Pasbar, Javanusa—Kolaborasi antar lintas instansi sangat diperlukan dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem. Karena setiap program penanggulangan kemiskinan esktrem sudah ada di masing-masing OPD serta beberapa program lainnya di Baznas.
Hal itu disampaikan Wakil Bupati Pasaman Barat Risnawanto saat Rakor Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Pasbar, Rabu (20/9/2023).
Rakor yang digelar di Aula Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Pasbar ini dalam rangka penajaman program penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Pasbar.
Wabup Risnawanto melanjutkan penanggulangan kemiskinan merupakan program prioritas daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pasbar 2021-2026, yang merupakan Indikator Kinerja Utama, Nomor 25: Persentase Penduduk Miskin, ditargetkan pada tahun 2026, berada pada angka maksimal 6,58 persen.
Walaupun pada publikasi terbaru tahun 2022, angka kemiskinan Pasaman Barat telah berada pada angka 6,93 persen.
Namun melihat pola perkembangan antar waktu yang mengalami fluktuatif, perlu upaya agar penanggulangan kemiskinan tetap pada tren penurunan.
“Apalagi, pada kondisi abnormal, seperti tahun 2020-2021 pandemi Covid-19 melanda tatanan global, mengakibatkan program penanggulangan kemiskinan yang telah direncanakan tidak jarang harus dilakukan reformasi ulang,” katanya.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
