Muhidi Dorong Kemandirian Ekonomi Perempuan, DPRD Sumbar Siapkan Dukungan Kebijakan

Penulis - Redaksi

Rabu, 9 September 2026 - 21:48 WIB

URL berhasil dicopy

Ketua DPRD Sumbar Muhidi saat berbicara mengenai peningkatan ekonomi perempuan, Rabu (9/9/2026). (Foto: Ist)

Padang, Javanusa—Ketua DPRD Sumbar Muhidi mendorong penguatan kemandirian ekonomi perempuan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga dan perekonomian daerah.

Menurut Muhidi, perempuan memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak ekonomi. Karena itu, pemerintah perlu memperluas dukungan melalui kebijakan, pembiayaan, pelatihan, hingga akses pasar.

Muhidi menyampaikan pandangan tersebut saat berbicara mengenai peningkatan ekonomi perempuan, Rabu (9/9/2026).

Ia menilai perempuan, terutama para ibu, membutuhkan ruang yang lebih luas untuk mengembangkan kemampuan dan aktivitas ekonomi. Kemandirian tersebut dapat memperkuat kondisi ekonomi keluarga.

“Bagaimana ibu-ibu bisa mempunyai ekonomi yang bagus dan bisa memberikan kontribusi dalam keluarga. Di balik suami yang hebat, ada wanita yang hebat. Wanita hebat itu salah satunya adalah yang selalu mendoakan suaminya,” ujarnya.

Namun, Muhidi melihat masih terdapat sejumlah kendala yang menghambat perempuan dalam mengembangkan usaha. Akses permodalan menjadi salah satu persoalan yang masih banyak dihadapi pelaku usaha perempuan.

Selain itu, kemampuan literasi keuangan dan digital belum merata. Kesempatan mengikuti pelatihan, pendampingan usaha, promosi, serta akses pasar juga masih terbatas.

“Masih banyak perempuan pelaku usaha yang menghadapi hambatan struktural. Potensinya besar, tetapi belum sepenuhnya didukung sistem kebijakan, pembiayaan, pelatihan, dan akses pasar yang memadai,” katanya.

DPRD Punya Tiga Peran Strategis

Muhidi mengatakan DPRD Sumbar dapat mengambil peran melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Dari sisi legislasi, DPRD dapat mendorong regulasi daerah yang membuka kesempatan lebih luas bagi perempuan untuk mengembangkan potensi ekonominya. Sementara dari fungsi anggaran, DPRD perlu memastikan APBD mendukung program pemberdayaan ekonomi perempuan.

Dukungan tersebut dapat mencakup pelatihan keterampilan, kewirausahaan, bantuan modal, serta penyediaan alat produksi. Program juga perlu memperkuat literasi keuangan dan digital sekaligus membuka peluang pemasaran produk.

Menurut Muhidi, pendampingan tidak boleh berhenti setelah perempuan menerima bantuan. Pemerintah perlu memastikan pelaku usaha mendapat pembinaan berkelanjutan hingga mampu mengembangkan usahanya secara mandiri.

Penguatan koperasi dan kelompok usaha perempuan juga dapat menjadi strategi untuk memperluas akses pembiayaan, produksi, dan pemasaran.

Pengawasan Program Perempuan Perlu Diperkuat

Selain legislasi dan anggaran, fungsi pengawasan DPRD juga memiliki posisi penting.

Muhidi menilai pengawasan diperlukan agar program pemerintah yang menyasar perempuan berjalan sesuai tujuan. Program tersebut harus memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Ia menegaskan pemberdayaan ekonomi perempuan tidak boleh dipandang sebagai program tambahan. Menurutnya, agenda tersebut harus menjadi bagian dari strategi pembangunan daerah.

“Perempuan adalah pilar penting pembangunan ekonomi daerah. Karena itu, kebijakan yang berpihak kepada perempuan harus diwujudkan dalam regulasi, program, dan anggaran yang nyata,” tegasnya.

Muhidi menilai peningkatan kapasitas perempuan akan memberikan dampak lebih luas terhadap keluarga. Perempuan yang memiliki keterampilan dan kemandirian ekonomi dapat ikut memperkuat ketahanan keluarga.

Pada akhirnya, kondisi tersebut juga berpotensi mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, investasi terhadap perempuan memiliki dimensi sosial sekaligus ekonomi.

“Peningkatan perekonomian perempuan adalah investasi sosial dan ekonomi bagi masa depan daerah,” pungkasnya. (*)

