Padang, Javanusa—Pemerintah Kota Padang membagikan pengalaman menghadapi berbagai bencana dalam Seminar Kebencanaan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Komisariat Wilayah (Komwil) I.
Wali Kota Padang Fadly Amran menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan yang berlangsung di Santika Hotel, Rabu (30/9/2026). Ia memaparkan langkah pemerintah daerah dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi risiko bencana.
Di hadapan delegasi 24 kota anggota Komwil I Apeksi, Fadly menekankan pentingnya kesiapan pemerintah dan masyarakat. Menurutnya, kesiapsiagaan bencana harus dibangun secara berkelanjutan.
Padang Berada di Wilayah Rawan Bencana
Fadly menjelaskan, kondisi geografis membuat Kota Padang menghadapi potensi berbagai jenis bencana. Posisi Padang di kawasan Ring of Fire turut meningkatkan risiko tersebut.
Banjir, longsor, gempa bumi, dan tsunami menjadi sejumlah ancaman yang perlu diantisipasi pemerintah bersama masyarakat.
“Pada 2025 lalu Kota Padang ditimpa bencana hidrometeorologi yang menyebabkan 11 orang meninggal dunia, ribuan rumah terdampak, kerusakan infrastruktur, pertanian dan perikanan terdampak,” kata Fadly.
Ia juga menyinggung kejadian pada 3 Agustus 2026. Saat itu, anomali hujan ekstrem memicu banjir di sejumlah wilayah Kota Padang.
Pengalaman tersebut, menurut Fadly, menjadi pembelajaran penting dalam memperkuat kapasitas pemerintah daerah. Penguatan kelembagaan, kapasitas BPBD, dan kesiapan masyarakat perlu berjalan secara konsisten.
Pemulihan Pascabencana Dapat Dukungan Rp4 Triliun
Dalam pemulihan pascabencana 2025, Pemerintah Kota Padang memperoleh dukungan pemerintah pusat senilai Rp4 triliun.
Dukungan tersebut digunakan untuk membangun kembali sejumlah infrastruktur yang terdampak bencana. Salah satunya mencakup pembangunan infrastruktur bendungan.
Pemkot Padang juga menyiapkan hunian tetap bagi masyarakat yang terdampak bencana.
“Kami juga melakukan pembelian tanah untuk Hunian Tetap (Huntap) bagi masyarakat terdampak bencana, yang dibangun oleh Yayasan Buddha Tzu Chi, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Danantara, serta sektor swasta dengan alokasi Huntap sebanyak 533 unit,” ujar Fadly.
Langkah itu menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan masyarakat terdampak memperoleh tempat tinggal yang lebih layak setelah bencana.
Kesiapsiagaan Dimulai dari Masyarakat
Fadly menilai kesiapsiagaan tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah. Masyarakat hingga tingkat paling bawah perlu terlibat dalam menghadapi potensi bencana.
“Kami juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat hingga tingkat paling bawah dalam membangun kesiapsiagaan bencana,” katanya.
Ia menyebut sistem peringatan dini atau early warning system perlu terus diperkuat. Pemerintah juga perlu memperluas pelatihan dan pemberdayaan masyarakat.
Menurut Fadly, langkah tersebut penting agar masyarakat memiliki kemampuan menghadapi bencana sebelum bantuan datang.
24 Kota Perkuat Kerja Sama Penanganan Bencana
Seminar Kebencanaan Komwil I Apeksi juga membahas penguatan kerja sama antarpemerintah kota. Kerja sama tersebut diarahkan untuk membantu daerah yang mengalami dampak bencana.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antar pemerintah kota. Kepala Pelaksana BPBD dari 24 kota anggota Komwil I Apeksi mengikuti penandatanganan tersebut.
Selain Fadly Amran, seminar menghadirkan Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat Fauzi Bahar. Fauzi juga menjabat Wali Kota Padang periode 2004–2014.
Perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan BPBD Sumatera Barat turut menjadi narasumber.
Kegiatan tersebut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesra Kota Padang Tarmizi Ismail, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Padang Didi Aryadi, Direktur Eksekutif Apeksi Alwis Rustam, Sekretaris Komwil I Apeksi Muhammad Sofyan. Serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), camat, dan lurah se-Kota Padang. (*)
