Jakarta, Javanusa—Pemerintah Indonesia dan Maroko mulai menjajaki pembentukan Preferential Trade Agreement (PTA) sebagai langkah memperkuat perdagangan bilateral.
Inisiatif ini tidak hanya bertujuan memperluas akses pasar produk manufaktur Indonesia ke kawasan Afrika Utara dan Mediterania. Tetapi juga mengamankan pasokan bahan baku strategis seperti fosfat dan aluminium bagi industri nasional.
Pembahasan peluang kerja sama tersebut berlangsung dalam pertemuan bilateral antara Wakil Menteri Perindustrian RI Faisol Riza dan Wakil Menteri yang Membidangi Perdagangan Luar Negeri Maroko, H.E. Omar Hejira, di Jakarta.
Pertemuan itu digelar di tengah tren positif perdagangan nonmigas kedua negara. Sepanjang 2025, nilai perdagangan nonmigas Indonesia-Maroko melonjak hampir 33 persen hingga mencapai USD235 juta.
Selain membahas pembentukan PTA, kedua negara juga mengeksplorasi peluang kerja sama di sektor investasi, industri halal, hingga berbagai industri manufaktur strategis.
“Maroko memiliki posisi strategis sebagai gerbang menuju Afrika Utara dan kawasan Mediterania. Kami melihat peluang besar untuk memanfaatkan keunggulan tersebut untuk memperluas akses produk industri Indonesia ke pasar regional. Sekaligus memperkuat kemitraan di sektor-sektor industri masa depan seperti dirgantara, industri halal, farmasi, dan energi baru terbarukan,” ujar Wakil Menteri Perindustrian RI, Faisol Riza.
Hubungan Diplomatik Jadi Modal Penguatan Ekonomi
Hubungan diplomatik Indonesia dan Maroko yang telah berlangsung sejak 1956 menjadi fondasi penting bagi pengembangan kerja sama ekonomi kedua negara.
Dalam beberapa tahun terakhir, nilai perdagangan terus meningkat seiring terbukanya peluang kolaborasi di berbagai sektor industri.
Indonesia memandang kemitraan tersebut sebagai pintu masuk untuk memperkuat daya saing industri nasional sekaligus memperluas jejaring ekonomi di kawasan Afrika.
Produk manufaktur Indonesia yang memiliki permintaan tinggi di Maroko meliputi minyak nabati, produk karet, alas kaki, tekstil, mesin, peralatan listrik. Serta komoditas seperti kopi, teh, dan rempah-rempah.
Sebaliknya, Indonesia mengimpor pupuk, aluminium, tekstil, dan sejumlah bahan baku industri dari Maroko.
Sertifikasi Halal Dipermudah Lewat MRA
Kerja sama kedua negara juga diperkuat melalui sektor industri halal. Salah satu langkah konkretnya ialah penandatanganan Mutual Recognition Agreement (MRA) Sertifikasi Halal antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Indonesia dan Moroccan Institute of Standardization (IMANOR) pada Mei 2026.
Kesepakatan tersebut akan mempermudah produk halal Indonesia memasuki pasar Maroko karena tidak lagi memerlukan proses sertifikasi berulang.
Di sisi lain, peluang investasi dan pengembangan industri halal di kedua negara juga semakin terbuka.
Sebagai tindak lanjut, Kementerian Perindustrian mengundang Pemerintah Maroko untuk mengikuti Halal Expo 2026 yang akan digelar pada September mendatang.
Ajang itu diharapkan menjadi sarana memperluas jaringan bisnis sekaligus mempertemukan pelaku industri dari kedua negara.
Perkuat Rantai Pasok Industri Strategis
Indonesia juga melihat peluang memperkuat rantai pasok industri melalui peningkatan impor komoditas strategis asal Maroko, terutama fosfat, bahan baku pupuk, aluminium, dan mineral yang dibutuhkan industri manufaktur nasional.
Sebagai imbal balik, Indonesia siap meningkatkan ekspor berbagai produk manufaktur bernilai tambah, mulai dari produk berbasis kelapa sawit, karet, tekstil, alas kaki, hingga mesin dan peralatan listrik.
Bidik Kerja Sama Dirgantara hingga Energi Terbarukan
Pembahasan bilateral turut mencakup pengembangan sejumlah sektor industri prioritas.
Pada sektor dirgantara, Indonesia dan Maroko membuka peluang kolaborasi untuk memperkuat rantai pasok industri penerbangan, termasuk pengembangan layanan maintenance, repair and overhaul (MRO) di Indonesia.
Kedua negara juga menjajaki kerja sama di bidang farmasi, terutama pengembangan obat-obatan dan kosmetik halal. Selain itu, sektor energi baru dan terbarukan (EBT) menjadi fokus lain guna mendukung transformasi industri yang lebih berkelanjutan.
Kolaborasi tersebut akan didukung melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, riset bersama, promosi investasi, penyelenggaraan pameran industri, hingga business matching antar pelaku usaha.
Business Forum 2027 Jadi Langkah Lanjutan
Sebagai tindak lanjut hasil pertemuan, Kementerian Perindustrian akan berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menyiapkan penyelenggaraan Indonesia–Maroko Business Forum pada awal 2027.
Forum tersebut diharapkan menjadi wadah bagi pelaku industri kedua negara untuk memperluas peluang investasi, membangun kemitraan bisnis baru. Serta mempercepat realisasi berbagai kerja sama yang telah disepakati.
Melalui komunikasi yang terus diperkuat, Indonesia dan Maroko optimistis mampu meningkatkan akses pasar, memperkuat rantai pasok industri, mempercepat investasi. Serta menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi pertumbuhan industri kedua negara. (*)
