Padang, Javanusa—Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah menegaskan potensi wisata Mentawai harus dikelola secara serius, terarah, dan berkelanjutan agar mampu memberi dampak nyata bagi perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Mahyeldi saat memimpin rapat pembahasan pengembangan strategis Kepulauan Mentawai di Istana Gubernuran, Selasa malam (12/5/2026).
Rapat tersebut melibatkan jajaran OPD di lingkungan Pemprov Sumbar, unsur TNI AL, Balai Penataan Ruang Laut (BPRL) Padang, Loka Perikanan Budidaya Laut (LPBL) Pekanbaru, serta asosiasi pariwisata Mentawai.
Pembahasan rapat mencakup investasi resort, pemanfaatan ruang laut, konservasi kawasan pesisir, hingga optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Mentawai punya potensi yang sangat besar. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dimaksimalkan secara terarah,” kata Mahyeldi.
Mentawai Miliki Ratusan Titik Surfing
Mahyeldi menyebut Mentawai memiliki sekitar 400 titik surfing. Jumlah itu menjadikan Mentawai sebagai salah satu kawasan selancar terbanyak di dunia.
Menurutnya, potensi tersebut dapat mendorong pertumbuhan pariwisata internasional sekaligus memperkuat posisi Mentawai sebagai destinasi unggulan di Sumatera Barat.
Selain wisata selancar, Mentawai juga memiliki kawasan mangrove yang luas. Kawasan itu dinilai berpotensi dikembangkan menjadi wisata edukasi dan wisata bahari berbasis lingkungan.
“Hutan mangrove di sana juga luas. Itu bisa dikembangkan menjadi peluang usaha masyarakat, sekaligus menjaga ekosistem pantai dan menjadi tempat pemijahan ikan,” ujarnya.
Pemprov Soroti Pertumbuhan Resort
Di tengah besarnya potensi wisata Mentawai, Mahyeldi menyoroti pertumbuhan resort yang terus meningkat. Ia menilai kondisi tersebut perlu diimbangi pengawasan dan penataan regulasi yang lebih ketat.
Berdasarkan data Dinas Pariwisata Sumbar, jumlah resort di Mentawai saat ini mencapai sekitar 223 unit.
Mahyeldi menegaskan pertumbuhan sektor pariwisata harus berjalan seiring dengan kepastian legalitas usaha, perlindungan lingkungan, dan optimalisasi kontribusi terhadap PAD daerah.
“Terdapat peluang besar untuk meningkatkan PAD dari pemanfaatan ruang laut dan aktivitas wisata di sekitar resort,” katanya.
Karena itu, Mahyeldi meminta seluruh OPD terkait segera melakukan sinkronisasi data, validasi jumlah resort, serta penertiban legalitas usaha wisata yang beroperasi di Mentawai.
Ia juga menekankan pentingnya kejelasan kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam pengelolaan izin pemanfaatan kawasan laut agar tidak terjadi tumpang tindih aturan.
“Pemanfaatan wilayah laut harus tetap memperhatikan keberlanjutan dan kepatuhan terhadap aturan zonasi wilayah pesisir,” tegasnya.
Akses dan Konservasi Jadi Perhatian
Selain penataan resort, Mahyeldi juga mendorong pengembangan kawasan konservasi laut sebagai destinasi wisata bahari yang tetap terkendali dan ramah lingkungan.
Aspek aksesibilitas menuju Mentawai turut menjadi perhatian dalam rapat tersebut. Mahyeldi mendukung usulan penambahan panjang landasan pacu Bandara Mentawai agar mampu melayani pesawat berkapasitas lebih besar.
“Kalau akses semakin mudah, wisatawan mancanegara juga akan semakin banyak datang ke Mentawai,” ujarnya.
Mahyeldi menegaskan pembangunan pariwisata Mentawai tidak boleh hanya menguntungkan investor. Menurutnya, sektor ini juga harus membuka peluang ekonomi yang luas bagi masyarakat lokal.
Karena itu, ia mendorong peningkatan pelatihan tenaga kerja bagi pemuda Mentawai agar dapat terserap di sektor pariwisata dan industri resort.
“Pariwisata Mentawai harus tetap mengedepankan budaya lokal sebagai daya tarik utama,” katanya.
Sebagai langkah percepatan, Mahyeldi meminta pembentukan tim khusus lintas OPD untuk menangani pengembangan strategis Mentawai secara terpadu.
Investasi Asing dan Legalitas Resort
Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar, Syefdinon, mengatakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah strategi pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Mentawai.
Program tersebut meliputi pengelolaan kawasan konservasi terumbu karang, pengembangan kampung nelayan, program bioflok, hingga integrasi kawasan mangrove sebagai potensi wisata masa depan.
“Potensi kelautan Sumatera Barat sangat besar dan harus dikelola secara terintegrasi,” kata Syefdinon.
Dalam rapat itu, Ketua Asosiasi Resort Mentawai juga menyoroti maraknya investasi asing di Mentawai yang dinilai belum seluruhnya berjalan sesuai aturan.
Ia mengungkapkan hampir 90 persen resort di Mentawai merupakan penanaman modal asing (PMA), namun sebagian menggunakan nama lokal.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu ditertibkan sejak awal agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari, termasuk terkait eksploitasi lingkungan yang harus sesuai ketentuan berlaku.
“Kami khawatir daerah tidak mendapat manfaat apa-apa kalau tata kelolanya tidak dipersiapkan dengan baik sejak sekarang,” ujarnya.
Karena itu, asosiasi meminta Pemerintah Provinsi Sumbar melakukan audit lapangan dan penertiban terhadap resort yang melanggar aturan.
“Kami ingin pariwisata Mentawai maju, tapi maju yang bermartabat dan taat hukum,” tegasnya. (*/red)
