Pessel, Javanusa—Minimnya sarana pemadam kebakaran di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) menjadi perhatian serius kalangan legislatif.
Menyikapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Pessel, Dani Sopian menyatakan dukungan terhadap rencana pengadaan Becak Motor Kebakaran (Betokar) di setiap nagari, yang diinisiasi Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran setempat.
Saat dihubungi Selasa (27/8/2025), Dani Sopian menyebutkan langkah pengadaan Betokar merupakan salah satu bentuk inovasi tepat guna yang sesuai dengan karakteristik wilayah Pessel, yang memiliki banyak pemukiman padat dan akses jalan sempit.
Menurutnya, pengadaan Betokar oleh pemerintah nagari melalui dukungan Dana Desa (DD) merupakan solusi cepat dan realistis di tengah keterbatasan jumlah unit mobil Damkar yang dimiliki Pemkab saat ini.
Dani mengungkapkan, saat ini Pessel hanya memiliki lima unit mobil pemadam yang harus melayani 15 kecamatan dengan bentangan wilayah yang luas, dari Siguntur hingga Silaut, serta Jangke Ayam batas Kerinci Provinsi Jambi.
“Jika terjadi kebakaran di lokasi terpencil, jelas waktu respons akan lama. Maka kehadiran Betokar di tiap nagari dapat menjadi garda terdepan dalam penanganan awal kebakaran,” ujarnya.
Politisi Partai Nasdem ini menilai Betokar tidak hanya berfungsi untuk penanganan kebakaran, tapi juga dapat digunakan untuk distribusi air bersih, terutama saat musim kemarau panjang atau saat terjadi gangguan distribusi air PDAM.
Dani juga menekankan Betokar merupakan wujud kemandirian dan pemberdayaan nagari dalam menghadapi bencana, sehingga tidak harus selalu bergantung pada unit Damkar dari kabupaten.
Dia menambahkan, pembentukan Relawan Kebakaran Nagari merupakan elemen penting yang harus berjalan bersamaan dengan pengadaan Betokar, agar alat yang disediakan bisa dimanfaatkan secara optimal.
Menurutnya, relawan inilah yang akan menjadi ujung tombak dalam respons cepat di lapangan sebelum petugas Damkar tiba, sehingga kerugian dapat ditekan seminimal mungkin.
Namun Dani mengingatkan, inisiatif ini tidak akan berhasil bila dibiarkan berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi lintas sektor dan pendampingan dari pemerintah daerah.
“Harus ada standar teknis, pelatihan, dan anggaran yang dikawal secara berkelanjutan. Jangan sampai program ini hanya sebatas formalitas,” ingatnya.
Dani juga mendorong pemerintah daerah untuk tidak hanya fokus pada penguatan di tingkat nagari, tapi juga memastikan ketersediaan armada dan pos pemadam kebakaran yang merata di tingkat kabupaten.
Menurutnya, idealnya setiap kecamatan memiliki setidaknya satu unit mobil Damkar dan pos pemadam permanen yang berfungsi penuh setiap saat.
Dani turut mendorong agar DPRD Sumbar ikut berkontribusi melalui pengalokasian pokok-pokok pikiran (pokir) untuk menambah unit Damkar di daerah-daerah prioritas.
“Jangan sampai kita bertindak setelah terjadi bencana besar. Kebakaran di Pasar Payakumbuh harus jadi pelajaran penting bagi kita,” katanya.
Sebagai informasi, kebakaran di Pasar Payakumbuh yang terjadi Selasa (26/8) dini hari lalu itu, menghanguskan sedikitnya 300 petak toko dan menyebabkan kerugian hingga Rp 34,3 miliar. Serta memerlukan bantuan armada dari sembilan daerah untuk proses pemadaman selama lima jam.
“Peristiwa itu menjadi cermin, betapa pentingnya kesiapan alat dan personel sejak dini. Jadi kita tidak bisa terus-menerus bersikap reaktif. Tapi harus mempersiapkan diri terlebih dahulu sebelum apa yang dikhawatirkan terjadi,” tutup Dani. (sus)
