Padang, Javanusa—Bupati Pasaman Barat (Pasbar) Yulianto menghadiri konsultasi publik penyusunan studi pendahuluan Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Pelabuhan Teluk Tapang.
Kegiatan ini digelar Kementerian Perhubungan melalui Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi (PPIT) di Hotel Mercure Padang, Kamis (18/9).
Konsultasi publik bertujuan menghimpun tanggapan dan masukan dari para pemangku kepentingan. Semua pandangan tersebut akan menjadi bahan penting dalam penyusunan dan pelaksanaan proyek KPBU Pelabuhan Teluk Tapang.
Dalam forum itu, Bupati Yulianto menegaskan pembangunan Pelabuhan Teluk Tapang merupakan perjuangan panjang yang dimulai sejak 2005.
“Merupakan sebuah kehormatan bagi kami bisa hadir bersama pemangku kepentingan dan pelaku usaha. Rencana pembangunan pelabuhan ini sudah dirintis hampir 20 tahun,” ucapnya.
Potensi Ekonomi Pasbar
Yulianto memaparkan, Pasaman Barat memiliki luas wilayah 3.887,77 km² dengan jumlah penduduk sekitar 435 ribu jiwa. Daerah ini berbatasan dengan Kabupaten Pasaman di timur, Samudera Hindia di barat, Kabupaten Mandailing Natal di utara, serta Kabupaten Agam di selatan.
Selain itu, potensi ekonomi sangat besar datang dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, hingga pariwisata.
Komoditas kelapa sawit misalnya, mencapai lahan 189.883 hektare dengan produksi TBS hampir 3 juta ton per tahun.
Namun, hasil produksi masih dikirim ke Pelabuhan Teluk Bayur, Padang, sejauh 193 kilometer yang membutuhkan enam jam perjalanan. Kondisi ini tidak efisien dan meningkatkan biaya serta risiko kerusakan jalan.
Sejak 2005, pemerintah daerah bersama pemerintah provinsi dan Kementerian Perhubungan melakukan berbagai kajian, mulai dari studi kelayakan, master plan, DED, hingga AMDAL.
Dermaga dibangun pada 2008. Lalu, pada 2013, Pelabuhan Teluk Tapang ditetapkan sebagai pelabuhan pengumpan regional dan naik status menjadi pelabuhan pengumpul pada 2017.
Pembangunan akses jalan sepanjang 43,2 km menuju pelabuhan juga terus dikebut. Saat ini hanya tersisa 5–6 km yang perlu ditingkatkan. Sejumlah jembatan sudah dibangun dengan anggaran sekitar Rp28,6 miliar.
Perlu Dukungan Pemerintah Pusat
Lebih lanjut, Yulianto menyebutkan, hingga kini total dana yang digelontorkan untuk pembangunan Pelabuhan Teluk Tapang sudah lebih dari Rp 609 miliar.
Dana tersebut berasal dari APBD Kabupaten Pasaman Barat, APBD Provinsi Sumatra Barat, dan APBN. Namun, fasilitas sisi darat pelabuhan masih menjadi pekerjaan rumah yang mendesak.
“Walaupun fasilitas darat belum selesai, aktivitas pelabuhan berupa penumpukan dan pengangkutan bijih besi sudah berjalan. Karena itu, kami berharap dukungan dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Perhubungan, agar pembangunan fasilitas sisi darat bisa dimulai pada 2026,” tegasnya.
Acara konsultasi publik ini menghadirkan perwakilan pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat.
Semua masukan yang terkumpul akan menjadi bahan penyempurnaan studi pendahuluan proyek KPBU Pelabuhan Teluk Tapang. (*/red)
