Cetak SDM Unggul, Muhidi Dorong Kepala SMA/SMK Jadi Pemimpin Visioner

Penulis - Redaksi

Senin, 6 Juli 2026 - 15:12 WIB

URL berhasil dicopy

Ketua DPRD Sumbar Muhidi saat menjadi narasumber dalam Bimtek Kepala SMA/SMK se-Sumbar, Senin (6/7/2026). (Foto: Ist)

Padang, Javanusa—Ketua DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Muhidi, menekankan pentingnya kepemimpinan visioner di lingkungan sekolah sebagai kunci mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul.

Menurutnya, kepala SMA dan SMK tidak lagi cukup berperan sebagai administrator, tetapi harus menjadi sosok inspiratif yang mampu membawa sekolah menghadapi perubahan zaman.

Pesan tersebut disampaikan Muhidi saat menjadi narasumber dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Kepala SMA/SMK se-Sumbar bertema Sinergi Kepemimpinan Pendidikan dan Kebijakan Daerah untuk Membangun SDM Unggul, Senin (6/7/2026).

Kegiatan itu diikuti kepala SMA dan SMK dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III, VII, dan VIII. Peserta berasal dari Kota Solok, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, serta Kabupaten Pesisir Selatan.

Dalam pemaparannya, Muhidi mengatakan kepala sekolah memiliki tanggung jawab lebih besar dibanding sekadar mengelola administrasi pendidikan. Mereka harus mampu membangun semangat, menggerakkan seluruh warga sekolah, dan mempersiapkan peserta didik menghadapi perubahan yang berlangsung cepat.

“Kepala sekolah harus mampu menjadi inspirasi bagi guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik. Keteladanan akan jauh lebih efektif daripada sekadar memberikan perintah,” ujarnya.

Kepemimpinan Berbasis Karakter dan Integritas

Muhidi menjelaskan kepemimpinan yang efektif harus berlandaskan karakter, integritas, serta nilai-nilai keimanan.

Ia mengajak para kepala sekolah meneladani kepemimpinan Rasulullah SAW yang dinilai berhasil membangun peradaban melalui akhlak, kejujuran, dan kemampuan menyatukan umat.

Di sisi lain, perkembangan teknologi dan dinamika global menuntut dunia pendidikan terus meningkatkan kompetensi. Menurutnya, kemampuan beradaptasi menjadi syarat penting agar lembaga pendidikan tidak tertinggal oleh perubahan.

Bonus Demografi Harus Dimanfaatkan

Muhidi juga mengingatkan Indonesia sedang memasuki masa bonus demografi. Kondisi tersebut menjadi peluang besar apabila didukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, namun dapat berubah menjadi tantangan jika tidak dipersiapkan dengan baik.

“Generasi yang kita didik hari ini akan menjadi penentu arah bangsa pada masa mendatang. Karena itu, pendidikan harus mampu melahirkan SDM yang adaptif, berkarakter, dan memiliki daya saing,” katanya.

Lebih lanjut, ia menilai kepemimpinan bukan sekadar memberi instruksi, melainkan kemampuan memengaruhi orang lain agar bergerak bersama mencapai tujuan organisasi.

Seorang pemimpin juga harus mampu membangun kepercayaan, menumbuhkan semangat kerja, serta menghadirkan solusi atas berbagai persoalan.

Visi Menjadi Fondasi Kemajuan Sekolah

Muhidi menegaskan visi merupakan fondasi utama dalam memimpin sebuah organisasi. Tanpa arah yang jelas, sekolah akan kesulitan menjaga fokus ketika menghadapi berbagai perubahan.

Karena itu, ia mendorong kepala sekolah menyusun strategi yang terarah untuk meningkatkan mutu pendidikan sekaligus mempersiapkan masa depan sekolah.

Menutup pemaparannya, Muhidi berharap seluruh kepala SMA dan SMK di Sumatera Barat terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, guru, orang tua, serta masyarakat guna menciptakan ekosistem pendidikan yang berkualitas.

“Sinergi yang kuat akan menjadi modal penting dalam mencetak generasi unggul yang mampu membawa Sumatera Barat semakin maju dan berdaya saing di tingkat nasional maupun global,” tutupnya. (*/red)

