Padang, Javanusa—Pemerintah Kota Padang mendorong percepatan penanganan sungai yang terdampak bencana hidrometeorologi pada November 2025.
Upaya ini mencakup pengerukan sedimentasi, pembangunan check dam dan sabo dam, serta penataan aliran sungai untuk mengurangi risiko banjir berulang.
Wali Kota Padang Fadly Amran menyampaikan hal tersebut saat bertemu Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang, Reski Wahyudi, di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang, Minggu (11/10/2026).
Pertemuan itu membahas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana, termasuk langkah pemulihan sungai dan infrastruktur pengendali banjir.
Fadly Amran menegaskan perlunya penanganan sungai secara menyeluruh untuk mengantisipasi banjir yang terus berulang dan meresahkan masyarakat.
Ia mendorong BWS Sumatera V meningkatkan pengerukan sedimentasi secara masif. Menurutnya, bencana berulang menyebabkan endapan kembali menumpuk sehingga penanganan sungai perlu berlangsung secara berkelanjutan.
“Kami juga mendorong BWS V untuk terus melalukan pengerukan sedimentasi sungai secara masif, karena becana yang berulang menyebabakan sedimen kembali menumpuk, dan perlu penangan secara menyeluruh, jika memungkin melibatkan pihak swasta,” ujar Fadly.
Selain normalisasi sungai, Pemko Padang siap mendukung program rehab-rekon yang mencakup pembangunan check dam dan sabo dam, serta penataan aliran sungai.
Fadly juga menekankan pentingnya koordinasi terkait kawasan yang memerlukan relokasi agar pembangunan infrastruktur pengendali banjir dapat berjalan lebih cepat.
“Kami membutuhkan dukungan dari BWS dalam menentukan kawasan-kawasan yang perlu direlokasi agar pembangunan dapat segera dilaksanakan. Kami juga akan mendukung dalam proses pembebasan lahan, sehingga masyarakat tidak perlu menunggu terlalu lama,” katanya.
Rehab-Rekon Dijadwalkan Mulai November 2026
Plt. Kepala BWS Sumatera V Padang Reski Wahyudi menjelaskan, wilayah terdampak bencana pada 28 November 2025 masih menjalani masa tanggap darurat. Karena itu, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dijadwalkan mulai November 2026.
Selama masa tanggap darurat, BWS Sumatera V telah mengerjakan sejumlah perbaikan fisik. Pekerjaan tersebut berfokus pada perbaikan tanggul yang mengalami limpasan serta pemulihan alur sungai untuk mengurangi risiko bencana.
Reski menyebutkan, pekerjaan fisik yang direncanakan mulai November 2026 akan mencakup Sungai Batang Kuranji, Sungai Air Dingin, dan sejumlah anak sungai lainnya.
Namun, pemerintah memerlukan kajian teknis yang matang sebelum menjalankan program pengendalian banjir secara menyeluruh.
“Bencana yang kita alami kali ini berkali lipat lebih besar dibandingkan bencana pada 2011–2012 lalu. Karena itu, kita memerlukan studi yang matang untuk pengendalian banjir. Penanganan banjir membutuhkan perencanaan teknis yang komprehensif, mulai dari penyusunan desain, pembebasan lahan, hingga penganggaran,” jelas Reski.
Penanganan Sebelumnya Dinilai Menekan Dampak Bencana
Reski juga menyoroti hasil penanganan sungai yang telah berjalan. Ia membandingkan curah hujan pada 3 Agustus 2026 dengan kejadian bencana pada 28 November 2025.
Menurut data yang diterima BWS Sumatera V, curah hujan pada 3 Agustus 2026 tercatat lebih tinggi. Meski demikian, dampak yang ditimbulkan jauh lebih rendah dibandingkan bencana pada November 2025.
“Berdasarkan data terima, curah hujan pada 3 Agustus 2026 lalu tercatat lebih tinggi dibandingkan saat bencana 28 November 2025, tetapi dampak yang ditimbulkan jauh lebih rendah. Ini menandakan bahwa upaya penanganan yang telah kami lakukan selama ini menunjukkan hasil yang baik,” ungkapnya.
Sebelum memulai pekerjaan fisik berikutnya, BWS Sumatera V akan melakukan pengukuran lapangan untuk mendukung perencanaan teknis.
Reski turut meminta dukungan Pemko Padang, terutama dalam pembebasan lahan dan relokasi warga yang berada di kawasan terdampak pembangunan.
“Kami juga mengharapkan dukungan dari Pemerintah Kota Padang, terutama dalam proses pembebasan lahan dan relokasi warga di kawasan terdampak pembangunan,” tutup Reski.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Tommy TRD, serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Malvi Hendri. (*)
