Gus Ipul Temui KPK, Bahas Transparansi Pengadaan Sekolah Rakyat dan Klarifikasi Isu Sepatu

Penulis -

Kamis, 7 Mei 2026 - 21:07 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (7/5/2026). (Foto: Kemensos)

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (7/5/2026). (Foto: Kemensos)

Jakarta, Javanusa—Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul akan mendatangi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (8/5). Ia akan melaporkan proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Sosial.

Langkah tersebut menunjukkan komitmen Kemensos membuka ruang pengawasan anggaran secara transparan. Selain itu, kementerian ingin memastikan seluruh proses pengadaan, termasuk program Sekolah Rakyat, berjalan sesuai aturan.

“Kami bersama Pak Wamen, Pak Sekjen akan silaturahmi ke KPK untuk minta nasihat, minta masukan, sekaligus juga kita akan memberikan informasi tentang proses-proses pengadaan di lingkungan Kementerian Sosial,” kata Gus Ipul dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Respons Isu Viral Pengadaan Sepatu Sekolah Rakyat

Menanggapi isu pengadaan sepatu Sekolah Rakyat yang viral di media sosial, Kemensos langsung membentuk tim khusus. Tim tersebut bertugas menelusuri dan mendalami informasi agar data yang diperoleh lebih lengkap.

Gus Ipul menunjuk Wakil Menteri dan Inspektur Jenderal untuk melakukan pendalaman. Hasil penelusuran akan disampaikan dalam waktu satu minggu ke depan.

“Saya menunjuk Pak Wamen dan Pak Irjen untuk melakukan penelusuran, pendalaman, dan melaporkannya dalam minggu depan. Supaya kita bisa lebih jelas mendapatkan gambaran yang lebih utuh tentang isu-isu yang selama ini berkembang di medsos,” ujarnya.

Komitmen Transparansi dan Tindak Lanjut Kritik Publik

Gus Ipul menegaskan Kemensos terbuka terhadap kritik dan saran masyarakat. Ia memastikan seluruh masukan akan dicermati dan ditindaklanjuti bila diperlukan.

Menurutnya, seluruh pengadaan, termasuk sepatu dan seragam, diperuntukkan bagi siswa dan guru Sekolah Rakyat. Proses pengadaan tetap mengikuti mekanisme lelang yang transparan sesuai aturan.

“Semua sepatu tentu untuk siswa sekolah rakyat, semua seragam tentu untuk siswa sekolah rakyat, dan ada juga yang untuk para guru. Tapi semuanya itu dilakukan dengan proses yang transparan melalui proses lelang yang semestinya, namun demikian karena ada hal-hal yang mungkin perlu penjelasan lebih jauh, sekali lagi kami minta Pak Wamen dan Pak Irjen untuk mendalami isu ini dan melaporkannya minggu depan,” jelasnya.

Baca Juga :  Kemenpar Dukung Pembangunan Sekolah Rakyat di Poltekpar NHI Bandung, Perluas Akses Pendidikan Anak Kurang Mampu
Klarifikasi Isu Markup Sepatu Sekolah Rakyat

Sebelumnya, Gus Ipul menegaskan isu markup harga sepatu siswa Sekolah Rakyat merupakan hoaks. Ia menyebut informasi tersebut telah memutarbalikkan fakta dan membentuk narasi negatif di ruang publik.

Dalam konferensi pers sebelumnya, Gus Ipul menampilkan potongan narasi dan foto yang beredar di media sosial. Foto tersebut memperlihatkan dirinya bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat menyerahkan sepatu kepada siswa.

Peristiwa itu terjadi di Malang pada 2 Mei 2025. Namun, sepatu yang diberikan merupakan hadiah pribadi dari Gubernur Khofifah kepada 10 siswa Sekolah Rakyat.

Bantuan tersebut bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur, bukan dari pengadaan Kemensos. Karena itu, perbandingan antara foto sepatu bermerek tertentu di media sosial dengan pengadaan resmi dinilai tidak tepat. Setiap jenis sepatu memiliki fungsi, spesifikasi, dan harga berbeda sesuai kebutuhan pengadaan. (*/red)

Berita Terkait

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Ini 4 Pilar Utama dan Mekanisme Pemulihannya
Jaga Keamanan dan Ekosistem Laut Indonesia, Polri Luncurkan Blue Policing 26 November 2026
Lewat POLIRAN, Polri Gandeng Perusahaan Buka Peluang Kerja bagi Korban PHK dan Pengangguran Muda
Kementan Siapkan 2,5 Juta Dosis Semen Beku pada 2027, Sasar 36 Provinsi
HUT ke-81 Brimob Polri, Kapolri Suyudi Ario Seto Tekankan Pengabdian Humanis kepada Masyarakat
MagangHub Kemenhaj 2026 Resmi Dimulai, 838 Peserta Terpilih dari 15.332 Pelamar
MUI Ungkap 3 Alasan Vape Diharamkan, Mulai dari Bahaya Kesehatan hingga Penyalahgunaan Narkotika
BMKG Luncurkan 5 Buku Geofisika, Perkuat Mitigasi Gempa dan Pembangunan Tahan Bencana

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 13:29 WIB

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Ini 4 Pilar Utama dan Mekanisme Pemulihannya

Kamis, 19 November 2026 - 12:33 WIB

Jaga Keamanan dan Ekosistem Laut Indonesia, Polri Luncurkan Blue Policing 26 November 2026

Selasa, 17 November 2026 - 21:44 WIB

Kementan Siapkan 2,5 Juta Dosis Semen Beku pada 2027, Sasar 36 Provinsi

Selasa, 17 November 2026 - 13:46 WIB

HUT ke-81 Brimob Polri, Kapolri Suyudi Ario Seto Tekankan Pengabdian Humanis kepada Masyarakat

Senin, 16 November 2026 - 18:16 WIB

MagangHub Kemenhaj 2026 Resmi Dimulai, 838 Peserta Terpilih dari 15.332 Pelamar

Minggu, 15 November 2026 - 21:01 WIB

MUI Ungkap 3 Alasan Vape Diharamkan, Mulai dari Bahaya Kesehatan hingga Penyalahgunaan Narkotika

Minggu, 15 November 2026 - 20:05 WIB

BMKG Luncurkan 5 Buku Geofisika, Perkuat Mitigasi Gempa dan Pembangunan Tahan Bencana

Sabtu, 14 November 2026 - 14:50 WIB

BGN Mulai Grading Dapur SPPG, Pulau Jawa Jadi Wilayah Pertama Penataan MBG

Berita Terbaru