Berita Terkait

Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Solsel, Mario Syahjohan Minta UU TPKS Ditegakkan Solsel, Javanusa—Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah hukum Polres Solok Selatan (Solsel) mendapat perhatian serius dari Anggota DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Mario Syahjohan. Mario meminta seluruh pihak memperkuat pencegahan dan memastikan setiap laporan kekerasan mendapat penanganan sesuai ketentuan hukum. Menurutnya, dampak kekerasan tidak berhenti pada luka fisik, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi psikologis dan masa depan korban. Sebagai putra daerah Solok Selatan, Mario menilai masyarakat perlu membangun lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak. Ia juga mengingatkan agar kasus kekerasan tidak dianggap sebagai persoalan keluarga yang dapat diselesaikan begitu saja melalui perdamaian. “Kekerasan seksual merupakan tindak pidana serius. Karena itu, setiap kasus harus ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jangan sampai persoalan seperti ini dianggap sebagai persoalan biasa yang cukup diselesaikan dengan perdamaian semata,” tegas Mario, Jumat (2/10/2026). Mario Tekankan Penegakan UU TPKS Mario mengatakan aparat dan pihak terkait perlu menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS sebagai dasar penanganan. Undang-undang tersebut mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual. Di antaranya pelecehan seksual nonfisik dan fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual hingga kekerasan seksual berbasis elektronik. Namun, Mario menegaskan penanganan perkara tidak cukup hanya mengejar pertanggungjawaban pelaku. Negara dan seluruh pihak terkait juga harus memastikan korban memperoleh perlindungan dan pendampingan. “Yang harus kita pikirkan bukan hanya bagaimana menghukum pelaku, tetapi juga bagaimana memastikan korban mendapatkan perlindungan, pendampingan, pemulihan, serta kesempatan untuk kembali menjalani kehidupan secara layak tanpa stigma,” ujarnya. Perdamaian Jangan Mengorbankan Hak Korban Mario turut mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan perdamaian sebagai jalan pintas dalam perkara kekerasan seksual. Terlebih jika korban merupakan anak, proses penyelesaian harus tetap mempertimbangkan keselamatan dan hak korban. Ia menilai tekanan untuk menjaga nama baik keluarga tidak boleh mengorbankan kepentingan anak. Korban juga tidak seharusnya menanggung beban untuk menyelesaikan persoalan yang dilakukan oleh orang dewasa. “Jangan sampai demi menjaga nama baik keluarga atau alasan lainnya, hak dan keselamatan korban justru dikorbankan. Anak adalah pihak yang harus kita lindungi, bukan pihak yang harus dibebani untuk menyelesaikan persoalan orang dewasa,” katanya. Selain itu, Mario meminta masyarakat berhati-hati terhadap pemberian uang atau imbalan yang berkaitan dengan upaya memengaruhi proses penegakan hukum. Menurutnya, penyelesaian setiap perkara harus berjalan dalam koridor peraturan perundang-undangan. Langkah tersebut penting untuk memastikan hak korban tetap terlindungi dan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Ancaman terhadap Anak Perlu Menjadi Evaluasi Mario juga menyoroti persoalan lain berupa ancaman pembunuhan dan tindakan penyerangan yang dilakukan orang dewasa hingga memasuki pekarangan rumah. Peristiwa tersebut menyasar anak dan pada akhirnya diselesaikan melalui jalan damai. Ia menilai kejadian seperti itu perlu menjadi bahan evaluasi bersama. Menurut Mario, lingkungan tempat anak tumbuh harus menghadirkan rasa aman, bukan ketakutan. “Ketika yang menjadi korban adalah anak, maka keselamatan dan masa depannya harus menjadi prioritas. Kita tidak ingin anak-anak tumbuh dalam ketakutan karena merasa lingkungan di sekitarnya tidak memberikan rasa aman,” ujarnya. Perlindungan Perempuan dan Anak Tanggung Jawab Bersama Mario yang telah dua periode menjadi Anggota DPRD Sumatera Barat menegaskan perlindungan perempuan dan anak tidak dapat dibebankan hanya kepada keluarga atau sekolah. Pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dunia usaha, keluarga dan masyarakat memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang aman. “Keamanan dan perlindungan anak adalah tanggung jawab kita bersama. Negara hadir untuk memberikan perlindungan, sementara masyarakat harus membangun lingkungan yang tidak memberikan ruang bagi kekerasan,” katanya. Karena itu, Mario mendorong Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dan seluruh pemangku kepentingan memperkuat program pencegahan kekerasan. Edukasi masyarakat, pendampingan korban serta sistem pelaporan yang mudah diakses juga perlu diperkuat. Ia berharap sistem tersebut berjalan secara berkelanjutan. Dengan demikian, korban dan keluarga tidak merasa takut ketika hendak melaporkan kekerasan yang mereka alami. Dorong Solok Selatan Jadi Kabupaten Ramah Perempuan dan Anak Mario berharap keberhasilan pembangunan Solok Selatan tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Kemampuan daerah menciptakan ruang hidup yang aman bagi perempuan dan anak juga harus menjadi indikator penting. “Mari kita jadikan Solok Selatan bukan hanya daerah yang maju pembangunannya, tetapi juga kabupaten yang ramah, aman dan memberikan rasa nyaman bagi perempuan dan anak. Tidak boleh ada toleransi terhadap kekerasan, dan tidak boleh ada anak yang merasa sendirian ketika menghadapi kekerasan,” pungkasnya. Menurut Mario, cita-cita menjadikan Solok Selatan sebagai Kabupaten Ramah Perempuan dan Anak membutuhkan komitmen lintas sektor. Penguatan keluarga, edukasi masyarakat, keberanian melapor, pendampingan korban dan penegakan hukum yang konsisten harus berjalan beriringan. “Melindungi perempuan dan anak bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga investasi moral untuk memastikan generasi Solok Selatan tumbuh dalam lingkungan yang aman, bermartabat dan penuh kasih,” tutup Mario Syahjohan. (*)