Padang Panjang, Javanusa—Pemerintah Pusat, Provinsi Sumatera Barat, dan Pemko Padang Panjang meninjau langsung lokasi rencana pembangunan hunian tetap di depan Rusunawa Padang Panjang, Sabtu (27/12/2025).
Peninjauan ini menegaskan komitmen percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Pemerintah memastikan warga yang kehilangan rumah tidak berlarut-larut hidup dalam ketidakpastian.
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Boby Ali Azhari hadir langsung ke lokasi. Ia didampingi Wakil Gubernur (Wagub) Sumbar Vasko Ruseimy dan Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis.
Turut mendampingi Wakil Wali Kota Allex Saputra, Kapolres Padang Panjang AKBP Kartyana Widyarso Wardoyo Putro, serta Kepala Kejaksaan Negeri Adhi Setyo Prabowo.
Huntap Bagi Warga Rumah Rusak Berat dan Hanyut
Lokasi ini direncanakan untuk pembangunan sejumlah unit huntap Padang Panjang. Hunian tersebut untuk warga yang rumahnya rusak berat hingga hanyut akibat bencana.
Pembangunan huntap menjadi solusi jangka panjang. Pemerintah menargetkan warga dapat kembali tinggal di rumah yang layak, aman, dan nyaman.
Wagub: Warga Tidak Boleh Terlalu Lama Menunggu
Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy menegaskan pembangunan huntap menjadi prioritas utama pemerintah. Menurutnya, percepatan sangat penting untuk memulihkan kehidupan sosial warga terdampak.
“Intinya kita memastikan warga yang terdampak, terutama yang rumahnya hanyut, bisa segera dibangunkan huntap. Kita tidak ingin mereka menunggu terlalu lama,” kata Vasko.
Ia menilai kesiapan lokasi menjadi faktor penting agar pembangunan dapat segera dimulai.
Peletakan Batu Pertama 29 Desember
Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis mengapresiasi dukungan Kementerian PU dan Pemprov Sumbar. Ia menyebut pembangunan huntap sudah masuk tahap final persiapan.
“Sesuai rencana, peletakan batu pertama akan dihadiri langsung Menteri PU. Pembangunan direncanakan mulai 29 Desember,” ujar Hendri.
Pemko Padang Panjang, lanjutnya, siap mendukung seluruh tahapan pembangunan hingga selesai.
Hendri menegaskan peninjauan ini menjadi sinyal kuat keseriusan pemerintah dalam percepatan pemulihan pascabencana. Kolaborasi lintas pemerintahan dinilai krusial agar program tepat sasaran.
“Kehadiran pemerintah pusat dan provinsi menunjukkan komitmen bersama untuk mempercepat pemulihan dan mengembalikan kehidupan masyarakat ke kondisi yang lebih baik,” tutup Hendri. (*/red)
