Dharmasraya, Javanusa—Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menilai capaian pembangunan Kabupaten Dharmasraya tahun 2025 menunjukkan tren positif.
Penilaian tersebut disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 yang digelar di Pulau Punjung, Dharmasraya, Senin (6/4/2026).
Apresiasi disampaikan oleh Asisten Administrasi Umum Setdaprov Sumbar, Medi Iswandi, yang menyebut kinerja makro pembangunan Dharmasraya mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Capaian Berdasarkan Data BPS
Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS), dalam periode 2024–2025, Dharmasraya mencatat perbaikan pada sejumlah indikator makro pembangunan.
Pada tahun 2024, beberapa indikator masih berada di bawah rata-rata Provinsi Sumatera Barat, antara lain:
-
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 6,02%, lebih tinggi dari rata-rata provinsi sekitar 5,62%.
- Pertumbuhan ekonomi 3,86%, di bawah rata-rata provinsi sekitar 4,36%.
- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 74,82, lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi 76,43.
Namun demikian, terdapat indikator yang sudah melampaui rata-rata provinsi, yaitu:
-
- Tingkat kemiskinan 5,32% (lebih rendah dari ±5,42%).
- Pendapatan per kapita Rp58,71 juta (lebih tinggi dari rata-rata Rp57,05 juta).
Perubahan Signifikan di Tahun 2025
Memasuki tahun 2025, Dharmasraya mencatat perubahan pada sebagian besar indikator makro.
Beberapa capaian utama meliputi:
-
- Tingkat kemiskinan turun menjadi 4,61%, lebih rendah dari rata-rata provinsi sekitar 5,31%.
- TPT menurun menjadi 5,51%, berada di bawah rata-rata provinsi 5,62%.
- Pertumbuhan ekonomi mencapai 3,79%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi 3,37%.
- Pendapatan per kapita meningkat menjadi Rp62,0 juta dari sebelumnya Rp58,7 juta.
Satu-satunya indikator yang masih berada di bawah rata-rata provinsi adalah IPM, yang meningkat menjadi 75,70, namun masih di bawah rata-rata provinsi sebesar 77,27.
Secara keseluruhan, dalam Musrenbang RKPD 2027 yang juga dihadiri oleh Annisa Suci Ramadhani, disampaikan bahwa Dharmasraya kini memiliki lima indikator makro yang telah melampaui rata-rata provinsi.
Perbandingan dengan Daerah Lain
Dalam pemaparan tersebut, disebutkan bahwa dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Sumatera Barat pada 2025, Dharmasraya menunjukkan kinerja yang relatif lebih stabil.
Beberapa daerah lain masih mencatat dua hingga empat indikator di bawah rata-rata provinsi, sementara Dharmasraya hanya menyisakan satu indikator yang belum mencapai rata-rata, yakni IPM.
Tantangan dan Arah Pembangunan
Meski menunjukkan perbaikan, tantangan pembangunan tetap menjadi perhatian. Berdasarkan hasil Musrenbang, kebutuhan pembangunan Dharmasraya tahun 2027 diperkirakan mencapai sekitar Rp2 triliun.
Dari jumlah tersebut, Rp313,95 miliar berasal dari 231 usulan prioritas, dengan dominasi pada sektor infrastruktur sebesar Rp268,1 miliar.
Di sisi fiskal, kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih terbatas dengan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar 14,17%. Selain itu, belanja pegawai tercatat mencapai sekitar 58% pada 2025, masih di atas rasio ideal 30%.
Strategi Pemerintah Daerah
Untuk menghadapi keterbatasan fiskal dan mendorong keberlanjutan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menyiapkan beberapa strategi, antara lain:
-
- Optimalisasi PAD melalui pajak dan retribusi, khususnya dari sektor pertambangan dan perkebunan, termasuk Pajak Air Permukaan.
- Penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di sektor pangan, pakan ternak, dan pengolahan kelapa sawit.
- Peningkatan investasi serta daya beli masyarakat melalui penguatan sektor pertanian, perkebunan, UMKM, pasar, dan investasi swasta.
- Penguatan kolaborasi dengan pemerintah pusat, provinsi, dan sektor swasta, termasuk pemanfaatan CSR dan dukungan program nasional.
Dengan berbagai upaya tersebut, pemerintah daerah menargetkan kesinambungan pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kualitas pembangunan di Dharmasraya ke depan. (*/red)
