DPRD Sumbar Tuntaskan Tiga Agenda Paripurna, KUA-PPAS 2027 Disepakati

Penulis - Redaksi

Sabtu, 15 Agustus 2026 - 11:06 WIB

URL berhasil dicopy

Sekretaris DPRD Sumbar Maifrizon. (Foto: Ist)

Padang, Javanusa—DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menyelesaikan tiga agenda rapat paripurna dalam satu hari, Jumat (14/8/2026).

Rangkaian agenda tersebut mencakup pidato Presiden RI, pendapat akhir fraksi, hingga pengambilan keputusan KUA-PPAS 2027 dan Perubahan KUA-PPAS 2026.

DPRD Sumbar menjalankan rangkaian rapat paripurna sejak pagi hingga malam. Seluruh agenda berlangsung sesuai jadwal yang telah ditetapkan Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Sumbar.

Agenda pertama berlangsung pada pagi hari. Para anggota DPRD Sumbar mengikuti penyampaian Pidato Presiden RI dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR dan DPD RI Tahun 2026.

Setelah agenda tersebut, rapat berlanjut dengan penyampaian pendapat akhir fraksi. Pembahasan kali ini berkaitan dengan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 dan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026.

Pengambilan Keputusan Berlangsung Malam Hari

Rangkaian rapat DPRD Sumbar kemudian berlanjut hingga malam. Pada agenda terakhir, DPRD mengambil keputusan terhadap KUA-PPAS 2027 dan Perubahan KUA-PPAS 2026.

Kedua dokumen tersebut memiliki peran penting dalam proses penyusunan anggaran daerah. KUA-PPAS 2027 menjadi salah satu landasan penyusunan APBD 2027.

Sementara itu, Perubahan KUA-PPAS 2026 menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan APBD 2026. Karena itu, pengambilan keputusan atas kedua dokumen tersebut menjadi bagian penting dalam siklus penganggaran daerah.

Sekretaris DPRD Sumbar Maifrizon mengatakan, Bamus DPRD Sumbar telah menyepakati tiga agenda tersebut pada 11 Juni 2026.

Menurut Maifrizon, pembahasan KUA-PPAS 2027 dan Perubahan KUA-PPAS 2026 memiliki posisi strategis. Kedua agenda itu berkaitan langsung dengan arah kebijakan dan pengalokasian anggaran daerah.

“Dua agenda tersebut penting sebagai landasan penyusunan Perubahan APBD 2026 dan APBD 2027,” ujar Maifrizon.

DPRD Sumbar Pastikan Kuorum Terpenuhi

Maifrizon juga menjelaskan bahwa proses pengambilan keputusan mengikuti ketentuan dalam tata tertib DPRD Sumbar. Salah satu syarat utama ialah terpenuhinya jumlah anggota yang hadir atau kuorum.

Tata tertib DPRD mengatur bahwa pengambilan keputusan harus dihadiri sedikitnya dua pertiga dari seluruh anggota DPRD. Syarat tersebut terpenuhi dalam rapat pengambilan keputusan KUA-PPAS.

“Pada saat pengambilan keputusan, jumlah anggota DPRD yang hadir telah melampaui jumlah kuorum yang dipersyaratkan,” katanya.

Dengan terpenuhinya kuorum, DPRD Sumbar dapat melanjutkan proses pengambilan keputusan terhadap KUA-PPAS 2027 dan Perubahan KUA-PPAS 2026.

Keputusan tersebut selanjutnya menjadi bagian dari tahapan penyusunan anggaran daerah. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan menggunakan dokumen tersebut sebagai landasan dalam mendukung program pembangunan daerah. (*)

