Bukan Cuma Modal, Muhidi Sebut 4 Bekal Penting agar UMKM Mampu Berkembang

Penulis - Redaksi

Selasa, 29 September 2026 - 07:29 WIB

URL berhasil dicopy

Ketua DPRD Sumbar Muhidi saat menjadi pemateri dalam Bimtek Peningkatan Kapasitas Pengusaha UMKM Angkatan XVI di Aula PLUT KUMKM, Senin (28/9/2026). (Foto: Ist)

Padang, Javanusa—Modal finansial bukan satu-satunya penentu keberhasilan usaha. Ketua DPRD Sumatera Barat (Sumbar) Muhidi menyebut pengetahuan, keterampilan, relasi, dan kepercayaan sebagai bekal penting yang perlu dimiliki pelaku UMKM untuk menjaga keberlangsungan bisnis.

Pesan itu disampaikan Muhidi saat menjadi pemateri dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Pengusaha UMKM Angkatan XVI di Aula Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM (PLUT KUMKM), Senin (28/9/2026).

Menurut Muhidi, modal tetap memiliki peran penting dalam memulai maupun mengembangkan usaha. Namun, kemampuan mengelola peluang dan membangun hubungan bisnis juga menentukan daya tahan sebuah usaha.

Pengetahuan dan Keterampilan Jadi Investasi

Muhidi menjelaskan pengetahuan dan keterampilan dapat menjadi investasi jangka panjang bagi pelaku UMKM. Keduanya membantu pengusaha memahami perubahan pasar sekaligus menentukan langkah usaha dengan lebih tepat.

Ia menilai nilai investasi tersebut dapat terus berkembang seiring bertambahnya pengalaman.

“Investasi yang membuat kita sukses tanpa modal, adalah investasi pengetahuan dan skill,” kata Muhidi.

Karena itu, pelaku UMKM perlu terus meningkatkan kemampuan. Pengetahuan yang kuat juga dapat membantu pengusaha melihat peluang baru di tengah persaingan bisnis yang terus berubah.

Relasi Membuka Peluang Kerja Sama

Selain kompetensi, Muhidi menekankan pentingnya membangun jaringan. Hubungan yang baik dengan berbagai pihak dapat membuka kesempatan kerja sama dan mendukung pengembangan usaha.

Menurutnya, pelaku UMKM tidak dapat mengandalkan kemampuan bisnis semata. Jaringan yang luas juga dapat menjadi pintu masuk untuk menemukan mitra dan peluang baru.

“Apabila hubungan baik dengan siapapun terjaga dengan baik, bisa saja mereka bekerjasama dengan kita untuk mengembangkan usaha,” ujarnya.

Kepercayaan Menentukan Reputasi Usaha

Muhidi juga mengingatkan pelaku UMKM agar menjaga kepercayaan yang telah dibangun dengan pelanggan maupun mitra bisnis.

Kepercayaan, kata dia, membutuhkan proses panjang. Karena itu, pengusaha perlu menjaga kualitas produk dan konsistensi layanan agar kepercayaan tersebut tetap terpelihara.

“Membangun kepercayaan terhadap orang lain butuh waktu, maka mari kita jaga dengan baik. Apabila orang sudah percaya dengan produk kita, maka mari kita pertahankan,” ajaknya.

Bagi pelaku usaha, reputasi menjadi bagian penting dalam mempertahankan hubungan dengan konsumen. Kepercayaan yang terjaga juga dapat mendukung keberlangsungan bisnis dalam jangka panjang.

Waktu dan Kesehatan Juga Perlu Dijaga

Muhidi turut mengingatkan bahwa waktu dan kesehatan merupakan bagian dari investasi yang tidak kalah penting. Keduanya menjadi modal bagi pengusaha untuk tetap produktif dan mengembangkan bisnis.

Ia menilai pengusaha perlu menjaga keseimbangan tersebut agar memiliki energi dan kesempatan untuk menjalankan usaha secara berkelanjutan.

Bimtek Peningkatan Kapasitas Pengusaha UMKM Angkatan XVI menjadi bagian dari rangkaian program pengembangan kapasitas pelaku UMKM sepanjang 2026.

Dari 19 angkatan yang direncanakan tahun ini, kegiatan tersebut telah mencapai angkatan ke-XVI. Program itu diarahkan untuk memperkuat kemampuan pelaku UMKM dalam menghadapi berbagai tantangan sekaligus memanfaatkan peluang di dunia usaha. (*)

