Tanah Datar, Javanusa—Upaya percepatan pemindahan warga terdampak banjir bandang dan longsor di Tanah Datar memasuki tahap krusial.
Pemerintah daerah menegaskan bahwa pembangunan Hunian Sementara (Huntara) menjadi langkah utama setelah warga lebih dari sepekan bertahan di pengungsian.
Ketelitian dalam pendataan kembali menjadi kunci agar tidak ada korban yang tercecer dari daftar penerima fasilitas tersebut.
Penekanan itu disampaikan Bupati Tanah Datar Eka Putra dalam rapat persiapan pembangunan Huntara di posko utama bantuan Batu Taba, Kamis (11/12/2025) malam.
Rapat tersebut dihadiri Wakil Bupati Ahmad Fadly, Dandim 0307/TD, Sekda, Asisten Ekobang, Asisten Administrasi Umum, Kasdim 0307/TD, Kalaksa BPBD, Kadis Kominfo, para camat di wilayah terdampak, serta Wali Nagari terkait.
Dalam arahannya, Bupati Eka meminta seluruh Wali Nagari menyerahkan data warga terdampak secara lengkap dan akurat. Ia menegaskan tidak boleh ada satu pun warga yang luput dari pendataan.
“Tujuan rapat kita malam ini jelas: memindahkan para korban ke Huntara. Ini perintah langsung dari Presiden. Proses ini dipermudah karena Huntara akan dibangun pemerintah pusat, berbeda dengan bencana tahun lalu yang harus kita tangani sendiri. Karena itu saya minta data yang valid, jangan sampai ada satu orang pun yang tertinggal. Data ini wajib selesai besok siang,” tegasnya.
Bupati menjelaskan, warga diperkirakan akan menempati Huntara selama sekitar satu tahun. Setelah itu, pemerintah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk pendataan ulang penerima Hunian Tetap (Huntap), baik secara relokasi terpadu maupun mandiri oleh pemerintah.
“Saya minta para Wali Nagari yang dipilih langsung masyarakat agar serius menangani ini. Semua kerusakan akibat bencana harus dilaporkan secara tertulis, karena akan kita ajukan untuk pembangunan ke pusat, termasuk fasilitas umum dan lahan pertanian,” katanya.
Ia juga menekankan perlunya penandatanganan surat pernyataan bermaterai bagi warga yang menolak relokasi, agar tidak muncul persoalan di kemudian hari.
Menurut Bupati, setelah Huntara selesai, pos pengungsian akan ditutup sehingga seluruh warga harus kembali pada mekanisme penempatan yang ditentukan.
“Saat ini masyarakat membutuhkan kita. Jangan lelah, jangan menyerah, dan jangan terpengaruh omongan yang tidak produktif. Bekerjalah dengan ikhlas untuk masyarakat. InsyaAllah menjadi amal ibadah,” ujarnya.
Dandim 0307/TD Letkol Inf. Agus Priyo Pujo Sumedi menambahkan agar Wali Nagari memastikan informasi kepada warga tersampaikan dengan jelas, terutama bagi mereka yang tinggal di zona merah.
“Sampaikan kepada masyarakat bahwa tujuan kita menyelamatkan mereka. Yakinkan warga yang tinggal di zona merah untuk direlokasi. Pastikan lahan Huntara maupun Huntap benar-benar aman,” pesannya.
Wakil Bupati Ahmad Fadly turut mengingatkan seluruh unsur pemerintah nagari dan kecamatan untuk bekerja tuntas dan penuh tanggung jawab.
“Masyarakat pasti bertanya bagaimana nasibnya setelah ini. Huntara adalah langkah awal. Selanjutnya kita akan data ulang untuk Huntap. Sampaikan kepada warga bahwa bantuan awal seperti alat masak dan tempat tidur akan diberikan setelah Huntara selesai. Selama di Huntara, listrik dan air juga ditanggung pemerintah,” jelasnya.
Ia menutup dengan ajakan agar seluruh pihak bekerja secara tulus demi mempercepat pemulihan masyarakat terdampak bencana. “Mari kita bekerja ikhlas demi membantu masyarakat,” ujarnya. (*/red)
