vokasi, Industri dan UMKM, Tuai Apresiasi Kepala BPSDMI

Rabu, 18 November 2026 - 11:21 WIB

25 Orang Pemuda Lubuk Kilangan Ditempa Pelatihan K3 Umum

Selasa, 17 November 2026 - 22:07 WIB

Fadly Amran Dukung Padang Jadi Tuan Rumah Munas XII KAHMI 2027

Selasa, 17 November 2026 - 20:35 WIB

Perkuat Budaya Literasi, Dinas Perpustakaan Pessel Gandeng UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Selasa, 17 November 2026 - 20:07 WIB

Wali Kota Fadly Amran Resmikan Masjid Al Furqan, Dorong Jadi Pusat Kegiatan Masyarakat

Berita Terbaru