Berita Terkait

Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Solsel, Mario Syahjohan Minta UU TPKS Ditegakkan Solsel, Javanusa—Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah hukum Polres Solok Selatan (Solsel) mendapat perhatian serius dari Anggota DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Mario Syahjohan. Mario meminta seluruh pihak memperkuat pencegahan dan memastikan setiap laporan kekerasan mendapat penanganan sesuai ketentuan hukum. Menurutnya, dampak kekerasan tidak berhenti pada luka fisik, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi psikologis dan masa depan korban. Sebagai putra daerah Solok Selatan, Mario menilai masyarakat perlu membangun lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak. Ia juga mengingatkan agar kasus kekerasan tidak dianggap sebagai persoalan keluarga yang dapat diselesaikan begitu saja melalui perdamaian. “Kekerasan seksual merupakan tindak pidana serius. Karena itu, setiap kasus harus ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jangan sampai persoalan seperti ini dianggap sebagai persoalan biasa yang cukup diselesaikan dengan perdamaian semata,” tegas Mario, Jumat (2/10/2026). Mario Tekankan Penegakan UU TPKS Mario mengatakan aparat dan pihak terkait perlu menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS sebagai dasar penanganan. Undang-undang tersebut mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual. Di antaranya pelecehan seksual nonfisik dan fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual hingga kekerasan seksual berbasis elektronik. Namun, Mario menegaskan penanganan perkara tidak cukup hanya mengejar pertanggungjawaban pelaku. Negara dan seluruh pihak terkait juga harus memastikan korban memperoleh perlindungan dan pendampingan. “Yang harus kita pikirkan bukan hanya bagaimana menghukum pelaku, tetapi juga bagaimana memastikan korban mendapatkan perlindungan, pendampingan, pemulihan, serta kesempatan untuk kembali menjalani kehidupan secara layak tanpa stigma,” ujarnya. Perdamaian Jangan Mengorbankan Hak Korban Mario turut mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan perdamaian sebagai jalan pintas dalam perkara kekerasan seksual. Terlebih jika korban merupakan anak, proses penyelesaian harus tetap mempertimbangkan keselamatan dan hak korban. Ia menilai tekanan untuk menjaga nama baik keluarga tidak boleh mengorbankan kepentingan anak. Korban juga tidak seharusnya menanggung beban untuk menyelesaikan persoalan yang dilakukan oleh orang dewasa. “Jangan sampai demi menjaga nama baik keluarga atau alasan lainnya, hak dan keselamatan korban justru dikorbankan. Anak adalah pihak yang harus kita lindungi, bukan pihak yang harus dibebani untuk menyelesaikan persoalan orang dewasa,” katanya. Selain itu, Mario meminta masyarakat berhati-hati terhadap pemberian uang atau imbalan yang berkaitan dengan upaya memengaruhi proses penegakan hukum. Menurutnya, penyelesaian setiap perkara harus berjalan dalam koridor peraturan perundang-undangan. Langkah tersebut penting untuk memastikan hak korban tetap terlindungi dan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Ancaman terhadap Anak Perlu Menjadi Evaluasi Mario juga menyoroti persoalan lain berupa ancaman pembunuhan dan tindakan penyerangan yang dilakukan orang dewasa hingga memasuki pekarangan rumah. Peristiwa tersebut menyasar anak dan pada akhirnya diselesaikan melalui jalan damai. Ia menilai kejadian seperti itu perlu menjadi bahan evaluasi bersama. Menurut Mario, lingkungan tempat anak tumbuh harus menghadirkan rasa aman, bukan ketakutan. “Ketika yang menjadi korban adalah anak, maka keselamatan dan masa depannya harus menjadi prioritas. Kita tidak ingin anak-anak tumbuh dalam ketakutan karena merasa lingkungan di sekitarnya tidak memberikan rasa aman,” ujarnya. Perlindungan Perempuan dan Anak Tanggung Jawab Bersama Mario yang telah dua periode menjadi Anggota DPRD Sumatera Barat menegaskan perlindungan perempuan dan anak tidak dapat dibebankan hanya kepada keluarga atau sekolah. Pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dunia usaha, keluarga dan masyarakat memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang aman. “Keamanan dan perlindungan anak adalah tanggung jawab kita bersama. Negara hadir untuk memberikan perlindungan, sementara masyarakat harus membangun lingkungan yang tidak memberikan ruang bagi kekerasan,” katanya. Karena itu, Mario mendorong Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dan seluruh pemangku kepentingan memperkuat program pencegahan kekerasan. Edukasi masyarakat, pendampingan korban serta sistem pelaporan yang mudah diakses juga perlu diperkuat. Ia berharap sistem tersebut berjalan secara berkelanjutan. Dengan demikian, korban dan keluarga tidak merasa takut ketika hendak melaporkan kekerasan yang mereka alami. Dorong Solok Selatan Jadi Kabupaten Ramah Perempuan dan Anak Mario berharap keberhasilan pembangunan Solok Selatan tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Kemampuan daerah menciptakan ruang hidup yang aman bagi perempuan dan anak juga harus menjadi indikator penting. “Mari kita jadikan Solok Selatan bukan hanya daerah yang maju pembangunannya, tetapi juga kabupaten yang ramah, aman dan memberikan rasa nyaman bagi perempuan dan anak. Tidak boleh ada toleransi terhadap kekerasan, dan tidak boleh ada anak yang merasa sendirian ketika menghadapi kekerasan,” pungkasnya. Menurut Mario, cita-cita menjadikan Solok Selatan sebagai Kabupaten Ramah Perempuan dan Anak membutuhkan komitmen lintas sektor. Penguatan keluarga, edukasi masyarakat, keberanian melapor, pendampingan korban dan penegakan hukum yang konsisten harus berjalan beriringan. “Melindungi perempuan dan anak bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga investasi moral untuk memastikan generasi Solok Selatan tumbuh dalam lingkungan yang aman, bermartabat dan penuh kasih,” tutup Mario Syahjohan. (*)