Jakarta, Javanusa—Badan Gizi Nasional (BGN) memanfaatkan masa libur sekolah pertengahan tahun untuk membenahi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Selama distribusi kepada peserta didik dihentikan sementara, lembaga tersebut akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap layanan, memperkuat basis data penerima manfaat, serta menata ulang sistem operasional agar program berjalan lebih tepat sasaran.
Wakil Kepala sekaligus Juru Bicara BGN, Agustina Arumsari, mengatakan langkah tersebut menjadi bagian dari strategi peningkatan kualitas pelaksanaan MBG secara nasional.
Menurut Arum, BGN telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selama periode libur sekolah dalam pelaksanaan Program MBG Tahun Anggaran 2026.
“Masa libur sekolah menjadi kesempatan bagi BGN untuk melakukan penataan ulang tata kelola program, meningkatkan standar operasional, memperkuat kualitas data, serta memastikan program MBG semakin tepat sasaran dan efektif dalam menjangkau kelompok yang membutuhkan intervensi pemerintah,” ujar Arum dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Penyesuaian operasional tersebut mengikuti kalender pendidikan nasional. Distribusi MBG kepada siswa akan menyesuaikan masa libur sekolah yang berlangsung mulai 22 Juni hingga 13 Juli 2026.
BGN menilai periode tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas program sekaligus mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia.
Evaluasi SPPG Jadi Prioritas
Selama masa jeda layanan kepada peserta didik, BGN akan melakukan evaluasi terhadap operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.
Peninjauan tersebut mencakup kualitas layanan, kapasitas produksi makanan, kelayakan sarana dan prasarana, serta kesesuaian sasaran penerima manfaat.
“Penataan ini bukan sekadar efisiensi anggaran, tetapi juga upaya memastikan setiap sumber daya yang dimiliki negara benar-benar memberikan manfaat optimal bagi kelompok yang membutuhkan,” kata Arum.
Selain itu, BGN akan menilai efektivitas operasional setiap SPPG, termasuk kemampuan layanan dan cakupan penerima manfaat yang telah dijangkau.
Data Penerima Manfaat Diperbarui
Di saat yang sama, BGN juga memperkuat proses pemutakhiran data penerima manfaat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bantuan gizi tersalurkan kepada kelompok yang paling membutuhkan.
Arum menjelaskan, pihaknya telah mengidentifikasi sejumlah sekolah yang dinilai mampu memenuhi kebutuhan gizi peserta didik secara mandiri. Informasi tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan MBG ke depan.
“Kami terus memperbaiki kualitas data karena data yang akurat menjadi dasar utama dalam pengambilan kebijakan. Tujuan akhirnya adalah memastikan bantuan gizi diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan,” ujarnya.
Hasil pemutakhiran data nantinya akan membantu pemerintah memperkuat fokus intervensi kepada kelompok prioritas, seperti anak-anak di wilayah rentan, masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), ibu hamil, ibu menyusui, serta balita.
Siapkan Skema Khusus untuk Daerah 3T
Sebagai bagian dari perbaikan sistem, BGN juga tengah menyiapkan model pengelompokan atau klasterisasi SPPG berdasarkan karakteristik masing-masing wilayah.
Kebijakan tersebut dirancang agar pelaksanaan MBG dapat menyesuaikan kondisi geografis, kepadatan penduduk, hingga tantangan distribusi yang berbeda antara daerah perkotaan dan kawasan 3T.
“Setiap daerah memiliki kebutuhan dan kondisi yang berbeda. Karena itu, model operasional yang diterapkan juga harus adaptif agar pelayanan MBG dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan,” jelas Arum.
BGN menegaskan bahwa penataan operasional selama masa libur sekolah tidak mengurangi komitmen pemerintah terhadap Program Makan Bergizi Gratis.
Sebaliknya, langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat fondasi program agar pelaksanaannya semakin berkualitas, tepat sasaran, dan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan status gizi masyarakat Indonesia. (*/red)
