Pessel, Javanusa—Bupati Pesisir Selatan (Pessel) Hendrajoni, meresmikan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak banjir dan tanah longsor di Kampung Limau Antu, Kenagarian Puluik Puluik, Kecamatan Bayang Utara, Sabtu (24/1/2026) siang.
Peresmian huntara tersebut memberikan kepastian tempat tinggal sementara bagi 22 Kepala Keluarga (KK) yang sebelumnya terpaksa mengungsi di gedung-gedung pemerintah akibat rumah mereka hanyut terbawa banjir atau berada di zona merah rawan bencana.
Bupati Hendrajoni menyampaikan pemerintah daerah menyediakan huntara tidak hanya sebagai tempat berteduh, tetapi juga sebagai hunian yang layak dan manusiawi bagi masyarakat terdampak bencana.
Pemerintah daerah melengkapi huntara dengan berbagai fasilitas pendukung, seperti kasur, bantal, selimut, kipas angin, perlengkapan memasak, serta kamar mandi, guna menunjang aktivitas dan kebutuhan dasar warga selama masa transisi.
“Kami ingin masyarakat dapat beristirahat dengan nyaman dan kembali menjalani kehidupan sehari-hari secara normal meskipun masih dalam kondisi pemulihan pascabencana,” ujar Hendrajoni dalam sambutannya.
Selain bantuan fisik, pemerintah juga menyalurkan bantuan finansial kepada warga terdampak. Melalui Kementerian Sosial (Kemensos), setiap jiwa menerima bantuan biaya hidup sebesar Rp15.000 per hari serta bantuan Jaminan Hidup (Jadup) selama masa transisi.
Berdasarkan data pemerintah daerah, bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi pada November 2025 lalu berdampak pada 11 kecamatan dan 95 nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.
Pemerintah mencatat kerusakan cukup parah pada sektor perumahan, dengan 15 unit rumah hanyut dan 132 unit rumah berada di zona merah yang membahayakan keselamatan penghuninya.
Sebagai upaya pemulihan jangka menengah, pemerintah daerah juga telah menyalurkan Dana Tunggu Hunian (DTH) kepada warga terdampak.
“Pemerintah telah menyalurkan DTH tahap pertama kepada 35 KK pada 7 Januari 2026. Untuk tahap kedua, kami akan mengusulkan pencairannya kepada BNPB pada minggu depan,” tambah Hendrajoni.
Bupati menegaskan huntara bersifat sementara hingga pembangunan hunian tetap (huntap) selesai dilaksanakan.
Saat ini, pemerintah daerah tengah menyiapkan lahan agar seluruh warga terdampak dapat direlokasi ke kawasan yang lebih aman dan terintegrasi.
Peresmian huntara tersebut turut dihadiri oleh perwakilan Anggota DPR RI Komisi VIII, Lisda Hendrajoni, jajaran BNPB, Forkopimda, serta tokoh masyarakat setempat.
Selain di Kabupaten Pesisir Selatan, pemerintah juga meresmikan huntara di beberapa daerah lain di Sumatera Barat, seperti Batang Anai di Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai bagian dari percepatan pemulihan fisik dan sosial pascabencana di tingkat provinsi. (naurah)
