Bekasi, Javanusa—Bupati Pasaman Barat (Pasbar) Yulianto bersama Wakil Bupati M. Ihpan menggelar audiensi ke Kementerian Sosial Republik Indonesia selama dua hari, 27–28 April 2026.
Kunjungan ini bertujuan memperkuat sinergi perlindungan sosial sekaligus memperjuangkan dukungan program strategis bagi masyarakat Pasaman Barat.
Rombongan turut didampingi Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Pasaman Barat, Vanvoni Gorbi, dalam rangkaian agenda tersebut.
Pada 27 April 2026, Bupati dan Wakil Bupati mengunjungi Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL) Bekasi. Kabupaten Pasaman Barat termasuk wilayah kerja sentra tersebut.
STPL merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Kementerian Sosial RI yang berfungsi sebagai pusat rehabilitasi dan perlindungan sosial. Layanan ini menyasar keluarga rentan, penyandang disabilitas, lansia terlantar, serta anak yang berhadapan dengan hukum.
Rombongan diterima Kepala Bagian Tata Usaha STPL Bekasi, Jaswardi. Pertemuan tersebut berfokus pada penguatan pelaksanaan bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) bagi kelompok rentan di Pasaman Barat.
Program ATENSI menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan residensial untuk meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat.
Target 269 Keluarga Penerima ATENSI
Pada 2026, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menargetkan asesmen terhadap 269 keluarga calon penerima bantuan ATENSI. Sasaran program mencakup keluarga rentan, penyandang disabilitas, serta lansia terlantar.
Seluruh penerima berasal dari Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) pada desil 1 hingga desil 2.
Bupati Yulianto menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mempercepat proses asesmen melalui Dinas Sosial. Ia menargetkan penyaluran bantuan ATENSI dapat terealisasi pada triwulan III tahun 2026.
Pemerintah daerah juga berkomitmen memanfaatkan seluruh layanan STPL untuk menekan permasalahan sosial, meningkatkan ekonomi keluarga, dan menurunkan angka kemiskinan.
Usulan Sekolah Rakyat ke Menteri Sosial
Pada 28 April 2026, Bupati dan Wakil Bupati melanjutkan agenda dengan audiensi bersama Menteri Sosial RI.
Pertemuan tersebut dihadiri pemerintah daerah lain, yaitu Kabupaten Sumenep, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Lombok Timur.
Dalam audiensi itu, Bupati dan Wakil Bupati mengusulkan agar Pasaman Barat diprioritaskan dalam pembangunan Sekolah Rakyat. Mereka juga mendorong dukungan program strategis lain dari Kementerian Sosial.
Menteri Sosial merespons positif usulan tersebut. Ia menyatakan Pasaman Barat masuk prioritas Tahap III pembangunan Sekolah Rakyat tahun 2026/2027.
Keputusan tersebut mempertimbangkan kesiapan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam memenuhi persyaratan yang dibutuhkan. (*/red)
