Solsel, Javanusa—DPRD Kabupaten Solok Selatan menggelar rapat paripurna dengan agenda tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Tahun 2024.
Rapat ini dihadiri Ketua DPRD, Martius, anggota legislatif, Sekda Syamaurizaldi yang mewakili Bupati, serta jajaran OPD.
Sekda Syamaurizaldi menyampaikan bahwa LHP BPK RI menjadi acuan penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Ia menginstruksikan Inspektorat untuk memperketat pengawasan pada seluruh tahapan pengelolaan anggaran.
“Saya menginstruksikan agar Inspektorat segera melakukan pengawasan lebih intensif, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Semua pihak harus bekerja bersama untuk memastikan pengelolaan anggaran berjalan sesuai prinsip akuntabilitas,” tegasnya.
Ia juga mengajak DPRD untuk memberikan masukan konstruktif dalam menindaklanjuti temuan BPK RI.
“Kami sangat mengapresiasi saran dari DPRD, karena itu akan memperkaya langkah perbaikan yang kita ambil,” lanjutnya.
Sekda menekankan bahwa temuan dalam LHP BPK RI harus dipandang sebagai awal dari perbaikan.
“Ini bukan akhir, tetapi awal dari komitmen kita untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Dengan kerja sama dan komitmen bersama, kita bisa mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan dan bertanggung jawab,” tutupnya.
Ketua DPRD, Martius, menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah.
“Kami di DPRD siap memberikan masukan dan mengawal proses tindak lanjut ini. Kolaborasi ini penting demi mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik,” ujar Martius.
Rapat paripurna ini menjadi bukti komitmen DPRD dan pemerintah dalam menindaklanjuti LHP BPK RI demi memperbaiki pengelolaan keuangan daerah. (*/jn04)
