Pariaman, Javanusa—Wali Kota Pariaman Yota Balad menerima kunjungan kerja Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementan RI, Idha Widi Arsanti, di Pendopo Wali Kota Pariaman, Jumat (26/12).
Pertemuan tersebut membahas pengalihan status penggajian penyuluh pertanian ke pemerintah pusat mulai 2026.
Yota Balad menyambut positif kebijakan Kementerian Pertanian tersebut. Menurutnya, pengalihan beban gaji ke pusat akan memberi ruang fiskal lebih luas bagi APBD Kota Pariaman.
“Transformasi gaji penyuluh pertanian ini memberikan kepastian kesejahteraan bagi para penyuluh. Di sisi lain, daerah bisa fokus memperkuat program pembangunan pertanian,” kata Yota Balad.
Ia menegaskan penyuluh merupakan ujung tombak pembangunan pertanian di lapangan. Dengan jaminan kesejahteraan yang lebih baik, kinerja dan inovasi penyuluh diharapkan semakin meningkat.
34 Penyuluh Pertanian Aktif di Empat Kecamatan
Saat ini, Pemerintah Kota Pariaman memiliki 34 penyuluh pertanian yang tersebar di empat kecamatan. Setiap desa dan kelurahan didampingi dua hingga tiga penyuluh, disesuaikan dengan luas lahan pertanian.
Yota Balad berharap transformasi gaji penyuluh pertanian dapat mendorong peningkatan produktivitas dan inovasi sektor pertanian lokal. “Kami ingin pertanian Pariaman semakin maju dan berdaya saing,” ujarnya.
Kementan Pastikan Gaji Ditanggung Pusat Mulai 2026
Kepala BPPSDMP Kementan RI Idha Widi Arsanti menjelaskan, mulai 2026 seluruh gaji penyuluh pertanian di Kota Pariaman akan ditanggung pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian. Kebijakan ini bertujuan menyeragamkan standar kesejahteraan penyuluh di seluruh Indonesia.
“Transformasi gaji penyuluh pertanian ini memastikan penyuluh dapat bekerja optimal tanpa terkendala anggaran daerah,” kata Idha.
Menuju Swasembada Pangan Nasional
Idha juga mengungkapkan bahwa pada 7 Januari 2026, Menteri Pertanian akan meluncurkan program Swasembada Pangan Indonesia. Seluruh penyuluh pertanian nasional akan dihadirkan dan menerima arahan langsung terkait strategi pendampingan petani.
Selain pengalihan gaji, Kementan akan memperketat monitoring kinerja penyuluh. Pelatihan berkelanjutan dan dukungan sarana kerja juga disiapkan untuk meningkatkan kapasitas SDM pertanian.
“Tujuannya bukan hanya memindahkan anggaran, tetapi memastikan penyuluh memiliki kompetensi untuk mendorong pertanian modern yang mandiri dan berdaya saing,” ujar Idha.
Turut hadir Sekretaris Daerah Kota Pariaman Afrizal Azhar, Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Marlina Sepa, serta seluruh penyuluh pertanian. (*/red)
