Madinah, Javanusa—Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI mempercepat persiapan operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M dengan menitikberatkan pada aspek keamanan jemaah dan fleksibilitas layanan ibadah.
Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), Puji Raharjo, menyampaikan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada kesiapan teknis, tetapi juga mengantisipasi dinamika global yang dapat memengaruhi pelaksanaan haji.
Pernyataan tersebut disampaikan saat menerima kunjungan kerja pengawasan Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Kantor Teknis Urusan Haji Madinah, Senin (30/3/2026).
Puji menjelaskan, Kemenhaj telah menyiapkan sejumlah skenario mitigasi untuk menghadapi situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan jemaah tetap dapat menjalankan ibadah dengan aman.
“Keselamatan jemaah menjadi prioritas utama. Kami menyiapkan skenario mitigasi yang komprehensif agar jemaah dapat beribadah dengan aman dan tenang,” ujar Puji.
Selain aspek keamanan, pemerintah juga mematangkan skema Tanazul (pemulangan lebih awal atau penundaan) dan Murur (melintas di Muzdalifah) guna menjaga kelancaran pergerakan jemaah.
Terkait kewajiban pembayaran Dam (denda atau sembelihan), pemerintah menyiapkan mekanisme yang memberi pilihan kepada jemaah. Pembayaran dapat dilakukan di Tanah Suci maupun di Tanah Air sesuai keyakinan masing-masing.
“Kami memfasilitasi agar jemaah dapat melaksanakan pembayaran Dam dengan mudah dan sesuai pilihan mereka,” kata Puji.
Sementara itu, Pembantu Teknis Urusan Haji Umrah pada Kantor Urusan Haji (KUH) Jeddah, Zakaria Anshori, menyebutkan bahwa persiapan di lapangan terus dimatangkan. Layanan transportasi, akomodasi hotel, katering, dan kesehatan menjadi fokus utama sebelum kedatangan kloter pertama.
Wakil Ketua Komite III DPD RI, Dailami Firdaus mengapresiasi langkah pemerintah dalam mempersiapkan penyelenggaraan haji. Namun, ia menekankan pentingnya pengawasan di titik-titik krusial, terutama kesiapan petugas dan kualitas layanan hotel di Madinah.
“Kami mendukung langkah pemerintah, namun pengawasan lapangan harus tetap diperketat,” ujar Dailami.
Kunjungan kerja tersebut dihadiri anggota DPD RI dari berbagai provinsi. Rangkaian kegiatan ditutup dengan peninjauan ke dapur penyedia katering jemaah haji di Madinah untuk memastikan standar kualitas konsumsi. (*/red)
