Jakarta, Javanusa—Harga pupuk dunia melonjak lebih dari 40 persen akibat gangguan pasokan global. Presiden Prabowo Subianto justru menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen untuk menjaga produksi pangan nasional.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan kebijakan ini menunjukkan kemampuan Presiden membaca potensi krisis pupuk global sejak awal.
“Presiden Prabowo sejak awal sudah membaca bahwa dunia sedang menuju periode yang tidak stabil. Beliau memerintahkan kami untuk tidak menunggu krisis datang, tapi menjemputnya dengan kebijakan,” ujar Mentan Amran, Minggu (3/5/2026).
Krisis Global Picu Lonjakan Harga
Kebijakan ini muncul pada momen krusial saat pasokan pupuk global terganggu. Sejak Februari 2026, konflik di Timur Tengah menutup Selat Hormuz yang menjadi jalur utama perdagangan pupuk dunia.
Di saat bersamaan, China menghentikan ekspor pupuk nitrogen utama. Dampaknya, harga urea dunia melonjak lebih dari 40 persen dalam hitungan minggu.
Negara-negara Asia Tenggara yang bergantung pada impor pupuk mulai menghadapi ancaman penurunan produksi pangan.
Subsidi Turun, Distribusi Dipercepat
Pemerintah menurunkan harga pupuk bersubsidi hingga 20 persen untuk seluruh jenis pupuk, seperti urea, NPK, dan ZA.
Selain itu, pemerintah menyiapkan langkah struktural yang menyasar biaya, distribusi, dan ketersediaan pupuk nasional.
Pemerintah memangkas 145 regulasi pupuk melalui Instruksi Presiden untuk mempercepat distribusi dari Kementerian Pertanian ke PT Pupuk Indonesia hingga ke petani.
Akses pupuk kini menggunakan integrasi berbasis KTP dan diperkuat dengan perluasan jaringan kios hingga tingkat desa. Pemerintah menargetkan seluruh kecamatan sentra pangan terjangkau sebelum musim tanam gadu 2026.
Stok Dijaga, Biaya Petani Turun
Pemerintah menjaga ketahanan stok melalui diversifikasi pasokan sejak 2025. Ketergantungan pada satu jalur impor berhasil dikurangi.
Langkah ini menekan dampak penutupan Selat Hormuz dan pembatasan ekspor dari China. Pasokan pupuk untuk musim tanam 2026 tetap aman.
Kebijakan ini diperkirakan menurunkan biaya produksi petani hingga ratusan ribu rupiah per hektare setiap musim tanam.
Lebih dari 16 juta petani kini memperoleh akses pupuk yang lebih luas. Distribusi yang merata juga menekan potensi kelangkaan di berbagai daerah.
Jaminan Harga Gabah untuk Petani
Pemerintah tidak hanya menekan biaya produksi di sektor hulu. Pemerintah juga menjaga pendapatan petani di sektor hilir.
Melalui kebijakan terbaru, pemerintah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram.
Kebijakan ini memastikan petani tetap memperoleh keuntungan meski menghadapi tekanan harga global.
Pendekatan hulu-hilir ini memperkuat sistem pertanian nasional dan membedakan kebijakan pemerintah dari respons jangka pendek.
Negara Tetangga Mulai Tertekan
Sejumlah negara di kawasan mulai terdampak krisis pupuk global. Petani di Thailand menunda tanam akibat kenaikan biaya produksi. Vietnam menghadapi tekanan ekspor beras karena terganggunya pasokan pupuk dari China dan kawasan Teluk. Filipina juga menghadapi risiko karena bergantung pada impor pupuk tanpa penyangga domestik yang kuat.
Cadangan Beras Indonesia Rekor Tertinggi
Indonesia berada pada posisi lebih kuat karena dukungan kebijakan yang konsisten dan diversifikasi pasokan. Mentan Amran menyebut cadangan beras pemerintah telah melampaui 5 juta ton. Angka ini menjadi rekor tertinggi sepanjang sejarah.
Cadangan tersebut menjadi bantalan kuat dalam menghadapi tekanan global, termasuk gangguan iklim dan rantai pasok. Capaian ini didukung program pompanisasi, perluasan areal tanam, serta penguatan penyerapan gabah oleh Bulog.
Dengan kondisi ini, Indonesia mampu menjaga stabilitas harga pangan dan memperkuat posisinya dibanding negara lain di kawasan.
“Inilah buah nyata dari ketepatan visi dan keberanian Presiden Prabowo dalam mengambil keputusan tepat untuk kepentingan petani nasional,” tegas Mentan Amran.
Pemerintah menegaskan komitmennya menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional di tengah ketidakpastian global. Melalui kebijakan yang terukur dan respons cepat, petani Indonesia tetap dapat berproduksi secara optimal. Langkah ini sekaligus memperkuat peran petani sebagai penopang utama ketahanan pangan nasional. (*/red)
