Fraksi Golkar Minta Revisi Perda Pendidikan Sumbar Perkuat Beasiswa dan BOSDA

Penulis - Redaksi

Senin, 7 September 2026 - 20:14 WIB

URL berhasil dicopy

Fraksi Golkar saat berdiskusi terkait Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan. (Foto: Ist)

Padang, Javanusa—Fraksi Partai Golkar DPRD Sumatera Barat meminta pembahasan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Fraksi Golkar menilai perubahan regulasi tersebut perlu memberi dampak nyata bagi akses dan kualitas pendidikan di Sumbar. Sejumlah aspek, mulai dari beasiswa hingga keamanan peserta didik, menjadi perhatian dalam pembahasan.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sumbar, Yogi Pratama meminta kader Golkar yang bertugas di Komisi V ikut mengawal proses pembahasan Ranperda tersebut.

Yogi menyampaikan hal itu saat berdiskusi dengan Wakil Ketua DPRD Sumbar M. Iqra Chissa Putra, Senin (7/9/2026). Turut hadir Ketua Komisi V DPRD Sumbar H. Lazuardi Erman.

Beasiswa dan BOSDA Jadi Perhatian

Yogi menilai terdapat beberapa materi penting yang perlu mendapat perhatian dalam revisi Perda Pendidikan Sumbar. Di antaranya menyangkut kebijakan beasiswa, Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), dan penguatan muatan lokal.

Menurut Yogi, regulasi pendidikan harus mampu menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan daerah. Dukungan tersebut juga harus membuka kesempatan lebih luas bagi peserta didik untuk memperoleh layanan pendidikan yang memadai.

“Perubahan Perda ini harus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Beasiswa, BOSDA, dan penguatan muatan lokal merupakan bagian yang perlu dikawal agar manfaatnya dirasakan langsung,” ujar Yogi.

Selain persoalan pembiayaan, Fraksi Golkar menyoroti perlindungan siswa di lingkungan sekolah. Yogi menilai aturan terkait pencegahan dan penanganan kekerasan perlu mendapat penguatan.

Ia menegaskan sekolah harus memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh peserta didik. Karena itu, perlindungan siswa perlu menjadi bagian penting dalam regulasi pendidikan yang baru.

“Sekolah harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Karena itu, aspek pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan juga perlu diperkuat dalam regulasi,” katanya.

Revisi Perda Pendidikan Masuk Tahap Finalisasi

Sementara itu, Ketua Komisi V DPRD Sumbar H. Lazuardi Erman memastikan pihaknya terus mengawal pembahasan perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2019.

Lazuardi mengatakan Ranperda Perubahan Perda tentang Penyelenggaraan Pendidikan kini memasuki tahap finalisasi. Setelah proses tersebut selesai, pembahasan diperkirakan berlanjut ke rapat paripurna.

“Sekarang sudah tahap finalisasi dan diperkirakan dalam waktu dekat bisa masuk tahap paripurna,” kata Lazuardi.

Ia menjelaskan, revisi Perda Pendidikan Sumbar merupakan inisiatif DPRD melalui Komisi V. Karena itu, komisi tersebut terus membahas materi regulasi agar menghasilkan aturan yang mampu memperkuat penyelenggaraan pendidikan di daerah.

Perlindungan Peserta Didik Ikut Diperkuat

Revisi Perda tersebut nantinya diharapkan mampu menjawab sejumlah kebutuhan strategis pendidikan di Sumatera Barat.

Materinya mencakup dukungan pembiayaan pendidikan, pengembangan potensi dan karakter daerah, penguatan muatan lokal, serta perlindungan peserta didik.

Dengan masuknya pembahasan ke tahap finalisasi, Ranperda tersebut selanjutnya menunggu proses menuju rapat paripurna DPRD Sumbar. Keputusan akhir akan mengikuti mekanisme pembentukan peraturan daerah yang berlaku. (*)

