Tanah Datar, Javanusa—Jalur penyelamatan rem blong Panyalaian mulai dikaji pemerintah pusat setelah serangkaian kecelakaan terjadi di ruas Padangpanjang–Bukittinggi.
Chief Operating Officer (COO) Danantara sekaligus Kepala Badan Pengawas (BP) Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dony Oskaria turun langsung meninjau lokasi rawan kecelakaan di Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Kamis (19/2/2026).
Peninjauan dilakukan di kawasan Panyalaian, tepatnya di depan Ponpes Al Ikhlas. Lokasi ini dikenal sebagai jalur turunan dan tanjakan panjang yang kerap memicu kasus rem blong kendaraan berat.
Bupati Tanah Datar Eka Putra menyebut ruas tersebut berulang kali terjadi kecelakaan, terutama melibatkan truk dan kendaraan besar. Kondisi kontur jalan yang ekstrem menjadi faktor risiko utama.
“Jalur ini memang sering terjadi kecelakaan lalu lintas, khususnya kendaraan berat. Karena itu kami berharap ada solusi konkret dari pemerintah provinsi maupun pusat,” kata Eka Putra.
Ia menegaskan, kehadiran pemerintah pusat menunjukkan respons cepat terhadap kebutuhan keselamatan masyarakat. Menurutnya, pembangunan jalur penyelamatan darurat sangat mendesak untuk menekan angka kecelakaan.
Rest Area dan Jalur Darurat Akan Dikaji
Anggota DPR RI Andre Rosiade mengatakan pemerintah merencanakan pembangunan rest area sekaligus jalur penyelamatan darurat (emergency safety area). Fasilitas ini dirancang sebagai titik penghentian kendaraan saat terjadi rem blong.
“Di lokasi ini akan dibangun jalur penyelamatan darurat. Karena dekat dengan jalur kereta api yang menjadi kewenangan KAI di bawah BUMN, kami mengundang Pak Dony untuk meninjau langsung,” ujar Andre.
COO Danantara Dony Oskaria menyatakan dukungan terhadap rencana tersebut. Ia memastikan tim teknis akan melakukan kajian lanjutan sebelum pembangunan direalisasikan.
“Keselamatan pengendara dan masyarakat sekitar menjadi prioritas. Kami akan tindak lanjuti kebutuhan teknisnya,” kata Dony.
Menurut data kepolisian setempat dalam beberapa tahun terakhir, jalur Padangpanjang–Bukittinggi termasuk salah satu titik rawan kecelakaan di Sumatera Barat. Pemerintah daerah berharap proyek ini bisa menjadi solusi jangka panjang.
BUMN Bangun 28 Unit Huntara di Malalo
Usai meninjau Panyalaian, rombongan mengunjungi Hunian Sementara (Huntara) di Nagari Malalo, Kecamatan Batipuh Selatan. Kunjungan ini menegaskan komitmen BUMN dalam penanganan pascabencana di Sumatera Barat.
Dony Oskaria mengatakan BUMN hadir sebagai representasi negara dalam kondisi darurat. Ia menekankan bahwa perusahaan milik negara harus berpihak pada masyarakat terdampak bencana.
“BUMN milik rakyat Indonesia. Karena itu, BUMN harus hadir ketika masyarakat membutuhkan, terutama saat terjadi musibah,” ujarnya.
Sebanyak 28 unit Huntara dibangun melalui dukungan Danantara Indonesia. Saat ini hampir seluruh unit telah dihuni warga terdampak bencana beberapa waktu lalu.
Pembangunan melibatkan kolaborasi sejumlah BUMN, mulai dari penyediaan material, alat berat, hingga dukungan operasional. Pemerintah daerah berharap sinergi ini terus berlanjut untuk mempercepat pemulihan masyarakat. (*/red)
