Gubernur Sumbar Minta Kemenhut Tutup Akses SIPUHH PHAT Syamsir Dahlan, Novermal Yuska: Harus Ditindak Tegas

Penulis -

Senin, 11 Agustus 2025 - 17:46 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota DPRD Pessel, Novermal Yuska melihat langsung tumpukan kayu gelondongan ukuran besar, saat melakukan Sidak beberapa waktu lalu ke hulu sungai Batang Bayang, batas Pessel dengan Kabupaten Solok. (Foto: Dok Novermal)

Anggota DPRD Pessel, Novermal Yuska melihat langsung tumpukan kayu gelondongan ukuran besar, saat melakukan Sidak beberapa waktu lalu ke hulu sungai Batang Bayang, batas Pessel dengan Kabupaten Solok. (Foto: Dok Novermal)

Pessel, Javanusa—Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, meminta Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI meninjau kembali dan menutup secara permanen hak akses Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) pada kegiatan Pemanfaatan Hasil Alam Tertentu (PHAT) oleh Syamsir Dahlan, di Kabupaten Solok.

Permintaan tersebut disampaikan melalui surat resmi tertanggal 10 Agustus 2025.

Dalam surat bernomor 522.2/2193/Dishut-2025 itu, Mahyeldi menegaskan kegiatan pemanfaatan kayu tumbuh alami di wilayah Jorong Sariak Bayang, Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Hiliran Gumanti, telah menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari konflik sosial hingga potensi kerusakan lingkungan yang serius.

“Kami menerima laporan dari Bupati Pesisir Selatan mengenai penumpukan kayu gelondongan di jalan tembus Bayang – Alahan Panjang. Hal ini menandakan perlunya evaluasi serius terhadap kegiatan PHAT yang berlangsung,” kata Mahyeldi dalam suratnya.

Menurut Mahyeldi, kegiatan PHAT Syamsir Dahlan berlangsung di areal seluas 50 hektare yang telah diberi hak akses SIPUHH oleh Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah III Pekanbaru sejak November 2021. Namun, aktivitas tersebut dinilai belum dilengkapi petunjuk teknis dan pelaksanaan yang memadai.

Selain itu, lokasi pemanfaatan kayu berada di kawasan hulu Sungai Batang Bayang dengan kontur medan yang terjal.

Kondisi ini, menurut Mahyeldi, berpotensi menimbulkan bahaya longsor, banjir, serta pencemaran aliran sungai yang bisa berdampak hingga ke wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.

“Dengan keterbatasan kewenangan yang dimiliki Pemprov Sumbar dan Pemkab terkait, kami menilai penutupan hak akses SIPUHH merupakan langkah yang tepat untuk mencegah kerusakan lingkungan lebih lanjut,” tambah Mahyeldi.

Menanggapi hal ini, Anggota DPRD Pesisir Selatan dari Fraksi PAN, Novermal Yuska, menyatakan dukungannya terhadap sikap Gubernur.

Ia menilai pemerintah pusat harus segera turun tangan karena dampak lingkungan sudah mulai dirasakan masyarakat.

Baca Juga :  Perkuat Sinergi Pendidikan Vokasi Industri, Kepala SMK SMAK Padang Audiensi dengan Gubernur Sumbar

“Kami dari DPRD Pessel menyambut baik langkah Gubernur. Aktivitas PHAT ini sudah menimbulkan keresahan. Tumpukan kayu di jalan tembus itu bukan cuma mengganggu akses, tapi juga ancaman nyata terhadap kelestarian lingkungan kami,” ujar Novermal kepada media ini ketika dihubungi Senin (11/8/2025).

Ia juga menyebut selama ini pemerintah daerah cukup kesulitan mengendalikan aktivitas penebangan yang masuk melalui program PHAT karena lemahnya koordinasi antar lembaga dan minimnya pengawasan dari pusat.

“Harus ada tindakan tegas dari Kementerian. Kalau dibiarkan, bukan cuma hutan yang rusak, tapi juga bisa merusak kepercayaan publik terhadap pengelolaan kehutanan yang berkelanjutan,” tambah Novermal.

Saat ini, surat dari Gubernur Mahyeldi telah ditembuskan ke berbagai pihak, termasuk Menteri Lingkungan Hidup, Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan, hingga Bupati Solok dan Pesisir Selatan.

Langkah ini dinilai sebagai bentuk keseriusan Pemprov dalam menjaga ekosistem hutan Sumatera Barat.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak PHAT Syamsir Dahlan maupun Kementerian Kehutanan.

Namun desakan dari masyarakat dan wakil rakyat daerah terus bergulir agar aktivitas yang dinilai merusak ini segera dihentikan.

Jika tidak ada langkah konkret dari pemerintah pusat, baik Mahyeldi maupun DPRD Pessel mengisyaratkan kemungkinan akan mengajukan langkah hukum atau advokasi lebih lanjut untuk menyelamatkan kawasan hutan lindung dan konservasi di wilayah Sumbar bagian selatan. (yoniks)

Berita Terkait

Jelang MTQ Sumbar 2027, PWI Pessel Ingatkan Pentingnya Evaluasi Pelaksanaan MTQ Kabupaten
Operasi Zebra Singgalang 2026, Ditlantas Polda Sumbar Bagikan Helm Gratis di Padang
Fadly Amran Usulkan Pengembangan Muaro Padang hingga Optimalisasi Kampung Nelayan ke Wamen KKP
Perkuat Daya Tarik Wisata, Fadly Amran dan Wadan Kodaeral II Padang Bahas Penataan Tugu Merpati
Fadly Amran Apresiasi Program IAS Anak Indonesia, Kenalkan Dunia Penerbangan kepada Pelajar
Bukan Sekadar Expo! SIVE 2026 Perkuat Kolaborasi Vokasi, Industri dan UMKM, Tuai Apresiasi Kepala BPSDMI
25 Orang Pemuda Lubuk Kilangan Ditempa Pelatihan K3 Umum
Fadly Amran Dukung Padang Jadi Tuan Rumah Munas XII KAHMI 2027

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 12:07 WIB

Polri Bongkar Jaringan Narkoba Indonesia-Malaysia, Sita Aset Rp150 Miliar dan Telusuri Transaksi Rp2,9 Triliun

Kamis, 19 November 2026 - 11:37 WIB

Jembatan Sinandang Pagaruyung Terban Akibat Hujan Deras, Pengendara Diminta Waspada

Kamis, 19 November 2026 - 09:57 WIB

Polres Pessel Bongkar Dugaan TPPO Berkedok Prostitusi Online, Seorang Pria Ditangkap

Kamis, 19 November 2026 - 09:06 WIB

Polda Sumbar Ungkap Dugaan TPPO di Hotel Padang, Pria Diduga Mucikari Diamankan

Kamis, 19 November 2026 - 08:02 WIB

4 Batang Emas Senilai Rp10 Miliar Gagal Diselundupkan ke Malaysia

Kamis, 19 November 2026 - 07:45 WIB

Polda Sumbar Ungkap 1.981 Kasus Narkoba, Sita 1,6 Ton Ganja dan 99 Kg Sabu

Rabu, 18 November 2026 - 21:02 WIB

Bupati Dharmasraya Tetapkan Status Tanggap Darurat Banjir Selama 7 Hari

Rabu, 18 November 2026 - 20:56 WIB

Banjir Dharmasraya Rendam 272 Rumah dan 930 Jiwa Terdampak, Bupati Annisa Instruksikan OPD Bergerak Cepat

Berita Terbaru