Jakarta, Javanusa—Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setelah mengevaluasi sejumlah insiden keamanan pangan.
Langkah ini untuk memastikan setiap dapur pelaksana mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) demi melindungi kesehatan para penerima manfaat.
Penguatan tata kelola keamanan pangan menjadi tindak lanjut atas hasil evaluasi BGN terhadap beberapa laporan dugaan keracunan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono atau Mas Dar, mengatakan setiap laporan langsung ditangani dengan menghentikan sementara operasional SPPG yang bersangkutan.
Selanjutnya, sampel makanan diperiksa di laboratorium oleh Dinas Kesehatan di bawah pengawasan Kementerian Kesehatan sebelum investigasi dilakukan untuk mengetahui penyebab kejadian.
“Setiap kejadian itu, satu dapurnya disuspend, kemudian makanannya itu kemudian dicek di lab oleh Dinas Kesehatan, di bawah pengawasan dari Kementerian Kesehatan, kita akan cari tahu gitu, kemudian KaSPPG-nya kami copot, dan kemudian kita investigasi, sebetulnya keracunannya karena apa,” jelas Mas Dar.
Menurutnya, setiap dugaan keracunan dipandang sebagai kejadian serius karena menyangkut keselamatan dan kesehatan penerima manfaat, terutama anak-anak.
Karena itu, BGN menerapkan prinsip zero tolerance terhadap setiap kasus keracunan sekaligus memperkuat sistem pengawasan agar insiden serupa tidak kembali terjadi.
Ketidakpatuhan SOP Masih Ditemukan
Hasil evaluasi BGN menunjukkan masih ada pelaksanaan SOP yang belum sesuai ketentuan. Salah satu temuan ialah proses memasak yang dilakukan lebih cepat dari jadwal yang telah ditetapkan.
Mas Dar menjelaskan, setiap dapur memiliki sistem pencatatan waktu kerja yang mengatur tahapan persiapan, pemotongan bahan, hingga proses memasak. Sistem tersebut memungkinkan BGN memantau apakah seluruh prosedur dijalankan sesuai standar.
“Kami melihat beberapa sebab, ini kita ngomong lebih umum, ada yang misalnya SOP-nya, dia masaknya kecepatan. Kalau di Papua, kita lihat dari lock, lock dapurnya itu kan, kita ada sistem locknya, dia kapan persiapan, kapan nyacah, kapan dimasak, itu ada,” ujarnya.
Unsur Kesengajaan Akan Diproses Hukum
BGN menilai disiplin menjalankan SOP menjadi faktor utama dalam menjaga kualitas sekaligus keamanan makanan yang disalurkan melalui Program Makan Bergizi Gratis.
Atas dasar itu, pengawasan terhadap seluruh operasional SPPG akan diperketat. Jika investigasi menemukan indikasi kesengajaan, sabotase, atau pelanggaran lain, BGN memastikan kasus tersebut akan diserahkan kepada aparat penegak hukum.
“Ini kan masalah kedisiplinan. Nah ini kita lagi cari formula. Kalau memang ada unsur-unsur lain, ya misalnya ada unsur kesengajaan, sabotase, dan lain-lain, kami tidak segan-segan untuk kemudian diperiksa oleh pihak kepolisian, dan memang kalau ada, ya kita serahkan semua,” tegasnya. (*)
