Pessel, Javanusa—Bupati Pesisir Selatan (Pessel), Hendrajoni melantik dan mengambil sumpah jabatan sebanyak 33 pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pessel, Rabu (30/4), di Aula Dinas Pendidikan setempat.
Dalam pelantikan tersebut, dua pejabat eselon II B yang dilantik yakni Helen Hasmeita sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan, serta Samwil sebagai Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Selain itu, turut dilantik 24 pejabat eselon III dan 7 pejabat eselon IV.
Hadir dalam kegiatan itu Wakil Bupati Pessel, Risnaldi Ibrahim, Ketua DPRD Darmansyah, Sekretaris Daerah (Sekda) Pessel, Zainal Arifin, Asisten III N Riswandi, Sekretaris BKPSDM Yenrizal, serta sejumlah kepala perangkat daerah lainnya.
Dalam sambutannya, Bupati Hendrajoni menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pejabat yang baru dilantik.
Ia menegaskan bahwa jabatan yang diemban merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan keikhlasan.
“Saya ucapkan selamat kepada saudara-saudara yang telah dilantik hari ini. Jalankan tugas dengan baik dan tulus, karena jabatan ini adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan, tidak hanya kepada pemerintah, tetapi juga kepada masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Hendrajoni menegaskan ke depan penempatan pejabat di lingkungan Pemkab Pessel menerapkan sistem manajemen talenta.
Sistem ini mengedepankan kompetensi, kinerja, serta integritas ASN dalam menduduki jabatan tertentu.
Ia menjelaskan manajemen talenta merupakan kebijakan yang diatur dalam sistem merit sesuai regulasi nasional, di mana setiap ASN memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang berdasarkan kemampuan dan prestasi kerja.
“Ke depan kita tidak lagi menempatkan pejabat secara sembarangan. Semua akan melalui manajemen talenta, artinya berdasarkan nilai, kinerja, dan kompetensi. Ini penting agar birokrasi kita semakin profesional dan berdaya saing,” jelasnya.
Selain itu, Hendrajoni juga menegaskan seluruh pejabat yang dilantik akan terus dievaluasi secara berkala. Evaluasi tersebut mencakup capaian kinerja, kedisiplinan, serta kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah.
“Pejabat yang tidak menunjukkan kinerja yang baik tentu akan dievaluasi. Jika tidak ada perubahan, maka akan diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Ini bagian dari upaya kita membangun pemerintahan yang akuntabel,” tegasnya.
Hendrajoni juga menekankan dirinya menginginkan pejabat yang memiliki etos kerja tinggi. Bahkan ditegaskannya tidak ada ruang bagi pejabat yang tidak produktif dalam pemerintahannya.
“Saya mencari pejabat yang bernilai baik, yang mau bekerja. Tidak ada istilah pejabat malas di pemerintahan saya. Semua harus bergerak dan memberikan hasil nyata untuk masyarakat,” katanya.
Khusus kepada para camat yang turut dilantik, Bupati mengingatkan agar mampu menjalankan peran sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah di tingkat kecamatan. Ia meminta camat aktif turun ke lapangan dan peka terhadap kondisi masyarakat.
“Camat harus hadir di tengah masyarakat, bukan hanya di kantor. Perhatikan kebersihan pasar, lingkungan, dan kondisi sosial masyarakat. Jangan jadi camat yang hanya menunggu laporan, tapi turun langsung melihat kenyataan di lapangan,” ujarnya.
Ia juga mengimbau seluruh pejabat yang dilantik untuk bekerja dengan serius, menjaga integritas, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat demi kemajuan daerah.
“Bekerjalah dengan sungguh-sungguh, karena kita ingin Pesisir Selatan menjadi daerah yang maju, sejahtera, dan mampu bersaing,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Hendrajoni juga menyinggung pentingnya dukungan terhadap investasi sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah terus membuka peluang bagi investor yang ingin berinvestasi di Pesisir Selatan.
“Saya terus berupaya mencari investor untuk membangun daerah ini. Jadi jangan sampai kita sendiri yang menghambat dengan isu-isu yang tidak benar dan merugikan daerah,” ujarnya.
Terkait isu pembangunan tempat ibadah klenteng di kawasan wisata Mandeh yang tengah berkembang di masyarakat, Bupati mengajak seluruh pihak untuk menyikapinya secara bijak dan tidak mudah terprovokasi. Karena isu itu tidak benar dan tidak ada izin pembangunan kelenteng.
Ia menegaskan bahwa setiap investasi yang masuk akan tetap mengacu pada regulasi yang berlaku serta mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat setempat.
“Saya berharap masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh isu yang belum tentu benar. Mari kita jaga suasana kondusif, karena pembangunan daerah membutuhkan kebersamaan dan dukungan semua pihak,” tutupnya. (niks)