Berita Terkait

Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Solsel, Mario Syahjohan Minta UU TPKS Ditegakkan Solsel, Javanusa—Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah hukum Polres Solok Selatan (Solsel) mendapat perhatian serius dari Anggota DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Mario Syahjohan. Mario meminta seluruh pihak memperkuat pencegahan dan memastikan setiap laporan kekerasan mendapat penanganan sesuai ketentuan hukum. Menurutnya, dampak kekerasan tidak berhenti pada luka fisik, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi psikologis dan masa depan korban. Sebagai putra daerah Solok Selatan, Mario menilai masyarakat perlu membangun lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak. Ia juga mengingatkan agar kasus kekerasan tidak dianggap sebagai persoalan keluarga yang dapat diselesaikan begitu saja melalui perdamaian. “Kekerasan seksual merupakan tindak pidana serius. Karena itu, setiap kasus harus ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jangan sampai persoalan seperti ini dianggap sebagai persoalan biasa yang cukup diselesaikan dengan perdamaian semata,” tegas Mario, Jumat (2/10/2026). Mario Tekankan Penegakan UU TPKS Mario mengatakan aparat dan pihak terkait perlu menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS sebagai dasar penanganan. Undang-undang tersebut mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual. Di antaranya pelecehan seksual nonfisik dan fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual hingga kekerasan seksual berbasis elektronik. Namun, Mario menegaskan penanganan perkara tidak cukup hanya mengejar pertanggungjawaban pelaku. Negara dan seluruh pihak terkait juga harus memastikan korban memperoleh perlindungan dan pendampingan. “Yang harus kita pikirkan bukan hanya bagaimana menghukum pelaku, tetapi juga bagaimana memastikan korban mendapatkan perlindungan, pendampingan, pemulihan, serta kesempatan untuk kembali menjalani kehidupan secara layak tanpa stigma,” ujarnya. Perdamaian Jangan Mengorbankan Hak Korban Mario turut mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan perdamaian sebagai jalan pintas dalam perkara kekerasan seksual. Terlebih jika korban merupakan anak, proses penyelesaian harus tetap mempertimbangkan keselamatan dan hak korban. Ia menilai tekanan untuk menjaga nama baik keluarga tidak boleh mengorbankan kepentingan anak. Korban juga tidak seharusnya menanggung beban untuk menyelesaikan persoalan yang dilakukan oleh orang dewasa. “Jangan sampai demi menjaga nama baik keluarga atau alasan lainnya, hak dan keselamatan korban justru dikorbankan. Anak adalah pihak yang harus kita lindungi, bukan pihak yang harus dibebani untuk menyelesaikan persoalan orang dewasa,” katanya. Selain itu, Mario meminta masyarakat berhati-hati terhadap pemberian uang atau imbalan yang berkaitan dengan upaya memengaruhi proses penegakan hukum. Menurutnya, penyelesaian setiap perkara harus berjalan dalam koridor peraturan perundang-undangan. Langkah tersebut penting untuk memastikan hak korban tetap terlindungi dan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Ancaman terhadap Anak Perlu Menjadi Evaluasi Mario juga menyoroti persoalan lain berupa ancaman pembunuhan dan tindakan penyerangan yang dilakukan orang dewasa hingga memasuki pekarangan rumah. Peristiwa tersebut menyasar anak dan pada akhirnya diselesaikan melalui jalan damai. Ia menilai kejadian seperti itu perlu menjadi bahan evaluasi bersama. Menurut Mario, lingkungan tempat anak tumbuh harus menghadirkan rasa aman, bukan ketakutan. “Ketika yang menjadi korban adalah anak, maka keselamatan dan masa depannya harus menjadi prioritas. Kita tidak ingin anak-anak tumbuh dalam ketakutan karena merasa lingkungan di sekitarnya tidak memberikan rasa aman,” ujarnya. Perlindungan Perempuan dan Anak Tanggung Jawab Bersama Mario yang telah dua periode menjadi Anggota DPRD Sumatera Barat menegaskan perlindungan perempuan dan anak tidak dapat dibebankan hanya kepada keluarga atau sekolah. Pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dunia usaha, keluarga dan masyarakat memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang aman. “Keamanan dan perlindungan anak adalah tanggung jawab kita bersama. Negara hadir untuk memberikan perlindungan, sementara masyarakat harus membangun lingkungan yang tidak memberikan ruang bagi kekerasan,” katanya. Karena itu, Mario mendorong Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dan seluruh pemangku kepentingan memperkuat program pencegahan kekerasan. Edukasi masyarakat, pendampingan korban serta sistem pelaporan yang mudah diakses juga perlu diperkuat. Ia berharap sistem tersebut berjalan secara berkelanjutan. Dengan demikian, korban dan keluarga tidak merasa takut ketika hendak melaporkan kekerasan yang mereka alami. Dorong Solok Selatan Jadi Kabupaten Ramah Perempuan dan Anak Mario berharap keberhasilan pembangunan Solok Selatan tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Kemampuan daerah menciptakan ruang hidup yang aman bagi perempuan dan anak juga harus menjadi indikator penting. “Mari kita jadikan Solok Selatan bukan hanya daerah yang maju pembangunannya, tetapi juga kabupaten yang ramah, aman dan memberikan rasa nyaman bagi perempuan dan anak. Tidak boleh ada toleransi terhadap kekerasan, dan tidak boleh ada anak yang merasa sendirian ketika menghadapi kekerasan,” pungkasnya. Menurut Mario, cita-cita menjadikan Solok Selatan sebagai Kabupaten Ramah Perempuan dan Anak membutuhkan komitmen lintas sektor. Penguatan keluarga, edukasi masyarakat, keberanian melapor, pendampingan korban dan penegakan hukum yang konsisten harus berjalan beriringan. “Melindungi perempuan dan anak bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga investasi moral untuk memastikan generasi Solok Selatan tumbuh dalam lingkungan yang aman, bermartabat dan penuh kasih,” tutup Mario Syahjohan. (*)