Berita Terkait

Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Solsel, Mario Syahjohan Minta UU TPKS Ditegakkan Solsel, Javanusa—Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah hukum Polres Solok Selatan (Solsel) mendapat perhatian serius dari Anggota DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Mario Syahjohan. Mario meminta seluruh pihak memperkuat pencegahan dan memastikan setiap laporan kekerasan mendapat penanganan sesuai ketentuan hukum. Menurutnya, dampak kekerasan tidak berhenti pada luka fisik, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi psikologis dan masa depan korban. Sebagai putra daerah Solok Selatan, Mario menilai masyarakat perlu membangun lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak. Ia juga mengingatkan agar kasus kekerasan tidak dianggap sebagai persoalan keluarga yang dapat diselesaikan begitu saja melalui perdamaian. “Kekerasan seksual merupakan tindak pidana serius. Karena itu, setiap kasus harus ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jangan sampai persoalan seperti ini dianggap sebagai persoalan biasa yang cukup diselesaikan dengan perdamaian semata,” tegas Mario, Jumat (2/10/2026). Mario Tekankan Penegakan UU TPKS Mario mengatakan aparat dan pihak terkait perlu menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS sebagai dasar penanganan. Undang-undang tersebut mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual. Di antaranya pelecehan seksual nonfisik dan fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual hingga kekerasan seksual berbasis elektronik. Namun, Mario menegaskan penanganan perkara tidak cukup hanya mengejar pertanggungjawaban pelaku. Negara dan seluruh pihak terkait juga harus memastikan korban memperoleh perlindungan dan pendampingan. “Yang harus kita pikirkan bukan hanya bagaimana menghukum pelaku, tetapi juga bagaimana memastikan korban mendapatkan perlindungan, pendampingan, pemulihan, serta kesempatan untuk kembali menjalani kehidupan secara layak tanpa stigma,” ujarnya. Perdamaian Jangan Mengorbankan Hak Korban Mario turut mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan perdamaian sebagai jalan pintas dalam perkara kekerasan seksual. Terlebih jika korban merupakan anak, proses penyelesaian harus tetap mempertimbangkan keselamatan dan hak korban. Ia menilai tekanan untuk menjaga nama baik keluarga tidak boleh mengorbankan kepentingan anak. Korban juga tidak seharusnya menanggung beban untuk menyelesaikan persoalan yang dilakukan oleh orang dewasa. “Jangan sampai demi menjaga nama baik keluarga atau alasan lainnya, hak dan keselamatan korban justru dikorbankan. Anak adalah pihak yang harus kita lindungi, bukan pihak yang harus dibebani untuk menyelesaikan persoalan orang dewasa,” katanya. Selain itu, Mario meminta masyarakat berhati-hati terhadap pemberian uang atau imbalan yang berkaitan dengan upaya memengaruhi proses penegakan hukum. Menurutnya, penyelesaian setiap perkara harus berjalan dalam koridor peraturan perundang-undangan. Langkah tersebut penting untuk memastikan hak korban tetap terlindungi dan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Ancaman terhadap Anak Perlu Menjadi Evaluasi Mario juga menyoroti persoalan lain berupa ancaman pembunuhan dan tindakan penyerangan yang dilakukan orang dewasa hingga memasuki pekarangan rumah. Peristiwa tersebut menyasar anak dan pada akhirnya diselesaikan melalui jalan damai. Ia menilai kejadian seperti itu perlu menjadi bahan evaluasi bersama. Menurut Mario, lingkungan tempat anak tumbuh harus menghadirkan rasa aman, bukan ketakutan. “Ketika yang menjadi korban adalah anak, maka keselamatan dan masa depannya harus menjadi prioritas. Kita tidak ingin anak-anak tumbuh dalam ketakutan karena merasa lingkungan di sekitarnya tidak memberikan rasa aman,” ujarnya. Perlindungan Perempuan dan Anak Tanggung Jawab Bersama Mario yang telah dua periode menjadi Anggota DPRD Sumatera Barat menegaskan perlindungan perempuan dan anak tidak dapat dibebankan hanya kepada keluarga atau sekolah. Pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dunia usaha, keluarga dan masyarakat memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang aman. “Keamanan dan perlindungan anak adalah tanggung jawab kita bersama. Negara hadir untuk memberikan perlindungan, sementara masyarakat harus membangun lingkungan yang tidak memberikan ruang bagi kekerasan,” katanya. Karena itu, Mario mendorong Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dan seluruh pemangku kepentingan memperkuat program pencegahan kekerasan. Edukasi masyarakat, pendampingan korban serta sistem pelaporan yang mudah diakses juga perlu diperkuat. Ia berharap sistem tersebut berjalan secara berkelanjutan. Dengan demikian, korban dan keluarga tidak merasa takut ketika hendak melaporkan kekerasan yang mereka alami. Dorong Solok Selatan Jadi Kabupaten Ramah Perempuan dan Anak Mario berharap keberhasilan pembangunan Solok Selatan tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Kemampuan daerah menciptakan ruang hidup yang aman bagi perempuan dan anak juga harus menjadi indikator penting. “Mari kita jadikan Solok Selatan bukan hanya daerah yang maju pembangunannya, tetapi juga kabupaten yang ramah, aman dan memberikan rasa nyaman bagi perempuan dan anak. Tidak boleh ada toleransi terhadap kekerasan, dan tidak boleh ada anak yang merasa sendirian ketika menghadapi kekerasan,” pungkasnya. Menurut Mario, cita-cita menjadikan Solok Selatan sebagai Kabupaten Ramah Perempuan dan Anak membutuhkan komitmen lintas sektor. Penguatan keluarga, edukasi masyarakat, keberanian melapor, pendampingan korban dan penegakan hukum yang konsisten harus berjalan beriringan. “Melindungi perempuan dan anak bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga investasi moral untuk memastikan generasi Solok Selatan tumbuh dalam lingkungan yang aman, bermartabat dan penuh kasih,” tutup Mario Syahjohan. (*)