Berita Terkait

Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Solsel, Mario Syahjohan Minta UU TPKS Ditegakkan Solsel, Javanusa—Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah hukum Polres Solok Selatan (Solsel) mendapat perhatian serius dari Anggota DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Mario Syahjohan. Mario meminta seluruh pihak memperkuat pencegahan dan memastikan setiap laporan kekerasan mendapat penanganan sesuai ketentuan hukum. Menurutnya, dampak kekerasan tidak berhenti pada luka fisik, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi psikologis dan masa depan korban. Sebagai putra daerah Solok Selatan, Mario menilai masyarakat perlu membangun lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak. Ia juga mengingatkan agar kasus kekerasan tidak dianggap sebagai persoalan keluarga yang dapat diselesaikan begitu saja melalui perdamaian. “Kekerasan seksual merupakan tindak pidana serius. Karena itu, setiap kasus harus ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jangan sampai persoalan seperti ini dianggap sebagai persoalan biasa yang cukup diselesaikan dengan perdamaian semata,” tegas Mario, Jumat (2/10/2026). Mario Tekankan Penegakan UU TPKS Mario mengatakan aparat dan pihak terkait perlu menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS sebagai dasar penanganan. Undang-undang tersebut mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual. Di antaranya pelecehan seksual nonfisik dan fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual hingga kekerasan seksual berbasis elektronik. Namun, Mario menegaskan penanganan perkara tidak cukup hanya mengejar pertanggungjawaban pelaku. Negara dan seluruh pihak terkait juga harus memastikan korban memperoleh perlindungan dan pendampingan. “Yang harus kita pikirkan bukan hanya bagaimana menghukum pelaku, tetapi juga bagaimana memastikan korban mendapatkan perlindungan, pendampingan, pemulihan, serta kesempatan untuk kembali menjalani kehidupan secara layak tanpa stigma,” ujarnya. Perdamaian Jangan Mengorbankan Hak Korban Mario turut mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan perdamaian sebagai jalan pintas dalam perkara kekerasan seksual. Terlebih jika korban merupakan anak, proses penyelesaian harus tetap mempertimbangkan keselamatan dan hak korban. Ia menilai tekanan untuk menjaga nama baik keluarga tidak boleh mengorbankan kepentingan anak. Korban juga tidak seharusnya menanggung beban untuk menyelesaikan persoalan yang dilakukan oleh orang dewasa. “Jangan sampai demi menjaga nama baik keluarga atau alasan lainnya, hak dan keselamatan korban justru dikorbankan. Anak adalah pihak yang harus kita lindungi, bukan pihak yang harus dibebani untuk menyelesaikan persoalan orang dewasa,” katanya. Selain itu, Mario meminta masyarakat berhati-hati terhadap pemberian uang atau imbalan yang berkaitan dengan upaya memengaruhi proses penegakan hukum. Menurutnya, penyelesaian setiap perkara harus berjalan dalam koridor peraturan perundang-undangan. Langkah tersebut penting untuk memastikan hak korban tetap terlindungi dan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Ancaman terhadap Anak Perlu Menjadi Evaluasi Mario juga menyoroti persoalan lain berupa ancaman pembunuhan dan tindakan penyerangan yang dilakukan orang dewasa hingga memasuki pekarangan rumah. Peristiwa tersebut menyasar anak dan pada akhirnya diselesaikan melalui jalan damai. Ia menilai kejadian seperti itu perlu menjadi bahan evaluasi bersama. Menurut Mario, lingkungan tempat anak tumbuh harus menghadirkan rasa aman, bukan ketakutan. “Ketika yang menjadi korban adalah anak, maka keselamatan dan masa depannya harus menjadi prioritas. Kita tidak ingin anak-anak tumbuh dalam ketakutan karena merasa lingkungan di sekitarnya tidak memberikan rasa aman,” ujarnya. Perlindungan Perempuan dan Anak Tanggung Jawab Bersama Mario yang telah dua periode menjadi Anggota DPRD Sumatera Barat menegaskan perlindungan perempuan dan anak tidak dapat dibebankan hanya kepada keluarga atau sekolah. Pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dunia usaha, keluarga dan masyarakat memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang aman. “Keamanan dan perlindungan anak adalah tanggung jawab kita bersama. Negara hadir untuk memberikan perlindungan, sementara masyarakat harus membangun lingkungan yang tidak memberikan ruang bagi kekerasan,” katanya. Karena itu, Mario mendorong Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dan seluruh pemangku kepentingan memperkuat program pencegahan kekerasan. Edukasi masyarakat, pendampingan korban serta sistem pelaporan yang mudah diakses juga perlu diperkuat. Ia berharap sistem tersebut berjalan secara berkelanjutan. Dengan demikian, korban dan keluarga tidak merasa takut ketika hendak melaporkan kekerasan yang mereka alami. Dorong Solok Selatan Jadi Kabupaten Ramah Perempuan dan Anak Mario berharap keberhasilan pembangunan Solok Selatan tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Kemampuan daerah menciptakan ruang hidup yang aman bagi perempuan dan anak juga harus menjadi indikator penting. “Mari kita jadikan Solok Selatan bukan hanya daerah yang maju pembangunannya, tetapi juga kabupaten yang ramah, aman dan memberikan rasa nyaman bagi perempuan dan anak. Tidak boleh ada toleransi terhadap kekerasan, dan tidak boleh ada anak yang merasa sendirian ketika menghadapi kekerasan,” pungkasnya. Menurut Mario, cita-cita menjadikan Solok Selatan sebagai Kabupaten Ramah Perempuan dan Anak membutuhkan komitmen lintas sektor. Penguatan keluarga, edukasi masyarakat, keberanian melapor, pendampingan korban dan penegakan hukum yang konsisten harus berjalan beriringan. “Melindungi perempuan dan anak bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga investasi moral untuk memastikan generasi Solok Selatan tumbuh dalam lingkungan yang aman, bermartabat dan penuh kasih,” tutup Mario Syahjohan. (*)