Jakarta, Javanusa—BMKG memastikan fenomena El Nino 2026 telah memasuki fase kuat dan berpotensi berkembang menjadi sangat kuat dalam beberapa bulan ke depan.
Kondisi ini diperkirakan memicu musim kemarau yang lebih panjang dan lebih kering di sebagian besar wilayah Indonesia, sehingga meningkatkan ancaman kekeringan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga gangguan pada berbagai sektor strategis.
Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menyampaikan kondisi tersebut saat rapat terbatas mengenai Penanganan Cuaca Ekstrem dan Penanganan Bencana yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (28/7/2026).
Menurut Faisal, El Nino dinyatakan aktif ketika suhu permukaan laut di wilayah tengah Samudra Pasifik meningkat lebih dari 0,5 derajat Celsius. Berdasarkan pemantauan BMKG, indikator tersebut kini telah melampaui ambang batas.
“El Nino itu terjadi ketika suhu di permukaan laut, tepatnya di tengah Samudra Pasifik, naik lebih tinggi dari 0,5 derajat Celsius. Jika sudah melewati batas itu, kita mengatakan sudah masuk dalam kondisi El Nino aktif. Nah, untuk saat ini kondisinya sudah masuk ke El Nino Kuat. Jadi kita perlu mengantisipasinya,” kata Faisal.
BMKG juga mencatat Indian Ocean Dipole (IOD) masih berada pada fase netral. Namun, fenomena tersebut diperkirakan bergeser ke fase positif pada periode September hingga Desember 2026 yang dapat memperkuat dampak musim kemarau.
Sementara itu, puncak musim kemarau diprediksi terjadi pada Agustus di sekitar 48,84 persen wilayah Indonesia, kemudian berlanjut pada September dengan cakupan sekitar 25,41 persen wilayah.
Presiden Instruksikan Antisipasi Kekeringan
Dalam rapat yang dihadiri sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, pemerintah membahas langkah antisipasi terhadap dampak El Nino, terutama risiko kekeringan, karhutla, dan bencana hidrometeorologi lainnya.
Presiden Prabowo Subianto mengarahkan seluruh kementerian dan lembaga agar memperkuat upaya menjaga ketersediaan air sekaligus mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau.
Menindaklanjuti arahan tersebut, BMKG menetapkan dua fokus utama dalam strategi mitigasi nasional.
“Antisipasi kemarau yang bersamaan dengan El Nino di tahun ini ada dua fokus utama. Pertama, terkait dengan ketersediaan air melalui pengisian waduk-waduk dengan metode modifikasi cuaca dan lain sebagainya. Kedua, untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui pembasahan pada lahan-lahan yang rentan atau sudah terbakar,” ujar Faisal.
Lima Provinsi Jadi Prioritas Pengawasan
BMKG memperkirakan risiko kebakaran hutan dan lahan mulai meningkat sejak Juli dan mencapai puncaknya pada Agustus hingga September 2026.
Wilayah dengan potensi tertinggi diprediksi meluas di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Karena itu, BMKG menetapkan lima provinsi sebagai prioritas pengawasan, yakni Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jambi.
Selain menghadapi musim kemarau, pemerintah juga mulai mempersiapkan langkah mitigasi untuk menghadapi potensi bencana hidrometeorologi basah menjelang akhir tahun.
“Jadi, tidak hanya terkait dengan kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan, tetapi juga bencana-bencana hidrometeorologi basah. Ini sekaligus sebagai persiapan kita untuk menghadapi akhir tahun nanti ketika hujan kembali datang, di mana akan ada ancaman bencana hidrometeorologi basah seperti siklon tropis dan sebagainya.”
Operasi Modifikasi Cuaca Terus Diperkuat
BMKG bersama kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terus memperluas pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sebagai langkah pencegahan dampak El Nino.
Pelaksanaan OMC mengacu pada data meteorologi, tinggi muka air tanah di kawasan gambut, serta pemantauan titik panas atau hotspot agar intervensi dilakukan secara tepat sasaran.
“Kita menjaga agar permukaan air tetap pada kondisi normalnya sehingga gambut tetap jenuh basah dan tidak mudah terbakar,” jelas Faisal.
Selain mencegah karhutla, OMC juga dimanfaatkan untuk menjaga pasokan air di sejumlah waduk strategis. Salah satu lokasi pelaksanaannya berada di kawasan Danau Toba guna mempertahankan tinggi muka air untuk irigasi, penyediaan air bersih, serta operasional pembangkit listrik tenaga air (PLTA).
BMKG Berikan Rekomendasi untuk Berbagai Sektor
Menghadapi dampak El Nino, BMKG menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah dan pemangku kepentingan.
Pada sektor pengelolaan lahan, BMKG mendorong peningkatan pemantauan hotspot, patroli terpadu, pembasahan lahan gambut, pembangunan sekat kanal, serta penegakan hukum terhadap pembakaran lahan.
Di bidang kesehatan, BMKG merekomendasikan penguatan pemantauan kualitas udara, pengembangan sistem peringatan dini berbasis konsentrasi PM2.5, peningkatan kapasitas fasilitas kesehatan, dan pengawasan terhadap kenaikan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).
Untuk sektor pertanian dan pangan, BMKG menyarankan percepatan masa tanam sebelum puncak defisit air, penggunaan varietas tanaman berumur genjah, prioritas distribusi air pada fase pertumbuhan kritis, serta pembatasan pembukaan lahan di wilayah yang sangat rawan kekeringan.
Pada sektor ekonomi, BMKG menilai prediksi musim perlu dimanfaatkan dalam penyusunan kebijakan pengendalian inflasi pangan, pemantauan produksi, serta koordinasi ketahanan pangan nasional.
Sementara itu, di sektor energi, BMKG mendorong pengelolaan waduk berbasis prakiraan cuaca agar pasokan air tetap optimal bagi PLTA, irigasi, dan kebutuhan masyarakat. Diversifikasi energi melalui pemanfaatan PLTG, PLTU, tenaga surya, dan angin juga menjadi bagian dari strategi adaptasi menghadapi El Nino.
BMKG menegaskan koordinasi lintas sektor dan pemanfaatan informasi meteorologi, klimatologi, serta geofisika menjadi kunci untuk memperkuat kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi dampak El Nino, menjaga ketahanan sumber daya air, serta menekan risiko kebakaran hutan dan lahan di berbagai daerah. (*)
